Bawaslu Jabar Terima 129 Aduan Pelanggaran, ASN Mendominasi
Selasa, 27 Maret 2018 - 21:50 WIB
Bawaslu Jabar Terima 129 Aduan Pelanggaran, ASN Mendominasi
A
A
A
BANDUNG - Berbagai dugaan pelanggaran mewarnai perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jabar. Hingga Selasa (28/3/2018), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar telah menerima 129 aduan pelanggaran yang didominasi pelanggaran aparatur sipil negara (ASN).
Komisioner Bawaslu Jabar Yusuf Kurnia menyebutkan, dari 129 aduan pelanggaran tersebut, terdiri dari pelanggaran administrasi sebanyak 28 kasus, pidana 32 kasus, dan etik 10 kasus. Selain itu, pelanggaran hukum lainnya, seperti pelanggaran ASN sebanyak 33 kasus, pelanggaran yang dilakukan kepala desa (kades) 16 kasus, dan mutasi 3 kasus.
"Paling banyak ya pelanggaran ASN, mereka terlibat dalam deklarasi paslon dan berfoto dengan calon. Yang paling berat ada pelanggaran pidana yang dilakukan ASN yang sudah masuk tahap penyidikan di Kabupaten Cirebon. Di sana, salah satu camat diduga mengondisikan kades-kades untuk memenangkan pasangan calon," beber Yusuf di sela-sela Sosialisasi Partisipatif Pilgub Jabar 2018 bagi Pemuka Agama di Kota Bandung, Selasa (27/3/ 2018).
Menurut dia, pelanggaran yang diduga dilakukan camat di Cirebon tersebut sudah masuk pada tahap penyidikan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jabar. Selain pelanggaran yang dilakukan camat di Cirebon, kasus lainnya yang sudah masuk tahap penyidikan Gakkumdu Jabar, yakni kasus politik uang di Kuningan dan pelanggaran pidana yang diduga dilakukan kades di Karawang.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengatakan, sosialisasi diberikan kepada para pemuka agama kristen di seluruh Jabar yang tergabung dalam Gereja Kristen Pasundan (GKP).
"Kami mengajak seluruh warga berpartisipasi untuk menolak politik uang dari paslon, tidak ikut dalam menyebarkan hoax (berita bohong) dan black campign (kampanye hitam), politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) juga dicegah agar masyarakat pemilih memilih sesuai visi misi paslon," tutur Harminus seusai membuka kegiatan.
Pihaknya juga mengajak seluruh pemuka agama di Jabar sigap dalam mencegah kampanye di tempat ibadah yang meliputi kampanye langsung maupun pemasangan alat peraga.
Sementara itu, Ketua Majelis GKP Sinode Pendeta Edward Turaey berharap, masyarakat berpikir cerdas dalam menyikapi pilkada. Dia pun meminta warga tidak mudah tergiur politik uang dan terpancing emosinya oleh berita bohong. Dia berharap, seluruh warga gereja di Jabar ikut serta menciptakan suasana kondusif selama pelaksanaan Pilkada 2018 berlangsung.
Komisioner Bawaslu Jabar Yusuf Kurnia menyebutkan, dari 129 aduan pelanggaran tersebut, terdiri dari pelanggaran administrasi sebanyak 28 kasus, pidana 32 kasus, dan etik 10 kasus. Selain itu, pelanggaran hukum lainnya, seperti pelanggaran ASN sebanyak 33 kasus, pelanggaran yang dilakukan kepala desa (kades) 16 kasus, dan mutasi 3 kasus.
"Paling banyak ya pelanggaran ASN, mereka terlibat dalam deklarasi paslon dan berfoto dengan calon. Yang paling berat ada pelanggaran pidana yang dilakukan ASN yang sudah masuk tahap penyidikan di Kabupaten Cirebon. Di sana, salah satu camat diduga mengondisikan kades-kades untuk memenangkan pasangan calon," beber Yusuf di sela-sela Sosialisasi Partisipatif Pilgub Jabar 2018 bagi Pemuka Agama di Kota Bandung, Selasa (27/3/ 2018).
Menurut dia, pelanggaran yang diduga dilakukan camat di Cirebon tersebut sudah masuk pada tahap penyidikan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jabar. Selain pelanggaran yang dilakukan camat di Cirebon, kasus lainnya yang sudah masuk tahap penyidikan Gakkumdu Jabar, yakni kasus politik uang di Kuningan dan pelanggaran pidana yang diduga dilakukan kades di Karawang.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengatakan, sosialisasi diberikan kepada para pemuka agama kristen di seluruh Jabar yang tergabung dalam Gereja Kristen Pasundan (GKP).
"Kami mengajak seluruh warga berpartisipasi untuk menolak politik uang dari paslon, tidak ikut dalam menyebarkan hoax (berita bohong) dan black campign (kampanye hitam), politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) juga dicegah agar masyarakat pemilih memilih sesuai visi misi paslon," tutur Harminus seusai membuka kegiatan.
Pihaknya juga mengajak seluruh pemuka agama di Jabar sigap dalam mencegah kampanye di tempat ibadah yang meliputi kampanye langsung maupun pemasangan alat peraga.
Sementara itu, Ketua Majelis GKP Sinode Pendeta Edward Turaey berharap, masyarakat berpikir cerdas dalam menyikapi pilkada. Dia pun meminta warga tidak mudah tergiur politik uang dan terpancing emosinya oleh berita bohong. Dia berharap, seluruh warga gereja di Jabar ikut serta menciptakan suasana kondusif selama pelaksanaan Pilkada 2018 berlangsung.
(rhs)
