Robohkan Paksa Rumah Warga, Kuasa Hukum Tuding PT AP 1 Arogan
Kamis, 19 Juli 2018 - 14:40 WIB
Robohkan Paksa Rumah Warga, Kuasa Hukum Tuding PT AP 1 Arogan
A
A
A
YOGYAKARTA - Kuasa hukum warga terdampak Bandara Internasional Yogyakarta Baru (New Yogyakarta International Airport), Adnan Pamudi menuding pengosongan paksa lahan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY, sebagai tindakan arogan. Semestinya, PT Angkasa Pura (AP) 1 menunggu rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Yogyakarta yang saat ini sedang bekerja menangani kasus tersebut.
"Terjadi pengingkaran sehingga tadi pihak Angkasa Pura dengan arogan melakukan eksekusi berupa langkah perobohan rumah," katanya kepada SINDOnews, Kamis (19/7/2018). (Baca juga: Rumah-Rumah di Lahan Bandara Kulonprogo Dirobohkan Paksa )
Menurut Adnan, tim kuasa hukum warga sedang merumuskan langkah menghadapi sikap Angkasa Pura yang tidak mengormati dan bahkan memgangkangi hukum tersebut. "Warga akan menuntut haknya. Apalagi mereka masih memegang sertifikat tanah. Jadi pihak AP tidak bisa bertindak di luar koridor hukum. Kita tetap akan gugat," katanya.
Tim kuasa hukum berharap warga tetap tenang dan jangan panik atas tindakan pengosongan paksa lahan Bandara Internasional Yogyakarta Baru oleh AP I. Termasuk di dalamnya perobohan rumah yang masih berdiri di lahan bandara.
Perobohan paksa rumah ini merupakan bagian dari lanjutan land clearing Bandara Yogyakarta Baru yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura (AP) 1. Kegiatan serupa juga telah dilakukan sebelumnya pada 28 Juni 2018 lalu. Waktu itu, alat berat digunakan untuk membersihkan pohon kelapa, tanaman cabai milik warga serta tanaman lainnya. (Baca juga: Pembersihan Area Bandara Kulonprogo Dikawal Aparat, Warga Pasrah )
Proses perobohan rumah diawali dengan pembacaan hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. "Putusan ini sudah incraht," kata perwakilan PT AP 1, Agus Adrianto, di lokasi lahan bandara, Kamis (19/7/2018). Pemilik rumah dibantu sejumlah aktivis dan mahasiswa mencoba melawan dan mempertahankan tempat tinggalnya tapi alat berat terus bergerak menghancurkan bangunan.
"Terjadi pengingkaran sehingga tadi pihak Angkasa Pura dengan arogan melakukan eksekusi berupa langkah perobohan rumah," katanya kepada SINDOnews, Kamis (19/7/2018). (Baca juga: Rumah-Rumah di Lahan Bandara Kulonprogo Dirobohkan Paksa )
Menurut Adnan, tim kuasa hukum warga sedang merumuskan langkah menghadapi sikap Angkasa Pura yang tidak mengormati dan bahkan memgangkangi hukum tersebut. "Warga akan menuntut haknya. Apalagi mereka masih memegang sertifikat tanah. Jadi pihak AP tidak bisa bertindak di luar koridor hukum. Kita tetap akan gugat," katanya.
Tim kuasa hukum berharap warga tetap tenang dan jangan panik atas tindakan pengosongan paksa lahan Bandara Internasional Yogyakarta Baru oleh AP I. Termasuk di dalamnya perobohan rumah yang masih berdiri di lahan bandara.
Perobohan paksa rumah ini merupakan bagian dari lanjutan land clearing Bandara Yogyakarta Baru yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura (AP) 1. Kegiatan serupa juga telah dilakukan sebelumnya pada 28 Juni 2018 lalu. Waktu itu, alat berat digunakan untuk membersihkan pohon kelapa, tanaman cabai milik warga serta tanaman lainnya. (Baca juga: Pembersihan Area Bandara Kulonprogo Dikawal Aparat, Warga Pasrah )
Proses perobohan rumah diawali dengan pembacaan hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. "Putusan ini sudah incraht," kata perwakilan PT AP 1, Agus Adrianto, di lokasi lahan bandara, Kamis (19/7/2018). Pemilik rumah dibantu sejumlah aktivis dan mahasiswa mencoba melawan dan mempertahankan tempat tinggalnya tapi alat berat terus bergerak menghancurkan bangunan.
(amm)
