Anies Tegaskan Tak Ada Kegiatan Pembangunan di Pulau Reklamasi
Jum'at, 20 Juli 2018 - 15:11 WIB
Anies Tegaskan Tak Ada Kegiatan Pembangunan di Pulau Reklamasi
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menegaskan, tidak ada kegiatan pembangun di Pulau C Proyek Reklamasi Teluk Jakarta seperti informasi yang beredar sebelumnya.
"Sejauh ini tidak ada kegiatan di situ (reklamasi)," kata Anies di Jakarta, Jumat (20/7/2018). (Baca juga: Ada Pembangunan Jembatan di Pulau C, Anies: Sedang Dicek )
Anies melanjutkan, tidak ada kontruksi pembangunan di pulau Reklamasi di teluk Jakarta. Pembangunan yang saat ini ramai diperbincangkan merupakan kegiatan di salah satu pulau yang masuk wilayah Provinsi Banten.
"Iya (gak ada kontruksi), ada di sebrangnya yah. Jadi kegiatannya di pulau yang bagian wilayah Banten bukan wilayah DKI. Dan itu bagian dari PIK 2, bukan wilayah kita," tegas Anies.
Sebelumnya, Anies menerima laporan terkait adanya barang-barang untuk pembangunan di Pulau C reklamasi. Namun, dia belum mengetahui, apakah barang-barang bangunan itu sudah ada sejak 7 Juni atau baru ada setelah 7 Juni. Karena, 7 Juni merupakan waktu dimana Pulau C disegel oleh Pemprov DKI Jakarta karena tak berizin.
"Sejauh ini tidak ada kegiatan di situ (reklamasi)," kata Anies di Jakarta, Jumat (20/7/2018). (Baca juga: Ada Pembangunan Jembatan di Pulau C, Anies: Sedang Dicek )
Anies melanjutkan, tidak ada kontruksi pembangunan di pulau Reklamasi di teluk Jakarta. Pembangunan yang saat ini ramai diperbincangkan merupakan kegiatan di salah satu pulau yang masuk wilayah Provinsi Banten.
"Iya (gak ada kontruksi), ada di sebrangnya yah. Jadi kegiatannya di pulau yang bagian wilayah Banten bukan wilayah DKI. Dan itu bagian dari PIK 2, bukan wilayah kita," tegas Anies.
Sebelumnya, Anies menerima laporan terkait adanya barang-barang untuk pembangunan di Pulau C reklamasi. Namun, dia belum mengetahui, apakah barang-barang bangunan itu sudah ada sejak 7 Juni atau baru ada setelah 7 Juni. Karena, 7 Juni merupakan waktu dimana Pulau C disegel oleh Pemprov DKI Jakarta karena tak berizin.
(mhd)
