Wabup Pasangkayu Pesan Pengawasan Pungli untuk Pejabat dan Masyarakat
Kamis, 12 Juli 2018 - 15:15 WIB
Wabup Pasangkayu Pesan Pengawasan Pungli untuk Pejabat dan Masyarakat
A
A
A
PASANGKAYU - Potensi terjadinya pungutan liar (Pungli) bukan hanya ada pada pejabat pemerintah saja, tapi juga ada pada oknum masyarakat tertentu. Itu disampaikan oleh Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal, dalam kegiatan sosialisasi Saber Pungli yang dilakasanakan oleh Pemprov Sulbar, Kamis (12/7/2018).
Olehnya kata dia, pengawasan dan pencegahan terjadinya Pungli yang dilakukan oleh tim Saber Pungli baik ditingkat Sulbar mau pun Kabupaten Pasangkayu, tidak hanya menyasar pejabat pemerintah saja, tapi juga mesti dilakukan untuk elemen masyarakat lainnya.
Sambung dia, banyak contoh kasus Pungli yang melibatkan oknum masyarakat tertentu. Seperti dalam bentuk percaloan untuk pengurusan dokumen tertentu.
"Hal-hal seperti ini jika dibiarkan saja nanti pemerintah desa disebut melakukan pembiaran. Olehnya pemerintah khususnya ditingkat desa perlu juga melakukan pengawasan Pungli yang dilakukan oleh oknum masyarakat ini. Sampaikan ke pemerintah yang ada ditingkat atasnya," imbuhnya.
Contoh lain disampaikannya, terkait Pungli di rencana penerimaan CPNS dan pelaksanaan program replanting tanaman sawit tahun ini di Pasangkayu. Ia mengaku telah menerima beberapa aduan masyarakat adanya oknum tertentu yang memungut sejumlah uang dengan iming-iming kemudahan dalam penerimaan CPNS dan kemudahan pengurusan program replanting sawit.
"Ada laporan ke kami, ada gerakan orang-orang tertentu yang melakukan pungutan Rp.100 ribu per kapling, untuk desa yang terkena program replanting sawit, dengan iming-iming akan mendapat Rp.50 juta kedepan. Ini perlu ditelusuri. Sekarang juga marak calo untuk penerimaan CPNS," ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, Irwasda Polda Sulbar, Kombes Pol Setyo Budi Dwiputra, menyampaikan, tim Siber Pungli ini telah terbentuk ditingkat Provinsi dan kabupaten-kabupaten yang ada di Sulbar. Tugas utama mereka melakukan pencegahan terjadinya Pungli hingga ketingkat desa.
"Siber Pungli gabungan dari beberapa elemen. Untuk meminimalisir terjadinya Pungli. Utamanya ditingkat desa dalam hal penggunaan dana desa. Agar dana desa benar-benar diperuntukan bagi pembangunan di desa," sebutnya.
Sosialisasi Saber Pungli ini sendiri, dihadiri oleh Irwasda Polda Sulbar Kombes Pol Setyo Budi Dwiputra, Direktur Kriminal Umum Polda Sulbar Kombes Pol Drs. Yavet, Ketua Ombudsman Sulbar Lukman Umar, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Syahrir Hamdani, Wakil Bupati Pasangkayu H.M. Saal, dan para Kepala Desa se Pasangkayu.
Olehnya kata dia, pengawasan dan pencegahan terjadinya Pungli yang dilakukan oleh tim Saber Pungli baik ditingkat Sulbar mau pun Kabupaten Pasangkayu, tidak hanya menyasar pejabat pemerintah saja, tapi juga mesti dilakukan untuk elemen masyarakat lainnya.
Sambung dia, banyak contoh kasus Pungli yang melibatkan oknum masyarakat tertentu. Seperti dalam bentuk percaloan untuk pengurusan dokumen tertentu.
"Hal-hal seperti ini jika dibiarkan saja nanti pemerintah desa disebut melakukan pembiaran. Olehnya pemerintah khususnya ditingkat desa perlu juga melakukan pengawasan Pungli yang dilakukan oleh oknum masyarakat ini. Sampaikan ke pemerintah yang ada ditingkat atasnya," imbuhnya.
Contoh lain disampaikannya, terkait Pungli di rencana penerimaan CPNS dan pelaksanaan program replanting tanaman sawit tahun ini di Pasangkayu. Ia mengaku telah menerima beberapa aduan masyarakat adanya oknum tertentu yang memungut sejumlah uang dengan iming-iming kemudahan dalam penerimaan CPNS dan kemudahan pengurusan program replanting sawit.
"Ada laporan ke kami, ada gerakan orang-orang tertentu yang melakukan pungutan Rp.100 ribu per kapling, untuk desa yang terkena program replanting sawit, dengan iming-iming akan mendapat Rp.50 juta kedepan. Ini perlu ditelusuri. Sekarang juga marak calo untuk penerimaan CPNS," ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, Irwasda Polda Sulbar, Kombes Pol Setyo Budi Dwiputra, menyampaikan, tim Siber Pungli ini telah terbentuk ditingkat Provinsi dan kabupaten-kabupaten yang ada di Sulbar. Tugas utama mereka melakukan pencegahan terjadinya Pungli hingga ketingkat desa.
"Siber Pungli gabungan dari beberapa elemen. Untuk meminimalisir terjadinya Pungli. Utamanya ditingkat desa dalam hal penggunaan dana desa. Agar dana desa benar-benar diperuntukan bagi pembangunan di desa," sebutnya.
Sosialisasi Saber Pungli ini sendiri, dihadiri oleh Irwasda Polda Sulbar Kombes Pol Setyo Budi Dwiputra, Direktur Kriminal Umum Polda Sulbar Kombes Pol Drs. Yavet, Ketua Ombudsman Sulbar Lukman Umar, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Syahrir Hamdani, Wakil Bupati Pasangkayu H.M. Saal, dan para Kepala Desa se Pasangkayu.
(nag)
