Pemkab Pasangkayu Fokus Garap 20 Program Unggulan
Rabu, 02 Mei 2018 - 16:35 WIB
Pemkab Pasangkayu Fokus Garap 20 Program Unggulan
A
A
A
PASANGKAYU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, fokus melaksanakan sejumlah program unggulan. Selain bermanfaat bagi masyarakat setempat, program-program tersebut juga untuk mendukung pencapaian sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.
Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengatakan, total ada 20 program unggulan berbasis wilayah yang menjadi fokus pemerintahannya hingga 2021. Beberapa di antaranya di bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, reformasi birokrasi, dan hukum. "Kami menyebutnya Sanggayu Smart yakni Kawasan Gerakan Program Pelayanan dan Unggulan demi Masyarakat Sejahtera, Maju, dan Bermartabat," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (2/5/2018).
Di bidang pendidikan, kata Agus, Pemkab Pasangkayu memiliki program Desa Swadaya Pendidikan/Desa Pendidikan dan Program Retrival dan Transisi (Memastikan anak usia sekolah bersekolah). Kemudian di bidang ekonomi, Pemkab membentuk Desa Mandiri Pangan, Desa Mandiri Benih, Pedas (pengembangan desa cabai dan sayuran), One Village One Entrepeneur (OVOE), Desa Wisata, dan lain-lain.
Selain itu, Kabupaten Pasangkayu juga mengembangkan Desa Mandiri Infrastruktur, Desa Hukum dan HAM, Desa Partisipatory, dan Desa Mandiri Perencanaan dan Penganggaran. "Kami juga mengembangkan e-government, Gerakan Bintang (Bersih, Indang, dan Terang), dan Kawasan ARTi Djiwa (Alun-alun Ruang Terbuka Internet dengan Jaringan Istimewa)," ujar Agus.
Menurut Agus, program-program tersebut selaras dengan RKP 2019 yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Senin (30/4/2018) lalu. Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Pasangkayu Firman, Agus menghadiri Musrenbangnas 2018 untuk memastikan program daerahnya tidak bertentangan dengan rencana kerja pemerintah pusat.
"Kehadiran dalam Musrenbangnas merupakan kewajiban kepala daerah agar kegiatan prioritas nasional dapat diketahui sehingga dalam menetapkan program prioritasnya bisa singkron dengan nasional," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, di tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah fokus melaksanakan lima prioritas nasional. Yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi, RKP 2019 akan dilengkapi dengan suplemen peta integrasi proyek prioritas nasional. Peta tersebut akan menggambarkan integrasi pendanaan indikatif proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta dukungan swasta dan BUMN dalam lokus wilayah yang berbasis kawasan.
Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengatakan, total ada 20 program unggulan berbasis wilayah yang menjadi fokus pemerintahannya hingga 2021. Beberapa di antaranya di bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, reformasi birokrasi, dan hukum. "Kami menyebutnya Sanggayu Smart yakni Kawasan Gerakan Program Pelayanan dan Unggulan demi Masyarakat Sejahtera, Maju, dan Bermartabat," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (2/5/2018).
Di bidang pendidikan, kata Agus, Pemkab Pasangkayu memiliki program Desa Swadaya Pendidikan/Desa Pendidikan dan Program Retrival dan Transisi (Memastikan anak usia sekolah bersekolah). Kemudian di bidang ekonomi, Pemkab membentuk Desa Mandiri Pangan, Desa Mandiri Benih, Pedas (pengembangan desa cabai dan sayuran), One Village One Entrepeneur (OVOE), Desa Wisata, dan lain-lain.
Selain itu, Kabupaten Pasangkayu juga mengembangkan Desa Mandiri Infrastruktur, Desa Hukum dan HAM, Desa Partisipatory, dan Desa Mandiri Perencanaan dan Penganggaran. "Kami juga mengembangkan e-government, Gerakan Bintang (Bersih, Indang, dan Terang), dan Kawasan ARTi Djiwa (Alun-alun Ruang Terbuka Internet dengan Jaringan Istimewa)," ujar Agus.
Menurut Agus, program-program tersebut selaras dengan RKP 2019 yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Senin (30/4/2018) lalu. Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Pasangkayu Firman, Agus menghadiri Musrenbangnas 2018 untuk memastikan program daerahnya tidak bertentangan dengan rencana kerja pemerintah pusat.
"Kehadiran dalam Musrenbangnas merupakan kewajiban kepala daerah agar kegiatan prioritas nasional dapat diketahui sehingga dalam menetapkan program prioritasnya bisa singkron dengan nasional," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, di tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah fokus melaksanakan lima prioritas nasional. Yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi, RKP 2019 akan dilengkapi dengan suplemen peta integrasi proyek prioritas nasional. Peta tersebut akan menggambarkan integrasi pendanaan indikatif proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta dukungan swasta dan BUMN dalam lokus wilayah yang berbasis kawasan.
(amm)
