Sosialisasi Minim, Banyak Warga Belum Tahu Pilkada
Rabu, 04 April 2018 - 17:44 WIB
Sosialisasi Minim, Banyak Warga Belum Tahu Pilkada
A
A
A
BANDUNG BARAT - Banyaknya warga yang belum mengetahui pelaksanaan pemilihan bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2018, termasuk para calon bupati dan wakil bupatinya dianggap sebagai kegagalan KPU KBB dalam melakukan sosialisasi.
Ketua DPC Banteng Muda Indonesia (BMI), Fajar Taufik meminta KPU KBB introspeksi diri karena sosialisasi yang mereka lakukan tidak sampai ke masyarakat bawah. Ironisnya, warga yang belum tahu ternyata mereka yang tinggal di wilayah perkotaan seperti di Lembang, bukan di pinggiran KBB.
"KPU jangan asik dengan dunianya sendiri. Banyaknya warga yang tidak tahu pilkada adalah kegagalan mereka sebagai penyelenggara pemilu," tegasnya di Ngamprah, Rabu (4/4/2018).
Menurutnya, banyaknya warga yang tidak tahu pilkada maka calon juga ikut dirugikan. Sebab, warga jadi tidak mengetahui siapa calon-calon yang akan menjadi pemimpinnya. Sementara ruang gerak paslon untuk berpromosi atau iklan dibatasi karena semua itu ditangani oleh KPU sebagai penyelenggara.
KPU KBB yang mendapatkan gelontoran anggaran besar yakni Rp45 miliar, semestinya jor-joran melakukan sosialisasi. Selayaknya KPU memaksimalkan anggaran untuk APK yang nilainya Rp5,2 miliar yang saat ini justru hanya terpakai Rp700 juta. Jangan ada anggapan bahwa sisa anggaran yang tidak terpakai besar adalah sebuah keberhasilan melakukan penghematan.
Pihaknya berencana membentuk Posko Pengaduan Masyarakat untuk Demokrasi, guna menampung aspirasi masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi. Kondisi ini terjadi karena gagalnya perencanaan KPU. Sehingga paslon harus bekerja keras memperkenalkan dirinya secara langsung kepada masyarakat saat kampanye di lapangan.
"Sukses pilkada ukurannya adalah angka partisipasi warga yang tinggi, bukan sisa anggaran yang besar. Kalau ada anggapan KPU berhasil menghemat anggaran, itu namanya konyol," tuturnya.
Ketua DPC Banteng Muda Indonesia (BMI), Fajar Taufik meminta KPU KBB introspeksi diri karena sosialisasi yang mereka lakukan tidak sampai ke masyarakat bawah. Ironisnya, warga yang belum tahu ternyata mereka yang tinggal di wilayah perkotaan seperti di Lembang, bukan di pinggiran KBB.
"KPU jangan asik dengan dunianya sendiri. Banyaknya warga yang tidak tahu pilkada adalah kegagalan mereka sebagai penyelenggara pemilu," tegasnya di Ngamprah, Rabu (4/4/2018).
Menurutnya, banyaknya warga yang tidak tahu pilkada maka calon juga ikut dirugikan. Sebab, warga jadi tidak mengetahui siapa calon-calon yang akan menjadi pemimpinnya. Sementara ruang gerak paslon untuk berpromosi atau iklan dibatasi karena semua itu ditangani oleh KPU sebagai penyelenggara.
KPU KBB yang mendapatkan gelontoran anggaran besar yakni Rp45 miliar, semestinya jor-joran melakukan sosialisasi. Selayaknya KPU memaksimalkan anggaran untuk APK yang nilainya Rp5,2 miliar yang saat ini justru hanya terpakai Rp700 juta. Jangan ada anggapan bahwa sisa anggaran yang tidak terpakai besar adalah sebuah keberhasilan melakukan penghematan.
Pihaknya berencana membentuk Posko Pengaduan Masyarakat untuk Demokrasi, guna menampung aspirasi masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi. Kondisi ini terjadi karena gagalnya perencanaan KPU. Sehingga paslon harus bekerja keras memperkenalkan dirinya secara langsung kepada masyarakat saat kampanye di lapangan.
"Sukses pilkada ukurannya adalah angka partisipasi warga yang tinggi, bukan sisa anggaran yang besar. Kalau ada anggapan KPU berhasil menghemat anggaran, itu namanya konyol," tuturnya.
(rhs)
