Banten Alokasikan Anggaran Pendidikan Lebih Besar dari Infrastruktur
A
A
A
SERANG - Pemerintah Provinsi Banten sedang serius membangun pendidikan di Banten. Hal itu terlihat dari besarnya anggaran untuk pendidikan melebihi dari anggaran untuk infrastruktur pada 2018 ini.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ranta Suharta, pada 2018 ini anggaran untuk pendidikan dipatok sebesar Rp1,8 triliun. Sedangkan anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur hanya mencapai Rp1,4 triliun. "Penetapan anggaran seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi sedang serius membangun pendidikan di Banten," kata Ranta belum lama ini.
Pemerintah Provinsi Banten saat ini mengurus kurang lebih 6.100 guru yang pada umumnya adalah guru SMA dan SMK. Jumlah tersebut minus jumlah guru honorer. "Ini bukan hal mudah dalam menganggarkan pendidikan," katanya.
Berbicara soal SMA/SMK, kata sekda, bukan berarti yang lain tidak penting. Namun, hal tersebut memang menjadi tanggung jawab yang besar Pemerintah Provinsi Banten saat ini, setelah adanya undang-undang yang memberikan pendelegasian dari kabupaten/kota ke provinsi mengenai pendidikan menengah SMA/SMK. "Saya mengajak kepada para guru untuk bersama-sama menyatukan visi dalam membangun pendidikan di Banten yang lebih baik," kata Ranta.
Tidak hanya menjalankan program 2018, Pemerintah Provinsi Banten juga telah menggelar Forum Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten pada 2019 yang bertempat di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Kamis (22/2/2018).
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih mengingatkan kepada pelaku pendidikan akan pentingnya peran guru dalam keberadaan suatu bangsa. Untuk itu, diperlukan dedikasi tinggi dalam menjalankannya. "Ketika masa Perang Dunia II berkecamuk dan Hirosima-Nagasaki hancur lebur oleh bom atom sekutu pada 1945, pertanyaan yang terlontar dari Kaisar Hirohito pada waktu itu adalah berapa orang jumlah guru yang tersisa," ujarnya mengingatkan pentingnya peran guru.
Sebelumnya Engkos memaparkan, dengan alokasi anggaran mencapai Rp1,8 triliun pada 2018, memastikan akan melakukan sejumlah pembangunan fisik terkait fasilitas pendidikan dasar di Banten. "Untuk RKB (ruang kelas baru) saja akan dibangun 493 unit, lalu gedung sekolah itu akan dibangun sedikitnya tujuh sekolah yang pembebasan lahannya sudah selesai, jadi tinggal membangun," kata Engkos.
Engkos juga memastikan bahwa pihaknya sudah menganggarkan dana untuk hal-hal penunjang pembangunan di bidang pendidikan, seperti honor guru non-PNS sampai BOSDA (biaya operasional sekolah daerah). "Ini tidak lepas dari visi-misi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dalam membangun Banten pada periode kepemimpinan lima tahun ke depan," kata Engkos.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ranta Suharta, pada 2018 ini anggaran untuk pendidikan dipatok sebesar Rp1,8 triliun. Sedangkan anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur hanya mencapai Rp1,4 triliun. "Penetapan anggaran seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi sedang serius membangun pendidikan di Banten," kata Ranta belum lama ini.
Pemerintah Provinsi Banten saat ini mengurus kurang lebih 6.100 guru yang pada umumnya adalah guru SMA dan SMK. Jumlah tersebut minus jumlah guru honorer. "Ini bukan hal mudah dalam menganggarkan pendidikan," katanya.
Berbicara soal SMA/SMK, kata sekda, bukan berarti yang lain tidak penting. Namun, hal tersebut memang menjadi tanggung jawab yang besar Pemerintah Provinsi Banten saat ini, setelah adanya undang-undang yang memberikan pendelegasian dari kabupaten/kota ke provinsi mengenai pendidikan menengah SMA/SMK. "Saya mengajak kepada para guru untuk bersama-sama menyatukan visi dalam membangun pendidikan di Banten yang lebih baik," kata Ranta.
Tidak hanya menjalankan program 2018, Pemerintah Provinsi Banten juga telah menggelar Forum Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten pada 2019 yang bertempat di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Kamis (22/2/2018).
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih mengingatkan kepada pelaku pendidikan akan pentingnya peran guru dalam keberadaan suatu bangsa. Untuk itu, diperlukan dedikasi tinggi dalam menjalankannya. "Ketika masa Perang Dunia II berkecamuk dan Hirosima-Nagasaki hancur lebur oleh bom atom sekutu pada 1945, pertanyaan yang terlontar dari Kaisar Hirohito pada waktu itu adalah berapa orang jumlah guru yang tersisa," ujarnya mengingatkan pentingnya peran guru.
Sebelumnya Engkos memaparkan, dengan alokasi anggaran mencapai Rp1,8 triliun pada 2018, memastikan akan melakukan sejumlah pembangunan fisik terkait fasilitas pendidikan dasar di Banten. "Untuk RKB (ruang kelas baru) saja akan dibangun 493 unit, lalu gedung sekolah itu akan dibangun sedikitnya tujuh sekolah yang pembebasan lahannya sudah selesai, jadi tinggal membangun," kata Engkos.
Engkos juga memastikan bahwa pihaknya sudah menganggarkan dana untuk hal-hal penunjang pembangunan di bidang pendidikan, seperti honor guru non-PNS sampai BOSDA (biaya operasional sekolah daerah). "Ini tidak lepas dari visi-misi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dalam membangun Banten pada periode kepemimpinan lima tahun ke depan," kata Engkos.
(amm)