BPBD Simalungun Tak Punya Dana Bantu Korban Banjir
BPBD Simalungun Tak Punya Dana Bantu Korban Banjir
A
A
A
SIMALUNGUN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Simalungun, Sumatera Utara tidak mempunyai dana untuk membantu korban maupun penanganan kerusakan sejumlah infrastruktur akibat banjir di sejumlah kecamatan, Selasa dan Rabu (10/10/2018) kemarin.
Kepala BPBD Pemkab Simalungun, Mudahalam Purba mengatakan, pemerintah daerah belum mampu memberikan bantuan bagi korban bencana dan menangani kerusakan infrastruktur di sejumlah kecamatan.
Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pimpinannya terkait pemberian bantuan bagi korban bencana banjir di Kabupaten Simalungun.
"Pake apa mau dibantu anggarannya tidak ada. Memang belum ada bantuan untuk korban banjir, masih akan dikordinasikan dulu dengan pimpinan," ujar Mudahalam.
Mudahalam menambahkan, pihaknya sampai saat ini masih mendata infrastruktur yang rusak serta menunggu petunjuk pimpinan untuk pemberian bantuan bagi korban banjir.
Anggota DPRD Simalungun Makmur Damanik menyesalkan lambannya pemberian bantuan bagi korban bencana banjir oleh BPBD. Padahal seharusnya minimal pemberian bantuan bahan makanan bagi warga yang menjadi korban harus cepat diberikan.
"Saya menyesalkan BPBD Simalungun lamban menangani korban banjir. Padahal sudah memasuki dua hari, tapi minimal bantuan bahan makanan juga tidak bisa diberikan," sebut Makmur.
Politisi Partai Golkar itu juga mengaku heran BPBD tidak lagi memiliki anggaran penanganan bencana padahal tahun anggaran belum berakhir.
Warga di kecamatan Gunung Malela dan Kecamatan Siantar menjadi korban banjir yang sangat mengharapkan adanya bantuan. Kepala Desa Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Suhardi mengatakan warga korban banjir di Dusun 6 Sidomulyo dan Dusun Batu 7, sampai Kamis menjelang siang (11/10/2018) belum menerima bantuan bahan makanan dari Pemkab Simalungun.
"Bantuan makanan bagi 9 kepala keluarga yang menjadi korban banjir di Dusun 6 dan Batu 7 belum ada dari Pemkab Simalungun," kata Suhardi.
Begitu juga kerusakan jembatan yang menghubungkan Desa Silau Malaha dengan Dolok Hataran menurut Suhardi belum ada tanda-tanda ditangani pemerintah daerah, sehingga warga menangani sementara dengan pohon kelapa. (Baca Juga: Banjir di Simalungun, Ratusan Pelajar Tidak Sekolah )
Kepala BPBD Pemkab Simalungun, Mudahalam Purba mengatakan, pemerintah daerah belum mampu memberikan bantuan bagi korban bencana dan menangani kerusakan infrastruktur di sejumlah kecamatan.
Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pimpinannya terkait pemberian bantuan bagi korban bencana banjir di Kabupaten Simalungun.
"Pake apa mau dibantu anggarannya tidak ada. Memang belum ada bantuan untuk korban banjir, masih akan dikordinasikan dulu dengan pimpinan," ujar Mudahalam.
Mudahalam menambahkan, pihaknya sampai saat ini masih mendata infrastruktur yang rusak serta menunggu petunjuk pimpinan untuk pemberian bantuan bagi korban banjir.
Anggota DPRD Simalungun Makmur Damanik menyesalkan lambannya pemberian bantuan bagi korban bencana banjir oleh BPBD. Padahal seharusnya minimal pemberian bantuan bahan makanan bagi warga yang menjadi korban harus cepat diberikan.
"Saya menyesalkan BPBD Simalungun lamban menangani korban banjir. Padahal sudah memasuki dua hari, tapi minimal bantuan bahan makanan juga tidak bisa diberikan," sebut Makmur.
Politisi Partai Golkar itu juga mengaku heran BPBD tidak lagi memiliki anggaran penanganan bencana padahal tahun anggaran belum berakhir.
Warga di kecamatan Gunung Malela dan Kecamatan Siantar menjadi korban banjir yang sangat mengharapkan adanya bantuan. Kepala Desa Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Suhardi mengatakan warga korban banjir di Dusun 6 Sidomulyo dan Dusun Batu 7, sampai Kamis menjelang siang (11/10/2018) belum menerima bantuan bahan makanan dari Pemkab Simalungun.
"Bantuan makanan bagi 9 kepala keluarga yang menjadi korban banjir di Dusun 6 dan Batu 7 belum ada dari Pemkab Simalungun," kata Suhardi.
Begitu juga kerusakan jembatan yang menghubungkan Desa Silau Malaha dengan Dolok Hataran menurut Suhardi belum ada tanda-tanda ditangani pemerintah daerah, sehingga warga menangani sementara dengan pohon kelapa. (Baca Juga: Banjir di Simalungun, Ratusan Pelajar Tidak Sekolah )
(rhs)
Explore More