DIY Darurat Tempat Pembuangan Sampah
Kamis, 10 Mei 2018 - 21:33 WIB
DIY Darurat Tempat Pembuangan Sampah
A
A
A
YOGYAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) alami darurat tempat pengelolaan sampah. Tempat Pembuangan Sampah terpadu (TPST) Piyungan yang menampung sampah dari Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul mengalami overload. Jika tidak segera diatasi maka berpotensi menimbulkan konflik.
Kepala Pemrosesan Akhir Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Sarjani mengungkapkan, TPST Piyungan secara teknis sudah melebihi kapasitas daya tampung (overload) sejak 2012 lalu. Namun hingga saat ini belum ada solusi terkait penampungan sampah ini. Setiap harinya ada 160 truk sampah yang masuk ke TPST.
“Senang tak senang suka tak suka kita harus terima. (kondisi saat ini) Rawan konflik, jalan warga untuk jalan truk sampah, bisa sebabkan kemacetan,” terangnya saat diskusi terbatas bersama wartawan DPRD DIY.
Menurut Sarjani, masalah dengan warga sekitar juga tak bisa dielakkan. Yang bisa dilakukan saat ini hanyalah mencari cara untuk meminimalisir konflik dengan warga serta bisa menampung sampah yang masuk setiap harinya yang mencapai 600 ton setiap harinya.
Dengan rata-rata 160 armada sampah yang antri masuk TPST mengakibatkan kerusakkan jalan tidak bisa dihindari. Ceceran sampah di jalan juga menjadi pemicu konflik.
Selain itu, kondisi makin parah jika kondisi hujan. Selain antrean truk sampah yang menebarkan bau, ceceran sampah di sepanjang jalan kampung juga soal wabah lalat yang tidak bisa diatasi. Lalat ini tidak bisa diatasi dengan obat.
“Kita semprot mati, namun seminggu kemudian lalat-lalat ini jadi kebal tidak mati lagi. Kalau kita semprot imbasnya nanti pindah ke pemukiman warga. Ini dilema,” terangnya.
Sarjani menyebut sejak dinyatakan overload pada 2012 hingga saat ini sampah yang masuk makin bertambah, bukannya berkurang. Di TPST Piyungan sampah juga hanya ditimbun tidak ada pengolahan yang lain. “Kita ilmunya bertahan. Saya dipaksa sampai sekarang sampah bisa masuk. Sampah tak berkurang tapi malah tambah,” tegasnya.
Kondisi persampahan di DIY menurut Surjani disebabkan beberapa faktor. Pertama tidak adanya keinginan masyarakat untuk memisahkan sampah untuk didaur ulang sebelum dibuang. Sampah yang dibuang ke TPST Piyungan kebanyakan masih bercampur. Kedua belum diterapkan energi terbarukan dalam pengelolahan sampah.
“Sampai saat ini residu sampah yang ada kita jadikan kompos (ditimbun tanah). Tetapi kouta produksinya kalah cepat dengan kedatangan sampah,” terangnya.
Plt Kepala Bagian Pengelolaan Infrastruktur dan Sanitasi Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahaan ESDM DIY Agung Satria menyebut dari tiga wilayah pengguna TPST Piyungan, Kota Yogyakarta menjadi penyumbang terbesar sampah yang masuk. Dari Kota Yogyakarta setiap bulannya menyumbang sdampah hingga 9.000 ton, Sleman 5.000 ton, dan Bantul 2.000 ton lebih.
“Sebagai solusi awal, TPST menerapkan zona aktif dan pasif untuk areal pembuangan sampah. Tetapi karena banyaknya sampah yang masuk, sistem ini kalah cepat meskipun sudah digunakan buldozer.” terngnya.
Wakil Ketua DPRD DIY Arief Noor Hartanto menuding masalah ini muncul lantaran tidak ada keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persampahan. Padahal sudah ada Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
“Berdasarkan Perda ini pengolaan sampah harus mengacu pada system sanitary landfill,” jelasnya.
Kepala Pemrosesan Akhir Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Sarjani mengungkapkan, TPST Piyungan secara teknis sudah melebihi kapasitas daya tampung (overload) sejak 2012 lalu. Namun hingga saat ini belum ada solusi terkait penampungan sampah ini. Setiap harinya ada 160 truk sampah yang masuk ke TPST.
“Senang tak senang suka tak suka kita harus terima. (kondisi saat ini) Rawan konflik, jalan warga untuk jalan truk sampah, bisa sebabkan kemacetan,” terangnya saat diskusi terbatas bersama wartawan DPRD DIY.
Menurut Sarjani, masalah dengan warga sekitar juga tak bisa dielakkan. Yang bisa dilakukan saat ini hanyalah mencari cara untuk meminimalisir konflik dengan warga serta bisa menampung sampah yang masuk setiap harinya yang mencapai 600 ton setiap harinya.
Dengan rata-rata 160 armada sampah yang antri masuk TPST mengakibatkan kerusakkan jalan tidak bisa dihindari. Ceceran sampah di jalan juga menjadi pemicu konflik.
Selain itu, kondisi makin parah jika kondisi hujan. Selain antrean truk sampah yang menebarkan bau, ceceran sampah di sepanjang jalan kampung juga soal wabah lalat yang tidak bisa diatasi. Lalat ini tidak bisa diatasi dengan obat.
“Kita semprot mati, namun seminggu kemudian lalat-lalat ini jadi kebal tidak mati lagi. Kalau kita semprot imbasnya nanti pindah ke pemukiman warga. Ini dilema,” terangnya.
Sarjani menyebut sejak dinyatakan overload pada 2012 hingga saat ini sampah yang masuk makin bertambah, bukannya berkurang. Di TPST Piyungan sampah juga hanya ditimbun tidak ada pengolahan yang lain. “Kita ilmunya bertahan. Saya dipaksa sampai sekarang sampah bisa masuk. Sampah tak berkurang tapi malah tambah,” tegasnya.
Kondisi persampahan di DIY menurut Surjani disebabkan beberapa faktor. Pertama tidak adanya keinginan masyarakat untuk memisahkan sampah untuk didaur ulang sebelum dibuang. Sampah yang dibuang ke TPST Piyungan kebanyakan masih bercampur. Kedua belum diterapkan energi terbarukan dalam pengelolahan sampah.
“Sampai saat ini residu sampah yang ada kita jadikan kompos (ditimbun tanah). Tetapi kouta produksinya kalah cepat dengan kedatangan sampah,” terangnya.
Plt Kepala Bagian Pengelolaan Infrastruktur dan Sanitasi Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahaan ESDM DIY Agung Satria menyebut dari tiga wilayah pengguna TPST Piyungan, Kota Yogyakarta menjadi penyumbang terbesar sampah yang masuk. Dari Kota Yogyakarta setiap bulannya menyumbang sdampah hingga 9.000 ton, Sleman 5.000 ton, dan Bantul 2.000 ton lebih.
“Sebagai solusi awal, TPST menerapkan zona aktif dan pasif untuk areal pembuangan sampah. Tetapi karena banyaknya sampah yang masuk, sistem ini kalah cepat meskipun sudah digunakan buldozer.” terngnya.
Wakil Ketua DPRD DIY Arief Noor Hartanto menuding masalah ini muncul lantaran tidak ada keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persampahan. Padahal sudah ada Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
“Berdasarkan Perda ini pengolaan sampah harus mengacu pada system sanitary landfill,” jelasnya.
(rhs)
