Bea Cukai Aceh dan Kodam Iskandar Muda Perkuat Kerja Sama
A
A
A
BANDA ACEH - Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Agus Yulianto menerima kunjungan silaturahmi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda (IM) Aceh, Mayjen Teuku Abdul Hafil Fuddin di Ruang Rapat lantai I Kanwil Bea Cukai Aceh, Banda Aceh, belum lama ini.
Kunjungan kerja kali ini merupakan kunjungan balasan yang sebelumnya Kakanwil Bea Cukai Aceh mengunjungi Pangdam Iskandar Muda pada 28 Maret 2018 lalu. Pangdam Iskandar Muda, Mayjen Teuku Abdul Hafil Fuddin yang asli kelahiran Aceh dan menjabat sejak Maret 2018 ini berkeinginan agar kegiatan ekonomi di Aceh meningkat dengan adanya peningkatan ekspor dan impor dari dan ke Aceh. Kodam Iskandar Muda siap mendukung kinerja Bea Cukai di Aceh.
“Sumber daya alam Aceh yang luar biasa jika dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya akan berdampak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Majyen Teuku Abdul Hafil.Sumber daya alam yang menjadi andalan komoditi ekspor Aceh seperti kopi, kelapa sawit, batu bara, kelapa, gas bumi, dan minyak bumi turut menyumbang devisa negara. Obyek pariwisata laut di Sabang maupun pegunungan di Takengon juga turut menyumbangkan devisa dari sektor pariwisata.
“Peran Bea Cukai Aceh untuk memajukan perekonomian Aceh sangatlah vital, sehingga TNI yang bertugas di antaranya menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI mutlak ikut mendukung kinerja Bea Cukai di Provinsi Aceh,” ujar perwira tinggi TNI bintang dua ini.
Kakanwil Bea Cukai Aceh, Agus Yulianto mengutarakan harapannya agar kerja sama ini terjalin erat dan berkesinambungan. “Luas wilayah yang sangat luas terkait pengawasan dan pelayanan Kanwil DJBC Aceh meliputi 23 kota/kabupaten se-Provinsi Aceh membutuhkan kerja keras. Agar pelayanan dan pengawasan optimal tentu perlu kerja sama dengan TNI,” kata Agus.
Pertemuan kedua instansi ini sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut dari arahan pimpinan tertinggi di Bea Cukai agar menjalin sinergi dengan kementerian/lembaga lain/aparat penegak hukum lain. Bahwa sejak 12 Juli 2017, Bea Cukai telan menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga lain/aparat penegak hukum lain di antaranya TNI, Polri, dan kejaksaaan untuk melakukan penertiban atas kegiatan impor, ekspor, cukai yang beresiko tinggi.
Kunjungan kerja kali ini merupakan kunjungan balasan yang sebelumnya Kakanwil Bea Cukai Aceh mengunjungi Pangdam Iskandar Muda pada 28 Maret 2018 lalu. Pangdam Iskandar Muda, Mayjen Teuku Abdul Hafil Fuddin yang asli kelahiran Aceh dan menjabat sejak Maret 2018 ini berkeinginan agar kegiatan ekonomi di Aceh meningkat dengan adanya peningkatan ekspor dan impor dari dan ke Aceh. Kodam Iskandar Muda siap mendukung kinerja Bea Cukai di Aceh.
“Sumber daya alam Aceh yang luar biasa jika dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya akan berdampak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Majyen Teuku Abdul Hafil.Sumber daya alam yang menjadi andalan komoditi ekspor Aceh seperti kopi, kelapa sawit, batu bara, kelapa, gas bumi, dan minyak bumi turut menyumbang devisa negara. Obyek pariwisata laut di Sabang maupun pegunungan di Takengon juga turut menyumbangkan devisa dari sektor pariwisata.
“Peran Bea Cukai Aceh untuk memajukan perekonomian Aceh sangatlah vital, sehingga TNI yang bertugas di antaranya menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI mutlak ikut mendukung kinerja Bea Cukai di Provinsi Aceh,” ujar perwira tinggi TNI bintang dua ini.
Kakanwil Bea Cukai Aceh, Agus Yulianto mengutarakan harapannya agar kerja sama ini terjalin erat dan berkesinambungan. “Luas wilayah yang sangat luas terkait pengawasan dan pelayanan Kanwil DJBC Aceh meliputi 23 kota/kabupaten se-Provinsi Aceh membutuhkan kerja keras. Agar pelayanan dan pengawasan optimal tentu perlu kerja sama dengan TNI,” kata Agus.
Pertemuan kedua instansi ini sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut dari arahan pimpinan tertinggi di Bea Cukai agar menjalin sinergi dengan kementerian/lembaga lain/aparat penegak hukum lain. Bahwa sejak 12 Juli 2017, Bea Cukai telan menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga lain/aparat penegak hukum lain di antaranya TNI, Polri, dan kejaksaaan untuk melakukan penertiban atas kegiatan impor, ekspor, cukai yang beresiko tinggi.
(rhs)