Pemkot Bandung Tampung Keluhan Warga Lewat Sosmed

BANDUNG - Pengguna internet di Kota Bandung yang cukup besar memudahkan Pemkot Bandung menampung keluhan dan masukan warga mengenai pelayanan publik.

Menurut data sejumlah operator telepon seluler, pengguna internet di Kota Bandung lebih dari 60%. Bahkan, dari 30 kecamatan, ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi nyaris lebih dari 90%. Area blank spot pun tercatat semakin sedikit.

Kemudahan mengakses jaringan internet membuat warga Bandung mudah mengakses media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook. Posisi ini menempatkan Bandung sebagai penyumbang netizen terbanyak di Indonesia. Tingginya pengguna media sosial di manfaatkan Pemkot Bandung untuk menampung dan menggali informasi dari masyarakat.

Bahkan Pemkot Bandung membuat akun semua media sosial untuk menjaring aspirasi warga. “Netizen itu menjadi sumber in formasi. Kami memanfaatkan Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya untuk menyampaikan informasi atau penampung aspirasi warga tentang pelayanan publik,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Ahyani Raksanagara.

Pemanfaatan jejaring media sosial memudahkan pemkot lebih cepat merespons berbagai persoalan. Misalnya laporan warga tentang jalan rusak, parkir liar, penerangan jalan umum (PJU) mati. Semua laporan warga, lanjut dia, terpantau melalui Bandung Command Center.

Netizen, lanjut dia, punya kecenderungan melaporkan keluhan melalui Twitter, Instagram, atau Facebook ketimbang menelepon. Cara itu di nilai lebih mudah dan bisa dilakukan semua kalangan usia. Kaum muda bahkan menganggap laporan melalui media sosial akan lebih mudah direspons.

Semakin banyak netizen yang me-retweet atau menanggapi, persoalan itu akan semakin viral. Salah satu bukti kekuatan netizen Bandung yang baru-baru ini ramai adalah mengenai pembangunan tugu di sejumlah titik di Bandung. Proyek itu mendapat kritikan luas lantaran patung yang sedianya harimau lebih mirip anjing.

Berkat kekuatan netizen, pemkot pun mengganti patung dengan yang lebih mirip harimau. Bagi Pemkot Bandung, keikutsertaan netizen memberi masukan tentang pelayanan publik adalah hal positif ketimbang internet digunakan untuk hal negatif seperti menyebarluaskan hoax.

“Kami terus upayakan agar internet dipakai secara cerdas dan positif. Kami sering turun ke sekolah-sekolah menyosialisasikan pemanfaatan internet secara positif,” kata dia. Menurut dia, melalui sosialisasi itu, pihaknya menyampaikan perlunya langkah kehati-hatian dalam menggunakan internet.

Penggunaan in ternet yang salah bisa terkena Undang-Undang ITE. Pelanggaran itu bahkan bisa menjerat netizen untuk diproses hukum. Sementara itu praktisi TI dari Sharing Vision Nur Islami Javad mengatakan, semakin menjamurnya interaksi di internet tak selamanya membawa efek negatif.

Tidak sedikit dari netizen yang me man faatkan jejaring sosial untuk hal positif membantu sesama. “Contoh ketika ada netizen yang memerlukan dana untuk membantu anak nya yang sakit. Ter nyata responsnya begitu cepat dan ada netizen yang bersedia menanggung semua biaya pengobatan anaknya itu. Itu contoh positif dari kekuatan netizen,” jelas dia.

Walaupun begitu, tidak sedikit netizen yang sering merespons soal politik dan sepak bola. Terkadang respons itu membawa sesuatu yang sensitif. Karena bahasa yang dipakai terkadang bias sehingga menimbulkan perspektif berbeda bagi netizen lain.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sejak lama telah menerapkan prinsip pemerintahan elektronik (e-government) untuk mendukung komunikasi dua arah dengan masyarakat Jabar melalui internet. Berbagai kanal di bangun agar warganet bisa lebih cepat mengakses informasi mengenai pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Jabar.

Kepala Bagian Publikasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Ade Sukalsah menganggap warganet yang memberikan perhatiannya pada kebi jakan Pemprov Jabar dan pembangunan di Jabar layaknya warga Jabar pada umumnya.

Bahkan pihaknya menaruh perhatian khusus kepada warganet karena mereka mampu lebih cepat mengakses informasi, pelayanan hingga kebijakankebijakan Pemprov Jabar melalui kanal-kanal digital yang telah dibangun Pemprov Jabar.
“Warganet itu warga Jabar juga, kami perlakukan mereka layaknya warga Jabar umumnya,” ujar Ade di Bandung, Jumat (23/3).

Menurut Ade, berbagai komentar yang disampaikan warganet, baik yang sifatnya positif mau pun negatif, diterima dengan baik. Bahkan me nu rut Ade pihaknya menaruh perhatian khusus pada komentar-komentar negatif yang kemudian dijadikan masukan untuk disampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

“Kita rutin melakukan media monitoring, baik lewat kanal-kanal yang kita punya maupun lewat media-media mainstream yang bekerja sama dengan kita. Jika ada trensentimen negatif, kita jadikan itu masukan untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan,” jelas Ade.

Meskipun begitu, lanjut Ade, selama ini warganet yang menyoroti kebijakan-kebijakan Pemprov Jabar cenderung memberikan sentimen positif. Adapun sentimen negatif, menurut Ade, biasanya terjadi secara kasuistik seperti saat peristiwa banjir bandang Cicaheum, Kota Bandung, yang terjadi, pada Rabu lalu (21/3). (Arif Budianto/ Agung Bakti)