Anies Disarankan Koordinasi dengan Banten dan Tangerang
Jum'at, 20 Juli 2018 - 14:50 WIB
Anies Disarankan Koordinasi dengan Banten dan Tangerang
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan agar berkoordinasi dengan Gubernur Banten dan Bupati Tangerang, terkait polemik pembangunan jembatan di Pulau C reklamsi.
Koordinasi itu diperlukan untuk menghindari alibi dari pengembang bahwa mereka tidak membangun jembatan di wilayah DKI, tapi Kabupaten Tangerang.
"Makanya harus dikoordinasikan. Kalau koordinasi antara Kabupaten Tangerang dengan DKI, maka Pak Anies harus koordinasi dengan Gubernur Banten dan juga Bupati Tangerang," ujar Yayat ketika dihubungi SINDOnews, Jumat (20/7/2018).
Koordinasi itu juga penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan kepala daerah dalam bertindak. (Baca juga: Pembangunan Jembatan di Pulau C, Pengamat: Itu Siasat Pengembang)
"Supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi permainan kepentingan," sebutnya.
Terkait persoalan reklamsi, kata dia, seharusnya memang dibahas tingkat nasional. Sebab antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI masih berbeda pendangan. (Baca juga: Anies Tegaskan Tetap Menghentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta)
"Kalau di nasional menyetujui tapi kalau di DKI kan belum. Jadi menurut saya ada bagusnya ditanyakan ke sebelah (pusat), apakah pembangunan jembatan itu sudah ada aturan hukumnya atau tidak," tandasnya.
Koordinasi itu diperlukan untuk menghindari alibi dari pengembang bahwa mereka tidak membangun jembatan di wilayah DKI, tapi Kabupaten Tangerang.
"Makanya harus dikoordinasikan. Kalau koordinasi antara Kabupaten Tangerang dengan DKI, maka Pak Anies harus koordinasi dengan Gubernur Banten dan juga Bupati Tangerang," ujar Yayat ketika dihubungi SINDOnews, Jumat (20/7/2018).
Koordinasi itu juga penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan kepala daerah dalam bertindak. (Baca juga: Pembangunan Jembatan di Pulau C, Pengamat: Itu Siasat Pengembang)
"Supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi permainan kepentingan," sebutnya.
Terkait persoalan reklamsi, kata dia, seharusnya memang dibahas tingkat nasional. Sebab antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI masih berbeda pendangan. (Baca juga: Anies Tegaskan Tetap Menghentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta)
"Kalau di nasional menyetujui tapi kalau di DKI kan belum. Jadi menurut saya ada bagusnya ditanyakan ke sebelah (pusat), apakah pembangunan jembatan itu sudah ada aturan hukumnya atau tidak," tandasnya.
(thm)
