Titik dan Lama Genangan Banjir di Jakarta Berkurang Signifikan
Jum'at, 26 Januari 2018 - 23:01 WIB
Titik dan Lama Genangan Banjir di Jakarta Berkurang Signifikan
A
A
A
JAKARTA - Unit Pengelola Jakarta Smart City (UP JSC) terus berupaya mengatasi permasalahan di DKI. Salah satu persoalan klasik Jakarta yaitu banjir, kini dapat ditekan berkat JSC.
Kepala UP JSC Jakarta, Setiaji, mengatakan, pada dasarnya penerapan smart city fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di perkotaan. Namun pendekatan utamanya adalah penerapan teknologi informasi komunikasi (TIK) dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dalam mengelola pengaduan masyarakat di UP JSC, TIK dan partisipasi masyarakat adalah kunci utama penyelesaian permasalahan. Sejauh ini, kata dia, salah satu permasalahan klasik Jakarta yaitu banjir, sudah mulai dapat ditekan. Jumlah titik banjir mulai mengalami penyusutan yang cukup signifikan.
Selain titik banjir, lanjut Setiaji, waktu genangan juga sudah dapat dikurangi cukup siginifikan. Dari data yang ada, waktu genangan banjir di Jakarta saat ini tidak lebih dari tiga jam. Sebab, berbagai kanal pengaduan yang ada, saat ini terintegrasi dengan aplikasi penanganan pengaduan yang langsung terinstal di petugas di lapangan. Sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan di lapangan, bisa dapat langsung dilaporkan masyarakat dan segera diselesaikan oleh petugas.
"Sistem ini memotong birokrasi dan menyederhanakan pendelegasian pekerjaan dari atasan ke bawahan. Kecepatan penanganan tergantung dari bobot masalah yang dilaporkan, karena kecepatan penyelesaian aduan dipengaruhi berbagai hal, seperti prosedur penanganan, anggaran, dan tersedianya tenaga lapangan," ujar Setiaji di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/1/2018).
UP JSC sudah ada sejak 2014 dan berbagai hal telah dilakukan untuk mendorong penerapan smart city di DKI Jakarta. Dalam bertugas UP JSC berpedoman pada enam indikator, yaitu smart people, government, economy, living, mobility, dan environment. Tugas dan fungsi ini diturunkan ke dalam beberapa kegiatan, seperti integrasi data dan pengelolaan big data, kolaborasi dengan pihak swasta, publikasi dan sosialisasi terkait penerapan smart city, pengelolaan pengaduan berbasis TIK, dan mendorong berbagai pengaplikasian TIK di Pemprov DKI Jakarta.
Menurut dia, yang menjadi kendala JSC saat ini yaitu ketersediaan dan kualitas data yang dimiliki pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal Pemprov DKI Jakarta, belum memadai dan tidak semua data dalam bentuk digital. Hal tersebut menghambat proses integrasi sistem big data dalam satu sistem terpadu yang transparansi dan dapat diakses oleh publik. (Baca: Kadis SDA DKI Sebut Pola Antisipasi Banjir Kini Jauh Lebih Baik)
Pengembangan kapasitas aparatur dan sosialisasi penyimpanan data digital telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Koordinasi antar instansi juga dilakukan secara intensif, dan monitoring maupun evaluasi berkala agar program-program Jakarta Smart City dapat tercapai.
Kendala lain yang dihadapi adalah ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
"Penanggulangan kendala ini dilakukan dengan memanfaatkan kerja sama penggunaan infrastuktur dengan pihak swasta, seperti integrasi CCTV ke dalam portal Jakarta Smart City, pengembangan inovasi teknologi melalui pembuatan aplikasi berbasis TIK, dan kerja sama dengan startup nasional dalam mendapatkan data tekait permasalahan di Ibu Kota Jakarta," jelasnya.
Adapun tantangan yang cukup besar bagi JSC adalah perkembangan TIK itu sendiri. Perkembangan TIK yang sangat pesat dan tingkat konsumsi internet yang meningkat setiap tahunnya, membuat UP JSC mau tidak mau harus berlari kencang mengejar perkembangan tersebut, melalui inovasi-inovasi yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. (Baca: BMKG Ingatkan Supermoon Merah, Waspadai Rob Akhir Januari)
Sementara itu, Sekertaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarief, menilai kinerja JSC dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta belum maksimal dan masih jauh dari yang diharapkan. Dia menilai SDM yang ada masih asik dengan kinerjanya sendiri dan tidak responsif terhadap permasalahan.
"Beberapa kali saya bertemu dengan pengelola JSC dalam rapat kerja. Saya sudah pesan SDM harus dioptimalkan, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Padahal mereka paling besar menggunakan angaran," ungkapnya.
Kendati demikian, politisi Partai Gerindra itu sangat mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui JSC dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Untuk itu, dia meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengevaluasi pengelola JSC agar dapat mencapai tujuan JSC itu sendiri.
"Pengelola itu harus bisa merangsang perangkat daerah membuat data berbentuk digital. Evaluasi pengelolanya dan benahi SDM-nya," tegasnya.
Kepala UP JSC Jakarta, Setiaji, mengatakan, pada dasarnya penerapan smart city fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di perkotaan. Namun pendekatan utamanya adalah penerapan teknologi informasi komunikasi (TIK) dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dalam mengelola pengaduan masyarakat di UP JSC, TIK dan partisipasi masyarakat adalah kunci utama penyelesaian permasalahan. Sejauh ini, kata dia, salah satu permasalahan klasik Jakarta yaitu banjir, sudah mulai dapat ditekan. Jumlah titik banjir mulai mengalami penyusutan yang cukup signifikan.
Selain titik banjir, lanjut Setiaji, waktu genangan juga sudah dapat dikurangi cukup siginifikan. Dari data yang ada, waktu genangan banjir di Jakarta saat ini tidak lebih dari tiga jam. Sebab, berbagai kanal pengaduan yang ada, saat ini terintegrasi dengan aplikasi penanganan pengaduan yang langsung terinstal di petugas di lapangan. Sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan di lapangan, bisa dapat langsung dilaporkan masyarakat dan segera diselesaikan oleh petugas.
"Sistem ini memotong birokrasi dan menyederhanakan pendelegasian pekerjaan dari atasan ke bawahan. Kecepatan penanganan tergantung dari bobot masalah yang dilaporkan, karena kecepatan penyelesaian aduan dipengaruhi berbagai hal, seperti prosedur penanganan, anggaran, dan tersedianya tenaga lapangan," ujar Setiaji di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/1/2018).
UP JSC sudah ada sejak 2014 dan berbagai hal telah dilakukan untuk mendorong penerapan smart city di DKI Jakarta. Dalam bertugas UP JSC berpedoman pada enam indikator, yaitu smart people, government, economy, living, mobility, dan environment. Tugas dan fungsi ini diturunkan ke dalam beberapa kegiatan, seperti integrasi data dan pengelolaan big data, kolaborasi dengan pihak swasta, publikasi dan sosialisasi terkait penerapan smart city, pengelolaan pengaduan berbasis TIK, dan mendorong berbagai pengaplikasian TIK di Pemprov DKI Jakarta.
Menurut dia, yang menjadi kendala JSC saat ini yaitu ketersediaan dan kualitas data yang dimiliki pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal Pemprov DKI Jakarta, belum memadai dan tidak semua data dalam bentuk digital. Hal tersebut menghambat proses integrasi sistem big data dalam satu sistem terpadu yang transparansi dan dapat diakses oleh publik. (Baca: Kadis SDA DKI Sebut Pola Antisipasi Banjir Kini Jauh Lebih Baik)
Pengembangan kapasitas aparatur dan sosialisasi penyimpanan data digital telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Koordinasi antar instansi juga dilakukan secara intensif, dan monitoring maupun evaluasi berkala agar program-program Jakarta Smart City dapat tercapai.
Kendala lain yang dihadapi adalah ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
"Penanggulangan kendala ini dilakukan dengan memanfaatkan kerja sama penggunaan infrastuktur dengan pihak swasta, seperti integrasi CCTV ke dalam portal Jakarta Smart City, pengembangan inovasi teknologi melalui pembuatan aplikasi berbasis TIK, dan kerja sama dengan startup nasional dalam mendapatkan data tekait permasalahan di Ibu Kota Jakarta," jelasnya.
Adapun tantangan yang cukup besar bagi JSC adalah perkembangan TIK itu sendiri. Perkembangan TIK yang sangat pesat dan tingkat konsumsi internet yang meningkat setiap tahunnya, membuat UP JSC mau tidak mau harus berlari kencang mengejar perkembangan tersebut, melalui inovasi-inovasi yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. (Baca: BMKG Ingatkan Supermoon Merah, Waspadai Rob Akhir Januari)
Sementara itu, Sekertaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarief, menilai kinerja JSC dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta belum maksimal dan masih jauh dari yang diharapkan. Dia menilai SDM yang ada masih asik dengan kinerjanya sendiri dan tidak responsif terhadap permasalahan.
"Beberapa kali saya bertemu dengan pengelola JSC dalam rapat kerja. Saya sudah pesan SDM harus dioptimalkan, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Padahal mereka paling besar menggunakan angaran," ungkapnya.
Kendati demikian, politisi Partai Gerindra itu sangat mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui JSC dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Untuk itu, dia meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengevaluasi pengelola JSC agar dapat mencapai tujuan JSC itu sendiri.
"Pengelola itu harus bisa merangsang perangkat daerah membuat data berbentuk digital. Evaluasi pengelolanya dan benahi SDM-nya," tegasnya.
(thm)
