Aliansi Peduli Ulama dan F-PKS Ajak Ulama dan Anies Tolak Aksi 67
Kamis, 05 Juli 2018 - 15:02 WIB
Aliansi Peduli Ulama dan F-PKS Ajak Ulama dan Anies Tolak Aksi 67
A
A
A
JAKARTA - Massa gabungan yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Ulama Indonesia didukung Front Penegakan Keadilan Sosial (F-PKS), menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, dan Balai Kota DKI, Kamis (5/7/2018) siang.
Mereka mendesak agar para ulama Indonesia yang sedang mengikuti Multaqo Pertemuan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara, Afrika dan Eropa ke-V di Hotel Grand Cempaka, turut tergerak hatinya mencegah dan menghentikan Aksi 67 yang diinisiasi Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). Hal ini demi menjaga marwah dan citra ulama Indonesia.
"Demi menjaga citra ulama Indonesia dimata ulama dunia, kami mengharapkan para ulama Indonesia bisa ikutan menstop Aksi 67 tersebut, karena memiliki agenda politik di dalamnya, tidak murni aspirasi umat," ujar koordinator aksi Ustaz Dullah saat berorasi.
Ustaz Dullah mengingatkan pesan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wapres Jusuf Kalla di hadapan para ulama saat membuka Multaqo Pertemuan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara, Afrika dan Eropa ke-V, yaitu senantiasa menjaga persatuan dan perdamaian.
"Jangan simpan dendam lagi, biarkan mekanisme hukum yang mengurusnya. Ulama hanya mengingatkan, tak perlu lagi pengerahan massa yang justru merugikan orang lain, khususnya pengguna jalan. Pilkada telah usai, kalau jagoannya kalah ya diterima saja, bersikap ksatria. Ranah hukum urusannya polisi," ucapnya.
Diketahui, PA 212 mengak umat Islam untuk menghadiri 'Aksi 67 Tegakkan Keadilan' pada Jumat besok. Adapun tuntutannya yakni tolak Pjs Gubernur Jabar, usut kasus E-KTP, tolak SP3 busuk, tangkap Victor Laiskodat, tangkap Ade Armando, dan tangkap Cornelis.
Seharusnya, kata Ustaz Dullah, para inisiator Aksi 67 bisa merenungkan maksud kandungan penyampaian pidato Anies di hadapan ulama dunia tersebut. Ia mengajak bersama-sama ikut menjaga ketenteraman di Tanah Airi, merajut keberagaman dan membina lagi persatuan. Percuma berkoar-koar di hadapan ulama dunia tentang contoh persatuan dan perdamaian, tapi di dalam negeri malah tidak diterapkan.
"Tak perlu lagi diperkeruh-keruh dengan demo-demo pengerahan massa. Paling penting adalah kami tak ingin ulama Indonesia dicap sebagai ulama tukang demo, jaga citra ulama Indonesia itu lebih penting. Takbiir," katanya.
Selain itu, Ustaz Dulla berpesan agar pertemuan ulama dunia itu bisa menghasilkan formula yang konkrit soal menjaga harmonisasi dan persatuan khususnya didalam negeri. "Jangan ciderai proses silaturahmi akbar untuk membangun harmoni dan persatuan. Ujung-ujungnya demo itu pasti melenceng dari tuntutan massa aksi. Justru kampanye politik 2019 Ganti Presiden," tandasnya.
Setelah dari Hotel Grand Cempaka, massa F-PKS menyambangi Balai Kota untuk meminta Anies Baswedan memberikan pengertian kepada peserta Aksi 67 yang mayoritas pendukungnya, agar bisa menghormati pertemuan ulama dan dai internasional tersebut.
Terakhir kepada Polda Metro Jaya, massa mendesak agar mencabut izin aksi atau tidak memberikan izin aksi tersebut. "Hormati pertemuan ulama di Indonesia, jangan coreng nama baik ulama Indonesia dengan demo-demo," jelasnya.
Sementara itu, aktivis F-PKS Ahmad Latupono pun meminta kepada semua pihak untuk tidak terpengaruh dengan Aksi 67 apabila ingin bersama-sama menjaga nama baik ulama Indonesia.
"Aksi ini pasti ada udang di balik batu. Publik harus melek, kelompok-kelompok ini hanya untuk memenuhi nafsu syawat politik, maka harus waspada," pungkas Ahmad.
Mereka mendesak agar para ulama Indonesia yang sedang mengikuti Multaqo Pertemuan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara, Afrika dan Eropa ke-V di Hotel Grand Cempaka, turut tergerak hatinya mencegah dan menghentikan Aksi 67 yang diinisiasi Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). Hal ini demi menjaga marwah dan citra ulama Indonesia.
"Demi menjaga citra ulama Indonesia dimata ulama dunia, kami mengharapkan para ulama Indonesia bisa ikutan menstop Aksi 67 tersebut, karena memiliki agenda politik di dalamnya, tidak murni aspirasi umat," ujar koordinator aksi Ustaz Dullah saat berorasi.
Ustaz Dullah mengingatkan pesan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wapres Jusuf Kalla di hadapan para ulama saat membuka Multaqo Pertemuan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara, Afrika dan Eropa ke-V, yaitu senantiasa menjaga persatuan dan perdamaian.
"Jangan simpan dendam lagi, biarkan mekanisme hukum yang mengurusnya. Ulama hanya mengingatkan, tak perlu lagi pengerahan massa yang justru merugikan orang lain, khususnya pengguna jalan. Pilkada telah usai, kalau jagoannya kalah ya diterima saja, bersikap ksatria. Ranah hukum urusannya polisi," ucapnya.
Diketahui, PA 212 mengak umat Islam untuk menghadiri 'Aksi 67 Tegakkan Keadilan' pada Jumat besok. Adapun tuntutannya yakni tolak Pjs Gubernur Jabar, usut kasus E-KTP, tolak SP3 busuk, tangkap Victor Laiskodat, tangkap Ade Armando, dan tangkap Cornelis.
Seharusnya, kata Ustaz Dullah, para inisiator Aksi 67 bisa merenungkan maksud kandungan penyampaian pidato Anies di hadapan ulama dunia tersebut. Ia mengajak bersama-sama ikut menjaga ketenteraman di Tanah Airi, merajut keberagaman dan membina lagi persatuan. Percuma berkoar-koar di hadapan ulama dunia tentang contoh persatuan dan perdamaian, tapi di dalam negeri malah tidak diterapkan.
"Tak perlu lagi diperkeruh-keruh dengan demo-demo pengerahan massa. Paling penting adalah kami tak ingin ulama Indonesia dicap sebagai ulama tukang demo, jaga citra ulama Indonesia itu lebih penting. Takbiir," katanya.
Selain itu, Ustaz Dulla berpesan agar pertemuan ulama dunia itu bisa menghasilkan formula yang konkrit soal menjaga harmonisasi dan persatuan khususnya didalam negeri. "Jangan ciderai proses silaturahmi akbar untuk membangun harmoni dan persatuan. Ujung-ujungnya demo itu pasti melenceng dari tuntutan massa aksi. Justru kampanye politik 2019 Ganti Presiden," tandasnya.
Setelah dari Hotel Grand Cempaka, massa F-PKS menyambangi Balai Kota untuk meminta Anies Baswedan memberikan pengertian kepada peserta Aksi 67 yang mayoritas pendukungnya, agar bisa menghormati pertemuan ulama dan dai internasional tersebut.
Terakhir kepada Polda Metro Jaya, massa mendesak agar mencabut izin aksi atau tidak memberikan izin aksi tersebut. "Hormati pertemuan ulama di Indonesia, jangan coreng nama baik ulama Indonesia dengan demo-demo," jelasnya.
Sementara itu, aktivis F-PKS Ahmad Latupono pun meminta kepada semua pihak untuk tidak terpengaruh dengan Aksi 67 apabila ingin bersama-sama menjaga nama baik ulama Indonesia.
"Aksi ini pasti ada udang di balik batu. Publik harus melek, kelompok-kelompok ini hanya untuk memenuhi nafsu syawat politik, maka harus waspada," pungkas Ahmad.
(thm)
