Demiz Sebut Program Tol Air Tak Efektif Cegah Banjir di Bandung Raya
A
A
A
CIMAHI - Banjir bandang yang menerjang sejumlah kawasan di Kota Bandung beberapa hari lalu tak luput dari perhatian Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar. Dia menilai banjir bandang itu paling dirasakan dampaknya oleh warga Kota Bandung, sehingga itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
"Banjir Bandung Raya itu bisa dibenahi dalam lima tahun ke depan. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh Tol Air, karena buktinya banjir masih terjadi ke mana-mana," kata pria yang akrab disapa Demiz saat melakukan kampanye keliling di Kota Cimahi, Jumat (23/3/2018).
Dia menjelaskan saat ini Kota Bandung hanya fokus pada pembangunan fisik dan taman saja. Padahal berdasarkan penelitian ada tiga hal utama permasalahan masyarakat yang belum bisa tertangani, yakni kesejahteraan, kemacetan, dan banjir. Itu akan menjadi pekerjaan berat bagi siapapun yang terpilih memimpin Kota Bandung nantinya.
Demiz menegaskan, masalah banjir tidak bisa hanya diatasi secara sektoral, sehingga harus disingkirkan ego masing-masing daerah dan jangan merasa pintar dan bisa sendiri. Apalagi kalau bicara KBU di mana ada kewenangan provinsi di dalamnya, sehingga perlu kerja sama. "Hilangkan ego sektoral dalam penanganan banjir, serta jangan merasa ada yang superhero," sindirnya.
Disinggung mengenai alih fungsi lahan di KBU yang kerap dijadikan kambing hitam persoalan banjir di Bandung Raya, Demiz mengatakan hal itu terjadi karena tidak ada ketegasan aturan yang dijalankan. Akibatnya pembangunan tak berizin marak lahan hijau semakim sempit. Ditambah antara kepala desa, camat, dan bupati, kerjanya masing-masing dan tidak sinkron antara intruksi dari atas hingga bawah.
"Makanya ke depannya kami akan bentuk samsat perizinan termasuk di KBU. Di dalamnya ada polisi, kejati, dan unsur terkait lain, sehingga ketika ada yang melakukan kejahatan lingkungan," tegas Demiz.
"Banjir Bandung Raya itu bisa dibenahi dalam lima tahun ke depan. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh Tol Air, karena buktinya banjir masih terjadi ke mana-mana," kata pria yang akrab disapa Demiz saat melakukan kampanye keliling di Kota Cimahi, Jumat (23/3/2018).
Dia menjelaskan saat ini Kota Bandung hanya fokus pada pembangunan fisik dan taman saja. Padahal berdasarkan penelitian ada tiga hal utama permasalahan masyarakat yang belum bisa tertangani, yakni kesejahteraan, kemacetan, dan banjir. Itu akan menjadi pekerjaan berat bagi siapapun yang terpilih memimpin Kota Bandung nantinya.
Demiz menegaskan, masalah banjir tidak bisa hanya diatasi secara sektoral, sehingga harus disingkirkan ego masing-masing daerah dan jangan merasa pintar dan bisa sendiri. Apalagi kalau bicara KBU di mana ada kewenangan provinsi di dalamnya, sehingga perlu kerja sama. "Hilangkan ego sektoral dalam penanganan banjir, serta jangan merasa ada yang superhero," sindirnya.
Disinggung mengenai alih fungsi lahan di KBU yang kerap dijadikan kambing hitam persoalan banjir di Bandung Raya, Demiz mengatakan hal itu terjadi karena tidak ada ketegasan aturan yang dijalankan. Akibatnya pembangunan tak berizin marak lahan hijau semakim sempit. Ditambah antara kepala desa, camat, dan bupati, kerjanya masing-masing dan tidak sinkron antara intruksi dari atas hingga bawah.
"Makanya ke depannya kami akan bentuk samsat perizinan termasuk di KBU. Di dalamnya ada polisi, kejati, dan unsur terkait lain, sehingga ketika ada yang melakukan kejahatan lingkungan," tegas Demiz.
(wib)