Program Unggulan Kesehatan, Pemkot Bekasi Cetak 740.000 Keping KS NIK
Selasa, 13 Maret 2018 - 11:00 WIB
Program Unggulan Kesehatan, Pemkot Bekasi Cetak 740.000 Keping KS NIK
A
A
A
BEKASI - Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan warga, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus melakukan terobosan agar warganya mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di wilayahnya maupun di luar wilayahnya. Bahkan, saat ini Kota Bekasi mempunyai Kartu Sehat Berbasis Nomer Induk Kependudukan (KS NIK).
Program kartu sehat untuk melayani kesehatan warga tersebut sudah berjalan selama dua tahun. Bahkan, pemerintah sudah mencetak 740.000 keping KS NIK sampai pertengahan Februari lalu.
Yang menarik, meski kartu yang tercetak mencapai 740.000 keping, jumlah peserta yang terdaftar dalam program ini ditaksir mencapai 1,5 juta jiwa lebih. Sebab, kartu dicetak berdasarkan satu kepala keluarga (KK), bukan satu jiwa warga Kota Bekasi. Satu KK saja bisa terdiri dari 3 sampai 4 orang, jadi jumlahnya bisa melebihi 740.000.
"Kartu Bekasi Sehat ini menjadi unggulan dalam program kesehatan gratis bagi warga Bekasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati.
Menurutnya, pemegang KS NIK mendapat fasilitas kesehatan gratis di seluruh layanan kesehatan di Kota Patriot seperti klinik, puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan swasta. Bahkan, jangkauan rumah sakit yang menjadi rekanan KS NIK juga sampai ke wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Tangerang, Banten.
Namun, porsi paling besar berada di Kota Bekasi. Bila ditotal ada 56 layanan kesehatan yang menjadi rekanan KS NIK di lima wilayah tersebut. Bahkan, pemerintah setempat terus berupaya menambah jumlah rekanan rumah sakit, sehingga jangkauan warga Kota Bekasi yang memegang KS NIK untuk mendapat layanan gratis lebih luas.
Tanti menjamin pemerintah terus memberikan layanan kesehatan gratis kepada warganya dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi. Pada tahun ini, alokasi Kartu Bekasi Sehat mendapatkan porsi sebesar Rp115 miliar. Sementara pada 2016 lalu program KS NIK dialokasikan Rp91 miliar.
Meski saat ini alokasi dana KS NIK bertambah menjadi Rp115 miliar, pihaknya akan mendapat dana tambahan Rp30 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. "Pada triwulan keempat 2017 lalu, Dinkes juga mendapat dana tambahan dari APBD Perubahan untuk menutupi pembayaran pengobatan masyarakat," ungkapnya.
Tanti mengungkapkan, sebetulnya sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi pelayanan kesehatan lebih baik bagi masyarakat. Dia berharap, agar tidak ada lagi laporan tentang penolakan pasien kurang mampu di rumah sakit swasta. Apalagi, pasien tersebut telah dibekali Kartu Sehat. "Jam berapa pun pasien datang, harus diterima dengan baik," tegasnya.
Pjs Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah menambahkan, selain program unggulan Kartu Bekasi Sehat, pemerintah menggenjot sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama lima tahun terus berkembang pesat. "UMKM juga mejadi prioritas pemerintah, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkanya," tambahnya.
Ruddy menjelaskan, UMKM pada lima tahun lalu tercatat 1.500 unit, tapi sekarang sudah mencapai 3.000 unit lebih UMKM dalam jangka lima tahun. Ditambah mencapainya cakupan pelayanan kesehatan untuk warga miskin yang sudah mencapai 130% lebih dari awalnya 100%. "Secara garis besar, target RPJMD sudah tercapai dan berjalan sebagaimana mestinya," katanya singkat.
Program kartu sehat untuk melayani kesehatan warga tersebut sudah berjalan selama dua tahun. Bahkan, pemerintah sudah mencetak 740.000 keping KS NIK sampai pertengahan Februari lalu.
Yang menarik, meski kartu yang tercetak mencapai 740.000 keping, jumlah peserta yang terdaftar dalam program ini ditaksir mencapai 1,5 juta jiwa lebih. Sebab, kartu dicetak berdasarkan satu kepala keluarga (KK), bukan satu jiwa warga Kota Bekasi. Satu KK saja bisa terdiri dari 3 sampai 4 orang, jadi jumlahnya bisa melebihi 740.000.
"Kartu Bekasi Sehat ini menjadi unggulan dalam program kesehatan gratis bagi warga Bekasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati.
Menurutnya, pemegang KS NIK mendapat fasilitas kesehatan gratis di seluruh layanan kesehatan di Kota Patriot seperti klinik, puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan swasta. Bahkan, jangkauan rumah sakit yang menjadi rekanan KS NIK juga sampai ke wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Tangerang, Banten.
Namun, porsi paling besar berada di Kota Bekasi. Bila ditotal ada 56 layanan kesehatan yang menjadi rekanan KS NIK di lima wilayah tersebut. Bahkan, pemerintah setempat terus berupaya menambah jumlah rekanan rumah sakit, sehingga jangkauan warga Kota Bekasi yang memegang KS NIK untuk mendapat layanan gratis lebih luas.
Tanti menjamin pemerintah terus memberikan layanan kesehatan gratis kepada warganya dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi. Pada tahun ini, alokasi Kartu Bekasi Sehat mendapatkan porsi sebesar Rp115 miliar. Sementara pada 2016 lalu program KS NIK dialokasikan Rp91 miliar.
Meski saat ini alokasi dana KS NIK bertambah menjadi Rp115 miliar, pihaknya akan mendapat dana tambahan Rp30 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. "Pada triwulan keempat 2017 lalu, Dinkes juga mendapat dana tambahan dari APBD Perubahan untuk menutupi pembayaran pengobatan masyarakat," ungkapnya.
Tanti mengungkapkan, sebetulnya sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi pelayanan kesehatan lebih baik bagi masyarakat. Dia berharap, agar tidak ada lagi laporan tentang penolakan pasien kurang mampu di rumah sakit swasta. Apalagi, pasien tersebut telah dibekali Kartu Sehat. "Jam berapa pun pasien datang, harus diterima dengan baik," tegasnya.
Pjs Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah menambahkan, selain program unggulan Kartu Bekasi Sehat, pemerintah menggenjot sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama lima tahun terus berkembang pesat. "UMKM juga mejadi prioritas pemerintah, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkanya," tambahnya.
Ruddy menjelaskan, UMKM pada lima tahun lalu tercatat 1.500 unit, tapi sekarang sudah mencapai 3.000 unit lebih UMKM dalam jangka lima tahun. Ditambah mencapainya cakupan pelayanan kesehatan untuk warga miskin yang sudah mencapai 130% lebih dari awalnya 100%. "Secara garis besar, target RPJMD sudah tercapai dan berjalan sebagaimana mestinya," katanya singkat.
(amm)
