Usulan Anggaran Pilkada Sumsel Belum Direspon Pemprov
Rabu, 27 Juli 2022 - 12:56 WIB
loading...
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah mengajukan usulan anggaran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Foto ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
PALEMBANG - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah mengajukan usulan anggaran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.
Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp359 miliar. Anggaran tersebut nantinya diperuntukkan untuk rangkaian Pilkada di Sumsel, termasuk pembayaran PPK, PPS seluruh Sumsel yang diprediksi menelan anggaran paling besar. Baca juga:Mantan Ketua KPU Depok Tersangka Korupsi Dana Sosialisasi Pilkada 2015
"Anggaran sudah kami usulkan tapi saat ini belum ada panggilan dari pak gubernur," ujar Amrah Muslimin, Rabu (27/7/2022).
Dijelaskan Amrah, untuk pendaftaran DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dimulai pada April 2023. "Jadi kami menerimanya bulan April, sebelum bulan April itu partai politik sudah diberikan ruang untuk menyusun daftar calon legislatifnya di setiap Dapil," jelasnya. Baca juga: Empat Nama Kader PAN Menguat Maju di Pilkada Kabupaten Luwu
Untuk DPD, kata Amrah, akan dimulai pada Desember 2022, karena pendaftaran DPD itu berbeda karena harus mengumpulkan dukungan KTP dan harus diverifikasi. "KTP ini akan diverifikasi KPU sampai memenuhi syarat minimal," jelasnya.
Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp359 miliar. Anggaran tersebut nantinya diperuntukkan untuk rangkaian Pilkada di Sumsel, termasuk pembayaran PPK, PPS seluruh Sumsel yang diprediksi menelan anggaran paling besar. Baca juga:Mantan Ketua KPU Depok Tersangka Korupsi Dana Sosialisasi Pilkada 2015
"Anggaran sudah kami usulkan tapi saat ini belum ada panggilan dari pak gubernur," ujar Amrah Muslimin, Rabu (27/7/2022).
Dijelaskan Amrah, untuk pendaftaran DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dimulai pada April 2023. "Jadi kami menerimanya bulan April, sebelum bulan April itu partai politik sudah diberikan ruang untuk menyusun daftar calon legislatifnya di setiap Dapil," jelasnya. Baca juga: Empat Nama Kader PAN Menguat Maju di Pilkada Kabupaten Luwu
Untuk DPD, kata Amrah, akan dimulai pada Desember 2022, karena pendaftaran DPD itu berbeda karena harus mengumpulkan dukungan KTP dan harus diverifikasi. "KTP ini akan diverifikasi KPU sampai memenuhi syarat minimal," jelasnya.
(don)
Lihat Juga :
