Trenggalek Belajar dan Adopsi Inovasi Pelayanan Publik Banyuwangi
Rabu, 09 Mei 2018 - 15:13 WIB
Trenggalek Belajar dan Adopsi Inovasi Pelayanan Publik Banyuwangi
A
A
A
BANYUWANGI - Berbagai program inovatif yang dikembangkan Pemkab Banyuwangi dalam meningkatkan pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi lokal menarik sejumlah kepala daerah untuk mempelajarinya. Selama dua hari ini, Selasa-Rabu (8-9 Mei), empat kepala daerah menyerbu Banyuwangi. Ada Plt Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, Bupati Halmahera Frans Manery, Plt Wali Kota Banjar Darmadji Prawirasetia, dan Plt Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.
Mereka disambut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, serta meneken nota kesepahaman (MoU) bersama, Selasa malam 8 Mei 2018. Sebelumnya, lebih dari 40 daerah juga meneken MoU bersama Banyuwangi.
"Kenapa kami pilih ke sini? Karena Banyuwangi sudah terbukti. Bagi saya, Banyuwangi bisa dibilang pionir utama inovasi daerah," kata Arifin yang berkeliling melihat berbagai lokasi di Banyuwangi.
Arifin mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi yang merupakan MPP pertama di Indonesia yang dikembangkan pemerintah kabupaten. Dia juga melihat program “Smart Kampung” untuk pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik di desa.
"Mal Pelayanan Publik ini bagus, karena mempermudah rakyat, tidak harus wira wiri untuk urus surat. Sedangkan program Smart Kampung yang mendekatkan pelayanan ke rakyat dengan bantuan teknologi informasi. Itu yang kita ingin akselerasi di Trenggalek, karena kita memang masih kurang soal model pelayanan seperti itu," ujar Mochammad Nur Arifin.
"Saya ajak 17 SKPD, termasuk Sekretaris Daerah. Nanti setelah pulang kami dialogkan apa yang masing-masing kami tangkap untuk disesuaikan dengan kondisi di Trenggalek," imbuh Arifin.
Dia menambahkan, pihaknya juga ingin mengembangkan pariwisata daerah. Untuk menyiapkan itu, Arifin melihat cara Banyuwangi mengembangkan pariwisata hingga moncer dalam beberapa tahun terakhir.
"Kalau ada pariwisata, orang datang ke tempat kami. Maka rakyat kita ada kegiatan eknonomi. Ibaratnya, ekonomi daerah tumbuh tanpa kita harus mengirim barang keluar. Dan ini sudah dilakukan Banyuwangi, dan ini kami jadikan contoh," papar Arifin.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih kepada sejumlah kepala daerah yang telah berkunjung ke Banyuwangi. Bagi Anas, kedatangan para pemimpin ini selain memotivasi pihaknya, juga sebagai kesempatan bagi Banyuwangi, untuk belajar banyak hal dari daerah tersebut.
"Ini momen yang sangat pas untuk saling berbagi pengalaman mengembangkan daerah. Kolaborasi antardaerah menjadi kunci bagi kemajuan bersama, ini harus jadi collective actions yang berdampak bagi peningkatan kualitas Banyuwangi dan daerah lainnya,” papar Anas.
“Kami senang semuanya berbagi pengalaman, seperti Mas Arifin ini sosok yang bagus, dia tahu apa yang harus dilakukan, geraknya berbasis kinerja, selalu melihat persoalan lapangan,” imbuh Anas.
Sejumlah hal yang menjadi fokus untuk dikolaborasikan adalah peningkatan pelayanan publik dan upaya mengggerakkan ekonomi lokal. Dalam dua tahun terakhir, Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya yang meraih nilai A (tertinggi) dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Pemkab Banyuwangi juga meraih posisi empat se-Indonesia dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, padahal pada 2010 peringkat Banyuwangi ada di angka 156.
“Kami juga tertarik inovasi-inovasi Banyuwangi dalam berbagai program, termasuk ekonomi lokalnya,” ujar Arifin.
Di Banyuwangi, kemiskinan berhasil diturunkan ke level 8,6%, padahal sebelumnya selalu di atas dua digit. Angka itu berada di bawah rata-rata nasional dan Jatim. Pendapatan per kapita warga juga melonjak menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp20 juta.
Mereka disambut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, serta meneken nota kesepahaman (MoU) bersama, Selasa malam 8 Mei 2018. Sebelumnya, lebih dari 40 daerah juga meneken MoU bersama Banyuwangi.
"Kenapa kami pilih ke sini? Karena Banyuwangi sudah terbukti. Bagi saya, Banyuwangi bisa dibilang pionir utama inovasi daerah," kata Arifin yang berkeliling melihat berbagai lokasi di Banyuwangi.
Arifin mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi yang merupakan MPP pertama di Indonesia yang dikembangkan pemerintah kabupaten. Dia juga melihat program “Smart Kampung” untuk pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik di desa.
"Mal Pelayanan Publik ini bagus, karena mempermudah rakyat, tidak harus wira wiri untuk urus surat. Sedangkan program Smart Kampung yang mendekatkan pelayanan ke rakyat dengan bantuan teknologi informasi. Itu yang kita ingin akselerasi di Trenggalek, karena kita memang masih kurang soal model pelayanan seperti itu," ujar Mochammad Nur Arifin.
"Saya ajak 17 SKPD, termasuk Sekretaris Daerah. Nanti setelah pulang kami dialogkan apa yang masing-masing kami tangkap untuk disesuaikan dengan kondisi di Trenggalek," imbuh Arifin.
Dia menambahkan, pihaknya juga ingin mengembangkan pariwisata daerah. Untuk menyiapkan itu, Arifin melihat cara Banyuwangi mengembangkan pariwisata hingga moncer dalam beberapa tahun terakhir.
"Kalau ada pariwisata, orang datang ke tempat kami. Maka rakyat kita ada kegiatan eknonomi. Ibaratnya, ekonomi daerah tumbuh tanpa kita harus mengirim barang keluar. Dan ini sudah dilakukan Banyuwangi, dan ini kami jadikan contoh," papar Arifin.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih kepada sejumlah kepala daerah yang telah berkunjung ke Banyuwangi. Bagi Anas, kedatangan para pemimpin ini selain memotivasi pihaknya, juga sebagai kesempatan bagi Banyuwangi, untuk belajar banyak hal dari daerah tersebut.
"Ini momen yang sangat pas untuk saling berbagi pengalaman mengembangkan daerah. Kolaborasi antardaerah menjadi kunci bagi kemajuan bersama, ini harus jadi collective actions yang berdampak bagi peningkatan kualitas Banyuwangi dan daerah lainnya,” papar Anas.
“Kami senang semuanya berbagi pengalaman, seperti Mas Arifin ini sosok yang bagus, dia tahu apa yang harus dilakukan, geraknya berbasis kinerja, selalu melihat persoalan lapangan,” imbuh Anas.
Sejumlah hal yang menjadi fokus untuk dikolaborasikan adalah peningkatan pelayanan publik dan upaya mengggerakkan ekonomi lokal. Dalam dua tahun terakhir, Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya yang meraih nilai A (tertinggi) dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Pemkab Banyuwangi juga meraih posisi empat se-Indonesia dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, padahal pada 2010 peringkat Banyuwangi ada di angka 156.
“Kami juga tertarik inovasi-inovasi Banyuwangi dalam berbagai program, termasuk ekonomi lokalnya,” ujar Arifin.
Di Banyuwangi, kemiskinan berhasil diturunkan ke level 8,6%, padahal sebelumnya selalu di atas dua digit. Angka itu berada di bawah rata-rata nasional dan Jatim. Pendapatan per kapita warga juga melonjak menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp20 juta.
(sms)
