Ngogesa Dilengserkan dari Jabatan Ketua Golkar Sumut, Ini Penjelasannya
Ngogesa Dilengserkan dari Jabatan Ketua Golkar Sumut, Ini Penjelasannya
A
A
A
MEDAN - Pergantian Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) yang dijabat H Ngogesa Sitepu dinilai prematur, bahkan terkesan tidak prosedural.
Bupati Langkat ini menerima keputusan tersebut dan bahkan legowo digantikan menyusul penilaian DPP Partai Golkar karena terlambat menyusun calon anggota legilatif (caleg) 2019. Sehingga Ngogesa menyayangkan keputusan yang dinilai premature, bahkan terkesan tidak prosedural itu.
"Lahir dan batin saya terima keputusan pergantian ini. Akan tetapi saya menilai proseduralnya tidak pas. Ujung-ujungnya diganti, tanpa adanya peringatan atau layaknya sebuah prosedural keorganisasian. Golkar ini selain partai tua juga besar, idealnya mengedepankan mekanisme lah. Karenanya saya akan memberikan klarifikasi ke DPP," jelas Ngogesa di Medan, Senin (16/7/2018).
Menurut Ngogesa, tindakan DPP Golkar ini adalah langkah yang tidak tepat, terkesan mengada-ada dan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu. Dikhawatirkan ini akan merugikan Partai Golkar dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. "Saya berharap adanya transparansi dari DPP Golkar tentang hal ini," tegasnya.
Pelengseran akibat lambat menyusun caleg Golkar Sumut 2019, menurut Ngogesa, disinyalir tidak fair karena seluruhnya mempunyai proses tahapan dan masih memiliki tenggang waktu batas akhir pendaftaran. Apalagi, mengingat pengalaman selama kurang lebih 31 tahun bersama Golkar maka persoalan yang dipermasalahkan sangat tidak mendasar.
"Saya ini bukan kader karbitan di Golkar, saya di Partai Golkar mulai dari anggota biasa sampai menjadi Ketua DPD Langkat bahkan dipercaya menahkodai DPD Partai Golkar Sumut melalui musda dan terpilih secara aklamasi," ungkapnya.
Dikatakannya, DPP seharusnya lebih arif dan bijak terhadap kemungkinan adanya pembisik tersebut, agar tidak terus saja terjadi kekisruhan di internal Partai yang acapkali terjadi di dalam kurun waktu tertentu.
"Jadi saya sangat paham mekanisme mengurusi Partai, gak harus dipecundangi seperti ini, sehingga kesannya ada politik dalam politik lagi," ujar Ngogesa tanpa mau ambil pusing jika kemungkinan ada pembisik ke DPP.
Menurut Ngogesa, terkait lengsernya dari posisi Ketua DPD Golkar Sumut apalagi menjelang pendaftaran caleg, diduga adanya skenario untuk menggembosi Golkar di Sumut menghadapi Pileg bahkan Pilpres 2019 mendatang.
"Kekisruhan ini disinyalir untuk menggembosi Golkar di pesta demokrasi mendatang, tapi sudahlah saya pun tidak ambisi. Kemarin saya dipercaya menjadi ketua untuk membesarkan Golkar Sumut, tapi kenyataannya sekarang ini lain," pungkasnya.
Bupati Langkat ini menerima keputusan tersebut dan bahkan legowo digantikan menyusul penilaian DPP Partai Golkar karena terlambat menyusun calon anggota legilatif (caleg) 2019. Sehingga Ngogesa menyayangkan keputusan yang dinilai premature, bahkan terkesan tidak prosedural itu.
"Lahir dan batin saya terima keputusan pergantian ini. Akan tetapi saya menilai proseduralnya tidak pas. Ujung-ujungnya diganti, tanpa adanya peringatan atau layaknya sebuah prosedural keorganisasian. Golkar ini selain partai tua juga besar, idealnya mengedepankan mekanisme lah. Karenanya saya akan memberikan klarifikasi ke DPP," jelas Ngogesa di Medan, Senin (16/7/2018).
Menurut Ngogesa, tindakan DPP Golkar ini adalah langkah yang tidak tepat, terkesan mengada-ada dan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu. Dikhawatirkan ini akan merugikan Partai Golkar dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. "Saya berharap adanya transparansi dari DPP Golkar tentang hal ini," tegasnya.
Pelengseran akibat lambat menyusun caleg Golkar Sumut 2019, menurut Ngogesa, disinyalir tidak fair karena seluruhnya mempunyai proses tahapan dan masih memiliki tenggang waktu batas akhir pendaftaran. Apalagi, mengingat pengalaman selama kurang lebih 31 tahun bersama Golkar maka persoalan yang dipermasalahkan sangat tidak mendasar.
"Saya ini bukan kader karbitan di Golkar, saya di Partai Golkar mulai dari anggota biasa sampai menjadi Ketua DPD Langkat bahkan dipercaya menahkodai DPD Partai Golkar Sumut melalui musda dan terpilih secara aklamasi," ungkapnya.
Dikatakannya, DPP seharusnya lebih arif dan bijak terhadap kemungkinan adanya pembisik tersebut, agar tidak terus saja terjadi kekisruhan di internal Partai yang acapkali terjadi di dalam kurun waktu tertentu.
"Jadi saya sangat paham mekanisme mengurusi Partai, gak harus dipecundangi seperti ini, sehingga kesannya ada politik dalam politik lagi," ujar Ngogesa tanpa mau ambil pusing jika kemungkinan ada pembisik ke DPP.
Menurut Ngogesa, terkait lengsernya dari posisi Ketua DPD Golkar Sumut apalagi menjelang pendaftaran caleg, diduga adanya skenario untuk menggembosi Golkar di Sumut menghadapi Pileg bahkan Pilpres 2019 mendatang.
"Kekisruhan ini disinyalir untuk menggembosi Golkar di pesta demokrasi mendatang, tapi sudahlah saya pun tidak ambisi. Kemarin saya dipercaya menjadi ketua untuk membesarkan Golkar Sumut, tapi kenyataannya sekarang ini lain," pungkasnya.
(rhs)
Explore More