Kawal Bayi Baru Lahir, DKI Targetkan Program Si Dukun Meluas
Jum'at, 09 Februari 2018 - 11:34 WIB
Kawal Bayi Baru Lahir, DKI Targetkan Program Si Dukun Meluas
A
A
A
JAKARTA - Mengawal bayi yang baru lahir, DKI kian gencar mensosialisasikan program Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan (Si Dukun). DKI menargetkan hingga akhir tahun nanti, setengah rumah sakit di Jakarta telah merampungkan program itu.
Kadisdukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi mencatat program yang terintegrasi dengan tiga instansi yakni, Rumah Sakit, Disdukcapil, dan BPJS ini sudah mencetak dokumen kependudukan 15.634 bayi baru lahir selama sebulan terakhir.
“Kedepan, dapat dipastikan pelayanan program Si Dukun 3 In 1 dapat meluas di rumah sakit lainnya,” kata Edison, Jumat (9/2/2018).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melauncing program ini di RS Budi Kemuliaan, Jumat 2 Februari 2018 lalu. Anies berharap program ini dapat berkembang di beberapa rumah sakit lainnya, dan tidak terfokus pada RS daerah saja.
Kini program itu telah merambah 10 rumah sakit di DKI, yakni Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Priok, RSUD Budi Asih, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Tarakan, RSUD Pasar Rebo, RSUD Pasar Minggu, RSIA Budhi Kemuliaan dan Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.
Berbeda dengan BPJS pada umumnya. BPJS di rumah sakit ini akan langsung melakukan pencetakan kartu BPJS saat bayi baru lahir. Satu loket telah ada di rumah sakit pun langsung dapat melayani, setelah keluarga bayi
membawakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK serta mengisi formulir yang ada di loket.
"Dengan layanan ini, si anak baru lahir itu telah memiliki hak-hak sipilnya. Termasuk dokumen kependudukan, jaminan pendidikan, dan sudah mendapat jaminan kesehatannya," kata Edison.
Selain itu, secara otomatis bayi itu akan mendapatkan surat keterangan lahir, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, akta kelahiran, kartu identitas anak (pendidikan), serta nomor ID Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Anak (BPJS) Kesehatan.
Karena itu, ia menyarankan kepada warga Jakarta yang mau mendapatkan keenam dokumen tersebut, para ibu hamil maupun calon ayah bisa langsung mendaftarkan diri ke loket, yang ada di rumah sakit yang dituju.
Edison mengatakan, sang bayi melalui keenam dokumen itu, mendapati berbagai keunggulan, salah satunya masalah kesehatan kedepan akan langsung di tanggung BPJS.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Prihartono mengatakan kini pihaknya tengah mensosialisasikan program itu di rumah sakit swasta. Sejumlah direksi dan pemilik rumah sakit telah dirapatkan untuk menyiapkan loket pelayanan.
Selain itu, sesuai dengan arahan Gubernur, ia juga telah meminta semua RSU (Rumah Sakit Umum) atau RS Tipe D agar menyiapkan sarpas seperti petugas loket, koordinasi BPJS, dan formulir. “Kami targetkan akhir tahun bisa setengah rumah sakit di Jakarta atau lebih,” ujarnya.
Kadisdukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi mencatat program yang terintegrasi dengan tiga instansi yakni, Rumah Sakit, Disdukcapil, dan BPJS ini sudah mencetak dokumen kependudukan 15.634 bayi baru lahir selama sebulan terakhir.
“Kedepan, dapat dipastikan pelayanan program Si Dukun 3 In 1 dapat meluas di rumah sakit lainnya,” kata Edison, Jumat (9/2/2018).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melauncing program ini di RS Budi Kemuliaan, Jumat 2 Februari 2018 lalu. Anies berharap program ini dapat berkembang di beberapa rumah sakit lainnya, dan tidak terfokus pada RS daerah saja.
Kini program itu telah merambah 10 rumah sakit di DKI, yakni Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Priok, RSUD Budi Asih, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Tarakan, RSUD Pasar Rebo, RSUD Pasar Minggu, RSIA Budhi Kemuliaan dan Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.
Berbeda dengan BPJS pada umumnya. BPJS di rumah sakit ini akan langsung melakukan pencetakan kartu BPJS saat bayi baru lahir. Satu loket telah ada di rumah sakit pun langsung dapat melayani, setelah keluarga bayi
membawakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK serta mengisi formulir yang ada di loket.
"Dengan layanan ini, si anak baru lahir itu telah memiliki hak-hak sipilnya. Termasuk dokumen kependudukan, jaminan pendidikan, dan sudah mendapat jaminan kesehatannya," kata Edison.
Selain itu, secara otomatis bayi itu akan mendapatkan surat keterangan lahir, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, akta kelahiran, kartu identitas anak (pendidikan), serta nomor ID Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Anak (BPJS) Kesehatan.
Karena itu, ia menyarankan kepada warga Jakarta yang mau mendapatkan keenam dokumen tersebut, para ibu hamil maupun calon ayah bisa langsung mendaftarkan diri ke loket, yang ada di rumah sakit yang dituju.
Edison mengatakan, sang bayi melalui keenam dokumen itu, mendapati berbagai keunggulan, salah satunya masalah kesehatan kedepan akan langsung di tanggung BPJS.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Prihartono mengatakan kini pihaknya tengah mensosialisasikan program itu di rumah sakit swasta. Sejumlah direksi dan pemilik rumah sakit telah dirapatkan untuk menyiapkan loket pelayanan.
Selain itu, sesuai dengan arahan Gubernur, ia juga telah meminta semua RSU (Rumah Sakit Umum) atau RS Tipe D agar menyiapkan sarpas seperti petugas loket, koordinasi BPJS, dan formulir. “Kami targetkan akhir tahun bisa setengah rumah sakit di Jakarta atau lebih,” ujarnya.
(ysw)
