PPDB Berakhir, Dua SMP Negeri di Sleman Kekurangan Siswa

SLEMAN - Dua SMP negeri di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum terpenuhi kuotanya hingga penutupan pendaftaran peserta didik baru (PPDB), Jumat (6/7/2018). SMPN 3 Prambanan yang memiliki 128 kursi baru terisi 86 atau masih kurang 42 siswa, sedangkan SMPN 4 Pakem dari 63 kuota, baru terisi 45 pendaftar atau kurang 18 siswa.

Untuk sekolah lain rata-rata jumlah pendaftarnya melebihi kuota yang telah ditetapkan. Indikasinya, terjadi perubahan nilai terendah di SMP tersebut, yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nilai terendah yang terpental dari pilihan pertama
langsung masuk ke SMP pilihan kedua. Namun jika tetap terpental, maka nilai tersebut hilang dari sistem dan pendaftar berarti tidak lolos seleksi.

"Bagi sekolah yang masih kekurangan pendaftaran, akan ada perpanjangan pendaftaran," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman Sri Wantini, Jumat (6/7/2018). Namun Sri Wantini tidak menyebutkan waktu perpanjangan tersebut.

PPDB Sleman tahun tahun ajaran 2018/2019 dilaksanakan selama tiga hari, Rabu-Jumat (4-6/7/2018). PPDB memakai sistem real time online (RTO) dan terbagi dalam empat zonasi, yaitu zonasi barat (Godean, Moyudan, Gamping, Minggir dan Seyegan), tengah (Mlati, Ngaglik, Sleman, Tempel), utara (Cangkringan, Pakem, Turi, Ngemplak) dan timur (Prambanan, Berbah, Kalasan, Depok).

Bagi peserta yang ada di luar zonasi masih bisa mendaftar. Hanya untuk tambahan nilai tidak sama. Untuk pendaftar yang masuk satu zonasi akan mendapatkan tambahan nilai 20, di luar zonasi nilai 10, sedangkan di luar Kabupaten Sleman tidak mendapatkan tambahan
nilai.

Wakil Ketua DPRD Sleman Sofyan Setyo Darmawan mengatakan meminta kepada Dinas Pendidikan Sleman segera mengevaluasi mengapa ada dua SMP negeri yang kekurangan siswa. Selain itu, nilau UN juga harus menjadi perhatian karena nilai terendah dalam PPDB SMP ada sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sebagai tindak lanjut, kami segera memanggil Disdik dan OPD terkait untuk meminta penjelasan tentang hal ini," ujar politikus PKS itu.