Tolak Revisi UU, Mahasiswa Dobrak DPRD Sumsel
Tolak Revisi UU, Mahasiswa Dobrak DPRD Sumsel
A
A
A
PALEMBANG - Aksi unjuk rasa penolakan revisi dan pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang digelar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Jum'at (2/3/2018), berujung memanas.
Setelah dua jam berorasi, tak ada satu pun anggota dewan yang menanggapi aksi puluhan mahasiswa tersebut. Akibatnya, mahasiswa marah dan mendobrak pintu gedung DPRD yang terkunci rapat. Bahkan beberapa di antaranya mengancam akan membakar ban dalam aksi itu.
"Kemana saja (anggota) dewan. Ternyata begini tingkah laku perwakilan rakyat," kata Koordinator Aksi, Muhammad Razik Ilham, dalam orasinya.
Razik mengatakan, mereka menolak keras revisi UU MD3 tersebut karena ada beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat seperti pasal 73, pasal 122 huruf K dan pasal 245 ayat 1. Jika UU MD3 itu disahkan, maka hak berpendapat dan hak kebebasan itu tidak ada lagi.
"Karena itu, ketika mulut rakyat dibungkam maka kami akan melawan dan menolaknya. Kami akan selalu membela rakyat yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3," tutupnya.
Menanggapi aksi itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Sumsel, Masitoh Rapdawati mengatakan, saat ini kondisi DPRD Sumsel saat ini memang tengah sepi lantaran anggota dewan masih melakukan Kunjungan Kerja (kunker) di beberapa tempat. Terutama anggota komisi I bagian pemerintahan.
"Jadi bukan dikarenakan tidak kerja melainkan lagi kunker. Rencananya sore ini sudah pulang kembali ke DPRD Sumsel," katanya.
Ia menerangkan, permasalahan revisi UU MD3 merupakan kewenangan DPR bukan DPRD Sumsel. Meskipun begitu, nantinya aspirasi massa akan disampaikan kepada komisi I Pemerintahan DPRD Sumsel untuk dilanjutkan ke perwakilan dewan DPR yang berasal dari Sumsel.
"Kita kan ada perwakilan DPR dari Sumsel. Nantinya kami akan berusaha menyampaikan ke perwakilan tersebut," ujarnya.
Ia mengimbau agar para masa aksi untuk tertib dalam menyampaikan aspirasi. "Kami akan terus berupaya untuk membantu rakyat terutama Sumsel," tutupnya.
Setelah dua jam berorasi, tak ada satu pun anggota dewan yang menanggapi aksi puluhan mahasiswa tersebut. Akibatnya, mahasiswa marah dan mendobrak pintu gedung DPRD yang terkunci rapat. Bahkan beberapa di antaranya mengancam akan membakar ban dalam aksi itu.
"Kemana saja (anggota) dewan. Ternyata begini tingkah laku perwakilan rakyat," kata Koordinator Aksi, Muhammad Razik Ilham, dalam orasinya.
Razik mengatakan, mereka menolak keras revisi UU MD3 tersebut karena ada beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat seperti pasal 73, pasal 122 huruf K dan pasal 245 ayat 1. Jika UU MD3 itu disahkan, maka hak berpendapat dan hak kebebasan itu tidak ada lagi.
"Karena itu, ketika mulut rakyat dibungkam maka kami akan melawan dan menolaknya. Kami akan selalu membela rakyat yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3," tutupnya.
Menanggapi aksi itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Sumsel, Masitoh Rapdawati mengatakan, saat ini kondisi DPRD Sumsel saat ini memang tengah sepi lantaran anggota dewan masih melakukan Kunjungan Kerja (kunker) di beberapa tempat. Terutama anggota komisi I bagian pemerintahan.
"Jadi bukan dikarenakan tidak kerja melainkan lagi kunker. Rencananya sore ini sudah pulang kembali ke DPRD Sumsel," katanya.
Ia menerangkan, permasalahan revisi UU MD3 merupakan kewenangan DPR bukan DPRD Sumsel. Meskipun begitu, nantinya aspirasi massa akan disampaikan kepada komisi I Pemerintahan DPRD Sumsel untuk dilanjutkan ke perwakilan dewan DPR yang berasal dari Sumsel.
"Kita kan ada perwakilan DPR dari Sumsel. Nantinya kami akan berusaha menyampaikan ke perwakilan tersebut," ujarnya.
Ia mengimbau agar para masa aksi untuk tertib dalam menyampaikan aspirasi. "Kami akan terus berupaya untuk membantu rakyat terutama Sumsel," tutupnya.
(rhs)
Explore More