Aktifkan Kembali Becak, Pengamat: Anies-Sandi Pro Kaum Lemah
Senin, 22 Januari 2018 - 07:14 WIB
Aktifkan Kembali Becak, Pengamat: Anies-Sandi Pro Kaum Lemah
A
A
A
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal kembali mengaktifkan transportasi becak di sejumlah jalan-jalan lingkungan. Namun sebelum itu terealisasi, DKI disarankan agar merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Ketertiban Umum yang melarang operasional becak.
"Saya kira itu baru wacana. Tapi kalau mau dilaksanakan itu kan harus ada perubahan Perda, terutama Perda soal ketertiban umum kan," kata pengamat kebijakan publik dari Public Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Jakarta, Minggu 21 Januari 2018.
Sementara terkait pengoperasian becak yang dikhususkan di jalan-jalan perkampungan sebagaimana diutarakan Anies-Sandi, Amir menilai, hal tersebut tidak bisa diartikan secara harfiah. (Baca: Soal Becak, Taufik: Warga Lingkungan Perlu untuk Belanja ke Pasar )
"Kita enggak bisa tafsiran itu secara harfiah bahwa becak bisa langsung dipakai di jalan-jalan perkampungan, apa jalan memungkinkan enggak? Karena contoh misalnya di jalan Tanah Merah, daerah Tanjung Priok itu kan gang-gangnya kecil-kecil kan, jadi jangan tafsirkan itu secara harfiah," lanjutnya.
Terlepas dari perubahan Perda dan wilayah pengoperasian becak, Amir berpendapat, yang terpenting dari kebijakan menghidupkan moda transportasi roda tiga ini adalah menunjukkan bagaimana sikap kepemimpin Anies-Sandi yang ingin berpihak kepada rakyat kecil.
"Tetapi barangkali kita pahami itu sebagai suatu idealisme dari sikap keberpihakan Pak Anies-Sandi kepada kaum lemah di bawah, memang harus perlu kita bina baik melalui sektor usaha, melalui sektor tenaga kerja dan lain sebagainya," tegasnya. (Baca: Rumah DP 0 Rupiah Dipergunjingkan, Taufik: Cobalah Otak Kita Diberi ke Rakyat Kecil )
Menurut dia, wacana itu dicetuskan oleh Anies-Sandi untuk melihat respons dari masyarakat. "Yang paling penting lagi adalah beliau melakukan ini untuk meminta respons dari masyarakat sehingga nanti masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD). Nah nanti RPMJD itu selesai nanti baru kita liat bagaimana realisasi dari gagasan yang dilempar Anies-Sandi ke masyarakat," katanya.
"Saya kira itu baru wacana. Tapi kalau mau dilaksanakan itu kan harus ada perubahan Perda, terutama Perda soal ketertiban umum kan," kata pengamat kebijakan publik dari Public Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Jakarta, Minggu 21 Januari 2018.
Sementara terkait pengoperasian becak yang dikhususkan di jalan-jalan perkampungan sebagaimana diutarakan Anies-Sandi, Amir menilai, hal tersebut tidak bisa diartikan secara harfiah. (Baca: Soal Becak, Taufik: Warga Lingkungan Perlu untuk Belanja ke Pasar )
"Kita enggak bisa tafsiran itu secara harfiah bahwa becak bisa langsung dipakai di jalan-jalan perkampungan, apa jalan memungkinkan enggak? Karena contoh misalnya di jalan Tanah Merah, daerah Tanjung Priok itu kan gang-gangnya kecil-kecil kan, jadi jangan tafsirkan itu secara harfiah," lanjutnya.
Terlepas dari perubahan Perda dan wilayah pengoperasian becak, Amir berpendapat, yang terpenting dari kebijakan menghidupkan moda transportasi roda tiga ini adalah menunjukkan bagaimana sikap kepemimpin Anies-Sandi yang ingin berpihak kepada rakyat kecil.
"Tetapi barangkali kita pahami itu sebagai suatu idealisme dari sikap keberpihakan Pak Anies-Sandi kepada kaum lemah di bawah, memang harus perlu kita bina baik melalui sektor usaha, melalui sektor tenaga kerja dan lain sebagainya," tegasnya. (Baca: Rumah DP 0 Rupiah Dipergunjingkan, Taufik: Cobalah Otak Kita Diberi ke Rakyat Kecil )
Menurut dia, wacana itu dicetuskan oleh Anies-Sandi untuk melihat respons dari masyarakat. "Yang paling penting lagi adalah beliau melakukan ini untuk meminta respons dari masyarakat sehingga nanti masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD). Nah nanti RPMJD itu selesai nanti baru kita liat bagaimana realisasi dari gagasan yang dilempar Anies-Sandi ke masyarakat," katanya.
(mhd)
