Jadi Gubernur Sumsel, Herman Deru Ketiban Warisan Utang Rp1,3 Triliun
Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:24 WIB
Jadi Gubernur Sumsel, Herman Deru Ketiban Warisan Utang Rp1,3 Triliun
A
A
A
PALEMBANG - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Herman Deru dan Mawardu Yahya menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan janji kampanye. Sebab, keduanya dihadapkan dengan utang dana bagi hasil ke kabupaten dan kota dengan total mencapai Rp1,3 triliun.
Jumlah utang dana bagi hasil (DBH) pajak kendaran dan lainnya itu cukup besar bahkan lebih besar dari APBD satu daerah, seperti Kota Pagaralam. Untuk itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro Setda di lingkungan Pemprov Sumsel harus melakukan efisiensi dalam penganggaran.
"Sumsel sekarang ini ada tantangan yang berat. Situasi keuangan dengan utang hampir Rp1,3 trilun, kita punya tugas menuntaskan ini. Bukan mencari kambing hitam, tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan utang," kata Mawardi di Palembang, Rabu (17/10/2018).
Mawardi menjelaskan, kondisi keuangan tersebut memaksa mereka bijaksana, mengingat mereka dituntut segera menjalankan visi misi dan program yang menjadi komitmen sejak awal. "Kita juga dituntut efisiensi untuk bisa menyelesaikan utang karena melalui visi inilah kami dipilih masyarakat, jadi efisiensinya yang wajar karena program harus tetap jalan," katanya.
Jumlah utang dana bagi hasil (DBH) pajak kendaran dan lainnya itu cukup besar bahkan lebih besar dari APBD satu daerah, seperti Kota Pagaralam. Untuk itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro Setda di lingkungan Pemprov Sumsel harus melakukan efisiensi dalam penganggaran.
"Sumsel sekarang ini ada tantangan yang berat. Situasi keuangan dengan utang hampir Rp1,3 trilun, kita punya tugas menuntaskan ini. Bukan mencari kambing hitam, tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan utang," kata Mawardi di Palembang, Rabu (17/10/2018).
Mawardi menjelaskan, kondisi keuangan tersebut memaksa mereka bijaksana, mengingat mereka dituntut segera menjalankan visi misi dan program yang menjadi komitmen sejak awal. "Kita juga dituntut efisiensi untuk bisa menyelesaikan utang karena melalui visi inilah kami dipilih masyarakat, jadi efisiensinya yang wajar karena program harus tetap jalan," katanya.
(wib)
