Yaumil Ambo Djiwa dan Sejarah Pembentukan Kabupaten Pasangkayu

PASANGKAYU - Kabupaten Pasangkayu baru saja merayakan Hari Jadi ke-15 pada 18 April 2018 lalu. Meski menjadi daerah termuda di Sulawesi Barat, tapi kabupaten yang berjarak 276 kilometer dari Mamuju, Ibu Kota Provinsi Sulbar, tersebut telah membuat cukup banyak pencapaian. Beberapa di antaranya adalah mampu menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan masyarakat.

Berdasarkan data Pemkab Pasangkayu, tingkat pengangguran masyarakat hanya 1,40% dari total penduduk sebanyak 178.250 jiwa, sedangkan tingkat kemiskinan hanya 3,86%. Angka tersebut merupakan yang paling rendah dibandingkan daerah lain di Sulawesi Barat. Sementara, pendapatan perkapita masyarakat cukup tinggi mencapai Rp80,40 juta.

Beberapa pencapaian tersebut tak lepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Pasangkayu yang menjadi daerah otonomi baru pada 2003 silam. Adalah Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu (KAPKP) yang menjadi aktor di balik berdirinya kabupaten penghasil kelapa sawit ini. Kelompok ini yang memperjuangkan Pasangkayu yang tadinya hanya kecamatan menjadi daerah otonom.

Adalah Yaumil Ambo Djiwa yang menjadi salah satu inisiator KAPKP bersama sang adik Agus Ambo Djiwa yang kini menjabat sebagai Bupati Pasangkayu. Tokoh lain juga ada dalam KAPKP, di antaranya Azis Isham, Yusuf Suli, L Kamal, Rahmat K. Turusi, Uksin Djamaluddin, Aziz Yanbu, Aqwam Tauhid, Musawir A. Isham, dan Yunus Alsam.

Menurut Yaumil Ambo Djiwa, awalnya Pasangkayu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mamuju. Jarak yang begitu jauh dari kota pemerintahan, membuat wilayah ini minim pembangunan dan tertinggal dari daerah lain. "Dahulu, melihat kondisi daerah ini, sangat memprihatinkan. Padahal saya tahu, kami mampu berbuat yang lebih baik," ungkapnya.

Dari kondisi seperti, Yaumil bersama tokoh-tokoh desa di Pasangkayu kemudian membentuk KAPKP pada 2000. Kelompok ini aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana membentuk daerah otonom baru. Setelah setahun berjalan, akhirnya Bupati Mamuju memberikan rekomendasi terbentuknya kabupaten baru, tapi bukan bernama Pasangkayu tapi Mamuju Utara. Dukungan juga diberikan Gubernur Sulbar. Hingga akhirnya pada 27 Januari 2003, pemerintah pusat menetapkan Mamuju Utara menjadi sebuah kabupaten.

Nama dari Mamuju Utara akhirnya resmi berubah menjadi Pasangkayu setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat pada 27 Desember 2017. Sementara peresmian nama tersebut baru dilaksanakan pada 6 Maret 2018 oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar.

Yaumil Ambo Djiwa menyambut baik perubahan nama tersebut. Sebab, sejak awal roh perjuangan yang dilakukan bersama KAPKP adalah membentuk Kabupaten Pasangkayu tanpa melupakan induk sejarah Induk Mamuju. "Sejak ide membentuk KAPKP muncul, harapan kami adalah membawa Pasangkayu menjadi daerah maju, mampu bersaing dengan daerah lain, dan memberikan kesejahteraan dan martabat kepada masyarakat," katanya.

Politikus senior Golkar di Sulbar ini yakin dengan kekayaan alam dan potensi yang dimiliki, Kabupaten Pasangkayu bisa mencapai cita-cita bersama tersebut. "Kami yakin tidak ada yang tidak mungkin jika kami bangkit bersama," ujarnya.