Ini Komitmen Cawagub Sumut Tolak Politik Uang dan SARA

MEDAN - Masing-masing calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara (Sumut) telah membacakan komitmen deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA bersama sejumlah partai politik pengusung paslon di Halaman Istana Maimun, Medan, Rabu (14/2/2018).

"Mengawal Pilgub Sumut dari praktik politik uang dan politisasi SARA, karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi," bunyi salah satu poin deklarasi saat dibacakan oleh para Cawagubsu dan sejumlah Parpol pengusung.

Pembacaan deklarasi ini disaksikan langsung oleh seluruh Komisioner Bawaslu Sumut, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Setelah membacakan sekitar 6-7 poin deklarasi, kedua Cawagub Sumut, Gubernur Sumut, Kapolda, perwakilan Parpol, perwakilan tokoh agama, dan perwakilan tokoh masyarakat, melakukan penandatanganan berita acara deklarasi.

Usai pembacaan deklarasi, Cawagubsu nomor urut 1, Musa Rajekshah mengatakan sangat setuju dengan adanya deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA. "Tanpa deklarasi ini pun kita (paslon nomor urut 1) tetap komitmen menolak politik uang dan politisasi SARA," jelasnya dengan percaya diri.

Namun pemahaman ini harus ditularkan kepada masyarakat paling bawah. "Kalau masyarakat lebih paham apa yang dimaksud dengan politik uang dan politisasi SARA, maka kerja Bawaslu pun akan lebih ringan," ucap pria yang akrab disapa Ijeck itu.

Cawagubsu nomor urut 2, Sihar Sitorus juga menuturkan paslon nomor urut 2 dan tim pemenangan sepakat menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA.

"Politik uang dan politisasi SARA ini mempersulit diri sendiri. Sebenarnya tujuan kami adalah mempermudah semua urusan dan menjadikannya transparan. Paslon nomor urut 2 sepakat melawan politik uang dan SARA," ungkapnya.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rosmawati Rasahan mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan politisasi SARA. Selain itu, dapat mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas Pemilu.

"Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA," tegasnya.