Luar Biasa! Provinsi Jabar Raih Opini WTP 7 Kali Beruntun
Luar Biasa! Provinsi Jabar Raih Opini WTP 7 Kali Beruntun
A
A
A
BANDUNG - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali diganjar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Opini WTP kali ini merupakan raihan ketujuh kalinya secara beruntun sejak 2011.
Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (28/5/18).
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017," ujar Moermahadi dalam rapat paripurna tersebut.
"Opini WTP ini merupakan Opini WTP yang ketujuh kalinya bagi Provinsi Jawa Barat," sambungnya.
Raihan Opini WTP ini, kata Moermahadi, sesuai dengan ukuran kinerja akuntabilitas yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) kepada Pemprov Jabar dimana akuntabilitas Provinsi Jabar mendapat nilai "A"
"Kinerja Lakip yang dibuat oleh Kemenpan RB itu juga "A". Jadi, memang progress-nya itu sesuai semua dengan yang disampaikan teman-teman (BPK), hasil pemeriksaannya memang WTP," jelas Moermahadi.
Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (28/5/18).
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017," ujar Moermahadi dalam rapat paripurna tersebut.
"Opini WTP ini merupakan Opini WTP yang ketujuh kalinya bagi Provinsi Jawa Barat," sambungnya.
Raihan Opini WTP ini, kata Moermahadi, sesuai dengan ukuran kinerja akuntabilitas yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) kepada Pemprov Jabar dimana akuntabilitas Provinsi Jabar mendapat nilai "A"
"Kinerja Lakip yang dibuat oleh Kemenpan RB itu juga "A". Jadi, memang progress-nya itu sesuai semua dengan yang disampaikan teman-teman (BPK), hasil pemeriksaannya memang WTP," jelas Moermahadi.
(nag)
Explore More