IJTI Sulsel Kecam Pelarangan Jurnalis Liput Pleno Rekapitulasi Pilkada Makassar
IJTI Sulsel Kecam Pelarangan Jurnalis Liput Pleno Rekapitulasi Pilkada Makassar
A
A
A
MAKASSAR - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sulawesi Selatan (Pengda Sulsel) mengecam pelarangan jurnalis (wartawan) meliput hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Makassar. Ketua IJTI Pengda Sulsel Hudzaifah Kadir mengatakan, pelarangan tersebut Makassar adalah bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.
“Insiden ini akan kami pantau dan awasi. IJTI Pengda Sulsel menyayangkan sikap pihak penyelenggara Pilkada Serentak Kabupaten Kota di Sulsel yang secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran kebebasan pers,” kata Hudzaifah Kadir dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (29/6/2018).
Hudzaifah menjelaskan, jurnalis bekerja dan mengolah data informasi, hingga menyiarkan agar khalayak dapat mengetahui informasi yang baik, benar, dan utuh. “Ini sesuai kemerdekaan pers untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berdemokrasi,” tuturnya.
Untuk itu, IJTI Pengda Sulsel secara tegas meminta KPU Kabupaten/Kota dan Sulsel serta Penyelenggara Pilkada Serentak 2018 agar tidak menghalangi atau melarang para jurnalis (wartawan) televisi di kabupaten kota di Sulsel untuk mencari atau mengolah berita.
“Meminta ke pihak terkait dan kepolisian untuk tidak membatasi ruang gerak wartawan (jurnalis) saat menjalankan tugasnya. Kami juga menyerukan kepada segenap elemen masyarakat di Kota Makassar, untuk menghormati kinerja wartawan dan kebebasan berekspresi pada profesinya,” tegasnya.
Hudzaifah menambahkan, rekapitulasi bersifat pleno terbuka untuk umum yang tetap diawasi Pemantau Pemilu dalam negeri, Pemantau Pemilu asing, masyarakat dan instansi terkait sesuai petunjuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9/2018.
“Insiden ini akan kami pantau dan awasi. IJTI Pengda Sulsel menyayangkan sikap pihak penyelenggara Pilkada Serentak Kabupaten Kota di Sulsel yang secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran kebebasan pers,” pungkasnya.
“Insiden ini akan kami pantau dan awasi. IJTI Pengda Sulsel menyayangkan sikap pihak penyelenggara Pilkada Serentak Kabupaten Kota di Sulsel yang secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran kebebasan pers,” kata Hudzaifah Kadir dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (29/6/2018).
Hudzaifah menjelaskan, jurnalis bekerja dan mengolah data informasi, hingga menyiarkan agar khalayak dapat mengetahui informasi yang baik, benar, dan utuh. “Ini sesuai kemerdekaan pers untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berdemokrasi,” tuturnya.
Untuk itu, IJTI Pengda Sulsel secara tegas meminta KPU Kabupaten/Kota dan Sulsel serta Penyelenggara Pilkada Serentak 2018 agar tidak menghalangi atau melarang para jurnalis (wartawan) televisi di kabupaten kota di Sulsel untuk mencari atau mengolah berita.
“Meminta ke pihak terkait dan kepolisian untuk tidak membatasi ruang gerak wartawan (jurnalis) saat menjalankan tugasnya. Kami juga menyerukan kepada segenap elemen masyarakat di Kota Makassar, untuk menghormati kinerja wartawan dan kebebasan berekspresi pada profesinya,” tegasnya.
Hudzaifah menambahkan, rekapitulasi bersifat pleno terbuka untuk umum yang tetap diawasi Pemantau Pemilu dalam negeri, Pemantau Pemilu asing, masyarakat dan instansi terkait sesuai petunjuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9/2018.
“Insiden ini akan kami pantau dan awasi. IJTI Pengda Sulsel menyayangkan sikap pihak penyelenggara Pilkada Serentak Kabupaten Kota di Sulsel yang secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran kebebasan pers,” pungkasnya.
(wib)
Explore More