Sungai Lariang Mengganas, Bupati Pasangkayu Minta Balai Segera Bertindak
Senin, 04 Juni 2018 - 15:11 WIB
Sungai Lariang Mengganas, Bupati Pasangkayu Minta Balai Segera Bertindak
A
A
A
PASANGKAYU - Arus Sungai Lariang, yang melintasi Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar mengganas. Arus sungai yang deras itu menenggalamkan puluhan hektare lahan perkebunan sawit, dan telah memutus jalan desa.
![Sungai Lariang Mengganas, Bupati Pasangkayu Minta Balai Segera Bertindak]()
Akibatnya, ratusan kepala keluarga di Dusun Kalindu, Desa Lariang, terisolasi. Sebagian warga disana telah mengungsi ke kerumah kerabatnya di dusun tetangga. Warga Dusun Kalindu terpaksa membuat jalur alternatif untuk bisa mengevakuasi barang-barang mereka ke rumah kerabat.
Bencana alam yang menimpa Desa Lariang ini, telah mendapat perhatian serius dari Pemkab Pasangkayu dan Pemrov Sulbar. Senin (4/6/2018) Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, bersama Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, meninjau langsung jalan desa yang amblas tersebut.
Pada kesempatan itu Bupati dan Gubernur menyampaikan rasa keperihatinannya kepada masyarakat setempat. Bupati mengaku akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan penanggulangan sosial kepada para warga korban bencana ini.
“Saya akan segera perintahkan dinas saya untuk memperbaiki jalan alternatif, pengganti jalan desa yang putus ini. Sifatnya segera, karena ini menjadi satu-satunya akses warga setempat,” tegas Agus Ambo Djiwa dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Senin (4/6/2018).
Mengenai upaya normalisasi Sungai Lariang, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak. Itu merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Kami hanya bisa melakukan penanggulangan sosialnya saja. Mengenai upaya normalisasi sungai itu kewenangangan Balai. Makanya pihak Balai harus segera bertindak, jika tidak arus sungai ini akan menenggalamkan perkampungan warga disini. Anggaran yang dibutuhkan memang tidak sedikit," imbuhnya.
Senada, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, meminta pihak Balai segera bertindak. Selain itu Ia menyarankan BWS Sulawesi III, melakukan upaya penanggulangan yang berkesinambungan dan menyeluruh terhadap sungai terpanjang dan terbesar di Sulbar itu.
"Jadi tidak usah saling menyalahkan. Sedimentisi Sungai Lariang ini sudah sangat parah, jadi perlu mungkin pemerintah pusat melalui Balai memikirkan upaya pengerukan sungai dari muara hingga sejauh mungkin ke hulu. Kami dan Pemkab Pasangkayu juga akan memikirkan penghijauan disepanjang bantaran sungai, untuk penguatan tebing sungai,” ujarnya.
Kepala Satker OP dan Bencana BWS Sulawesi III, Wayan Karnaya, mengaku tidak bisa melakukan upaya penanggulangan darurat disana. Menurutnya upaya normalisasi Sungai Lariang tidak dilakukan secara parsial-parsial. Namun harus melalui kajian yang mendalam agar menyentuh akar permasalahan.
“Berbicara sungai ini tidak bicara spot-spot, tapi berbicara satu kesatuan dari hilir hingga ke hulu. Penanganannya juga tidak bisa seperti yang dilihat sekarang, karena ini hanya menyembuhkan dimana lukanya. Sumber penyebabnya ini adalah kita harus mengalihkan aliran sungai. Mengenai jalan aliran yang akan dibuat perlu pengkajian dengan beberapa instasi terkait,” jelasnya.
Mengenai kapan pengerjaan pengalihan arus sungai ini, Dia pun enggan memastikan. Namun, kata dia diupayakan secepat mungkin. Anggaran yang dibutuhkan ditaksir mencapai Rp10 miliar lebih.
Akibatnya, ratusan kepala keluarga di Dusun Kalindu, Desa Lariang, terisolasi. Sebagian warga disana telah mengungsi ke kerumah kerabatnya di dusun tetangga. Warga Dusun Kalindu terpaksa membuat jalur alternatif untuk bisa mengevakuasi barang-barang mereka ke rumah kerabat.
Bencana alam yang menimpa Desa Lariang ini, telah mendapat perhatian serius dari Pemkab Pasangkayu dan Pemrov Sulbar. Senin (4/6/2018) Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, bersama Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, meninjau langsung jalan desa yang amblas tersebut.
Pada kesempatan itu Bupati dan Gubernur menyampaikan rasa keperihatinannya kepada masyarakat setempat. Bupati mengaku akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan penanggulangan sosial kepada para warga korban bencana ini.
“Saya akan segera perintahkan dinas saya untuk memperbaiki jalan alternatif, pengganti jalan desa yang putus ini. Sifatnya segera, karena ini menjadi satu-satunya akses warga setempat,” tegas Agus Ambo Djiwa dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Senin (4/6/2018).
Mengenai upaya normalisasi Sungai Lariang, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak. Itu merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Kami hanya bisa melakukan penanggulangan sosialnya saja. Mengenai upaya normalisasi sungai itu kewenangangan Balai. Makanya pihak Balai harus segera bertindak, jika tidak arus sungai ini akan menenggalamkan perkampungan warga disini. Anggaran yang dibutuhkan memang tidak sedikit," imbuhnya.
Senada, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, meminta pihak Balai segera bertindak. Selain itu Ia menyarankan BWS Sulawesi III, melakukan upaya penanggulangan yang berkesinambungan dan menyeluruh terhadap sungai terpanjang dan terbesar di Sulbar itu.
"Jadi tidak usah saling menyalahkan. Sedimentisi Sungai Lariang ini sudah sangat parah, jadi perlu mungkin pemerintah pusat melalui Balai memikirkan upaya pengerukan sungai dari muara hingga sejauh mungkin ke hulu. Kami dan Pemkab Pasangkayu juga akan memikirkan penghijauan disepanjang bantaran sungai, untuk penguatan tebing sungai,” ujarnya.
Kepala Satker OP dan Bencana BWS Sulawesi III, Wayan Karnaya, mengaku tidak bisa melakukan upaya penanggulangan darurat disana. Menurutnya upaya normalisasi Sungai Lariang tidak dilakukan secara parsial-parsial. Namun harus melalui kajian yang mendalam agar menyentuh akar permasalahan.
“Berbicara sungai ini tidak bicara spot-spot, tapi berbicara satu kesatuan dari hilir hingga ke hulu. Penanganannya juga tidak bisa seperti yang dilihat sekarang, karena ini hanya menyembuhkan dimana lukanya. Sumber penyebabnya ini adalah kita harus mengalihkan aliran sungai. Mengenai jalan aliran yang akan dibuat perlu pengkajian dengan beberapa instasi terkait,” jelasnya.
Mengenai kapan pengerjaan pengalihan arus sungai ini, Dia pun enggan memastikan. Namun, kata dia diupayakan secepat mungkin. Anggaran yang dibutuhkan ditaksir mencapai Rp10 miliar lebih.
(sms)
