Kabupaten Malang Darurat Guru SD Berstatus ASN
Jum'at, 04 Mei 2018 - 10:59 WIB
Kabupaten Malang Darurat Guru SD Berstatus ASN
A
A
A
MALANG - Kabupaten Malang, Jawa Timur darurat guru SD berstatus aparatur sipil negara (ASN). Bahkan jika dihitung berdasarkan kebutuhan, jumlahnya mencapai ribuan orang. Celakanya, ada sejumlah sekolah yang memaksa seorang guru mengajar di beberapa SD.Bupati Malang Rendra Kresna mengakui kondisi tersebut. "Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, ada guru yang terpaksa harus merangkap mengajar di empat SD, khususnya untuk guru Agama dan Olahraga," kata Rendra di Malang, Kamis (3/5/2018).
Rendra mengaku kasihan kepada siswa karena tidak bisa maksimal, dan guru bersangkut an juga demikian. Yang lebih parah lagi, ada satu SDN di Gedangan hanya memiliki satu guru sekaligus kepala sekolah. "Itu pun usianya mendekati masa pensiun," ujarnya.
Ketua DPD Partai NasDem Jawa Timur ini mengaku keberadaan dan kekurangan guru SD berstatus ASN membuat pemkab harus segera mencari jalan keluar, apalagi di tengah tuntutan kemajuan teknologi, termasuk dalam dunia pendidikan.
Lebih lanjut Rendra mengatakan, usia pensiun guru berstatus ASN juga banyak yang hampir bersamaan dan hal itu tidak bisa dicegah. Oleh karena itu, pemkab akan terus berupaya menambah jumlah guru SD berstatus ASN, bahkan tanpa melalui ujian atau seleksi CPNS. "Kami memang memprioritaskan para guru tidak tetap (GTT) atau honorer yang sudah lama mengajar dan mengabdi sebagai pendidik di Kabupaten Malang," ucapnya.
Kekurangan guru ASN di Kabupaten Malang sudah berlangsung sejak dua tahun terakhir. Kondisi ini terjadi setelah banyaknya guru ASN memasuki masa pensiun, tetapi tidak diikuti dengan penerimaan karena pemerintah pusat melakukan moratorium ASN. Dampaknya sekarang ini, kata Rendra, kekurangan guru ASN kondisinya semakin parah karena guru ASN yang ada harus mengajar hingga di empat sekolah.
“Mudah-mudahan tahun ini ada rekrutmen sehingga kebutuhan guru SD berstatus ASN bisa terpenuhi, meski tidak sampai 100%," tandasnya.
Dalam dua tahun terakhir ini, Kabupaten Malang kekurangan guru SD berstatus ASN sekitar 2.500 hingga 3.000 orang yang ditempatkan di 33 kecamatan yang ada di wilayah itu, terutama di wilayah terpencil.
Rendra mengaku kasihan kepada siswa karena tidak bisa maksimal, dan guru bersangkut an juga demikian. Yang lebih parah lagi, ada satu SDN di Gedangan hanya memiliki satu guru sekaligus kepala sekolah. "Itu pun usianya mendekati masa pensiun," ujarnya.
Ketua DPD Partai NasDem Jawa Timur ini mengaku keberadaan dan kekurangan guru SD berstatus ASN membuat pemkab harus segera mencari jalan keluar, apalagi di tengah tuntutan kemajuan teknologi, termasuk dalam dunia pendidikan.
Lebih lanjut Rendra mengatakan, usia pensiun guru berstatus ASN juga banyak yang hampir bersamaan dan hal itu tidak bisa dicegah. Oleh karena itu, pemkab akan terus berupaya menambah jumlah guru SD berstatus ASN, bahkan tanpa melalui ujian atau seleksi CPNS. "Kami memang memprioritaskan para guru tidak tetap (GTT) atau honorer yang sudah lama mengajar dan mengabdi sebagai pendidik di Kabupaten Malang," ucapnya.
Kekurangan guru ASN di Kabupaten Malang sudah berlangsung sejak dua tahun terakhir. Kondisi ini terjadi setelah banyaknya guru ASN memasuki masa pensiun, tetapi tidak diikuti dengan penerimaan karena pemerintah pusat melakukan moratorium ASN. Dampaknya sekarang ini, kata Rendra, kekurangan guru ASN kondisinya semakin parah karena guru ASN yang ada harus mengajar hingga di empat sekolah.
“Mudah-mudahan tahun ini ada rekrutmen sehingga kebutuhan guru SD berstatus ASN bisa terpenuhi, meski tidak sampai 100%," tandasnya.
Dalam dua tahun terakhir ini, Kabupaten Malang kekurangan guru SD berstatus ASN sekitar 2.500 hingga 3.000 orang yang ditempatkan di 33 kecamatan yang ada di wilayah itu, terutama di wilayah terpencil.
(amm)
