Pemkab Pasangkayu Angkat Pengembangan Udang Vaname di IDF 2018

BANJARMASIN - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar diskusi publik Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (30/5/2018). Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan daerah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi itu mengangkat tiga tema sentral, yakni Pengembangan Pusat Pertumbuhan: Tantangan dan Praktik Baik, Penguatan Konektivitas Indonesia Sebagai Negara Kepulauan, dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memaparkan tentang pengembangan program udang vaname di wilayahnya. Pengembangan udang vaname sengaja diangkat karena program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Pasangkayu."Kami mengangkat program pengembangan udang vaname karena di forum IDF ini menjaring praktik pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kearifan lokal," kata Asisten 1 Bidang Pemerintah Pemkab Pasangkayu, Makmur dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (30/5/2018). Dalam acara tersebut, Makmur didampingi Sekkab Pasangkayu Firman, Staf Khusus Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan Annas C Saputra, dan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Ilham.Hasil diskusi publik kali ini akan dibahas di tingkat pusat, yakni pada gelaran IDF 2018 yang dilaksanakan pada 10-11 Juli di Jakarta. Makmur berharap pengembangan udang vaname Kabupaten Pasangkayu nantinya bisa dijadikan program prioritas nasional, terutama terkait pengelolaan dan pemasarannya. "Jadi misalnya, di Pasangkayu ada potensi udang vaname, nah bagaimana kemudian pemerintah pusat diharapkan mengambil peran terhadap upaya pemasaran melalui konektivitas dengan pulau atau daerah-daerah lain," ujarnya.Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, kegiatan ini mendorong diskusi terbuka mengenai isu-isu dan tantangan utama dalam mengatasi laju pembangunan manusia dan ekonomi yang tidak merata di seluruh Indonesia. "Acara ini menampilkan penelitian dan praktik yang berhasil dari para ahli dan praktisi, dengan tujuan menghasilkan rekomendasi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024," katanya.