Jika Jadi Gubernur, Komunitas Lintas Asosiasi Minta Pak Dirman Selesaikan Beragam Persoalan
Minggu, 03 Juni 2018 - 08:03 WIB
Jika Jadi Gubernur, Komunitas Lintas Asosiasi Minta Pak Dirman Selesaikan Beragam Persoalan
A
A
A
SEMARANG - Komunitas Lintas Asosiasi mendoakan Sudirman Said terpilih memimpin Jateng periode 2018-2023. Doa itu disampaikan dalam acara Dialog Lintas Asosiasi dengan Pak Dirman di Semarang, Sabtu (2/6/2018).
Pada kesempatan itu, hadir perwakilan dari 27 asosiasi, di antaranya asosiasi guru honorer dan pegawai tidak tetap, asosiasi angkutan online, persatuan guru swasta, persatuan guru TK, penyuluh pertanian, perhimpunan perempuan Indonesia, asosiasi buruh, komunitas disabilitas hingga perkumpulan modhin atau marbot masjid dan musala di Jateng. Kepada Pak Dirman para perwakilan asosiasi itu menyampaikan persoalan beragam persoalan yang dihadapi selama ini. Mereka berharap Pak Dirman terpilih sebagai gubernur Jateng, sehingga bisa membantu menyelesaikan permasalah yang membelit.
Perwakilan dari angkutan online misalnya, meminta Pak Dirman menolak Peraturan Menteri Perhubungan yang mereka anggap membatasi ruang gerak angkutan online. Dari kalangan guru honorer dan pegawai tidak tetap berharap Pak Dirman dan Mba Ida bukan saja meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mengupayakan agar meningkatkan status mereka dari tenaga honorer menjadi pegawai tetap atau Pegawa Negeri Sipil (PNS).
Dari kalangan buruh meminta pemerintah provinsi bisa mengupayakan kenaikan upah. Demikian juga halnya dengan guru-guru swasta minta agar ada semacam upah minimum guru (UMG) agar guru-guru swasta bisa mendapat standar pengupahan yang pantas.Ke-27 asosiasi yang hadir semuanya diberi kesempatan menyampaikan permasalahan, harapan, dan usulnya kepada Pak Dirman. Pak Dirman sendiri mendengarkan dengan seksama dan menjawab secara umum persoalan yang disampaikan para peserta dialog lintas asosiasi ini.
Semula sejumlah asosiasi meminta Pak Dirman menandatangani semacam kontrak politik untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan mereka jika kelak terpilih sebagai Jateng 1. Namun Pak Dirman tidak dapat menandatangani kontrak politik itu karena selain perlu mempelajarinya terlebih dahulu dan dia tidak mau ada sikap tidak percaya kepada dirinya.
“Saya bukannya tidak mau tanda tangan. Kalau begini kita rasanya tidak saling percaya. Kalau bapak-bapak dan ibu percaya kepada saya, saya tidak akan lari. Saya akan memperhatikan semua masukan dan mencari solusi satu jika sudah duduk nanti,” terang Pak Dirman dalam dialog lintas asosiasi ini.
Sebagai contoh permintaan untuk menaikkan upah buruh. Pak Dirman tidak ingin menjanjikan kenaikan dalam persentase tertentu. Dia perlu duduk dengan pengusaha dan organisasi buruh untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak.
“Kalau saya tiba-tiba menandatangani kontrak untuk menaikkan upah buruh tanpa berunding dengan pihak pengusaha, tentu ini tidak bijak. Pemerintah sifatnya fasilitator, jembatan yang menghubungkan kepentingan buruh dan pengusaha,” terangnya.
Pada kesempatan itu, hadir perwakilan dari 27 asosiasi, di antaranya asosiasi guru honorer dan pegawai tidak tetap, asosiasi angkutan online, persatuan guru swasta, persatuan guru TK, penyuluh pertanian, perhimpunan perempuan Indonesia, asosiasi buruh, komunitas disabilitas hingga perkumpulan modhin atau marbot masjid dan musala di Jateng. Kepada Pak Dirman para perwakilan asosiasi itu menyampaikan persoalan beragam persoalan yang dihadapi selama ini. Mereka berharap Pak Dirman terpilih sebagai gubernur Jateng, sehingga bisa membantu menyelesaikan permasalah yang membelit.
Perwakilan dari angkutan online misalnya, meminta Pak Dirman menolak Peraturan Menteri Perhubungan yang mereka anggap membatasi ruang gerak angkutan online. Dari kalangan guru honorer dan pegawai tidak tetap berharap Pak Dirman dan Mba Ida bukan saja meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mengupayakan agar meningkatkan status mereka dari tenaga honorer menjadi pegawai tetap atau Pegawa Negeri Sipil (PNS).
Dari kalangan buruh meminta pemerintah provinsi bisa mengupayakan kenaikan upah. Demikian juga halnya dengan guru-guru swasta minta agar ada semacam upah minimum guru (UMG) agar guru-guru swasta bisa mendapat standar pengupahan yang pantas.Ke-27 asosiasi yang hadir semuanya diberi kesempatan menyampaikan permasalahan, harapan, dan usulnya kepada Pak Dirman. Pak Dirman sendiri mendengarkan dengan seksama dan menjawab secara umum persoalan yang disampaikan para peserta dialog lintas asosiasi ini.
Semula sejumlah asosiasi meminta Pak Dirman menandatangani semacam kontrak politik untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan mereka jika kelak terpilih sebagai Jateng 1. Namun Pak Dirman tidak dapat menandatangani kontrak politik itu karena selain perlu mempelajarinya terlebih dahulu dan dia tidak mau ada sikap tidak percaya kepada dirinya.
“Saya bukannya tidak mau tanda tangan. Kalau begini kita rasanya tidak saling percaya. Kalau bapak-bapak dan ibu percaya kepada saya, saya tidak akan lari. Saya akan memperhatikan semua masukan dan mencari solusi satu jika sudah duduk nanti,” terang Pak Dirman dalam dialog lintas asosiasi ini.
Sebagai contoh permintaan untuk menaikkan upah buruh. Pak Dirman tidak ingin menjanjikan kenaikan dalam persentase tertentu. Dia perlu duduk dengan pengusaha dan organisasi buruh untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak.
“Kalau saya tiba-tiba menandatangani kontrak untuk menaikkan upah buruh tanpa berunding dengan pihak pengusaha, tentu ini tidak bijak. Pemerintah sifatnya fasilitator, jembatan yang menghubungkan kepentingan buruh dan pengusaha,” terangnya.
(ysw)
