Debat Pilgub Sumut I, Belum Ada Jawaban Konkret untuk Masalah Korupsi dan Birokrasi

MEDAN - Jawaban setiap pasangan calon (paslon) pada debat publik tahap pertama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) dinilai masih normatif. Padahal persoalan seperti kasus korupsi dan birokrasi yang rumit perlu solusi yang konkret.

Salah satu tim perumus yang hadir dalam debat publik Pilgub Sumut, Profesor R Hamdani Harahap memandang jawaban dari setiap pertanyaan yang dilontarkan mengenai korupsi dan birokrasi, masih normatif. Bahkan dia menganggap kedua paslon belum memberikan jawaban konkret terkait persoalan korupsi.

“Contohnya paslon 1 itu untuk jalan keluar korupsi itu membentengi agama, iman. Paslon 2 menyebutkan sistem kita atur. Kita buat pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel,” ujarnya, Senin (7/5/2018).

Meski kedua paslon memiliki karakteristik tersendiri dalam menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan, namun belum ada yang sesuai harapan bagi masyarakat dalam mencari pemimpin Sumut. "Soal kasus tanah juga ada disini tapi jawabannya juga masih normatif. Jadi belum sampai kepada suasana debat yang kita inginkan," tambah Pakar Ekologi Manusia USU ini.

Dia berharap debat berikutnya kedua pasangan calon Gubernur Sumut harus lebih konkret lagi dalam menyampaikan visi misi. "Anak SMP dan SMA saja bisa memahami, apa yang disampaikan masih normatif. Jadi debat selanjutnya harus lebih konkret. Itu harapan kita," harapnya.