MPR Berharap Pilkada di Jateng Tak Sepanas Jakarta
A
A
A
KUDUS - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berharap Pilkada serentak di Jawa Tengah tahun ini tak sepanas di DKI Jakarta. Bahkan lembaga tinggi negara ini mendorong pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah tersebut bisa menjadi momentum penguatan nilai-nilai Pancasila.
Hal ini disampaikan anggota MPR RI, Daryatmo Mardiyanto saat Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar di Balai Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Kamis (21/12/2017). Hadir dalam kegiatan ini, sekitar 80 orang dari tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK dan lain sebagainya.
Kegiatan serupa juga digelar pada hari yang sama di Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan dihadiri berbagai elemen masyarakat setempat.
Menurut Daryatmo, pilkada berpotensi membuat masyarakat terkotak-kotak bahkan terpecah dalam kelompok tertentu. Potensi konflik seiring pilkada ini harus diantisipasi sejak dini.
Idealnya, kata Daryatmo, Pancasila harus menjiwai proses gawe demokrasi kita. Karena demokrasi yang dipakai di Tanah Air adalah Demokrasi Pancasila.
"Itu harus jadi ruh. Ujung dari Demokrasi Pancasila ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi mestinya pilkada ibarat lomba untuk mewujudkan itu. Makanya harus teduh, adem dan tidak membuat masyarakat terpecah seperti di Jakarta," kata Daryatmo Mardiyanto, di Desa Berugenjang yang berbatasan dengan Kabupaten Pati, Jateng, Kamis (21/12/2017).
Pilkada serentak di Jateng digelar 27 Juni 2018. Selain Pemilihan Gubernur dan Wagub (Pilgub) Jateng, juga ada 7 kabupaten atau kota di provinsi ini yang menggelar pilkada serentak.
Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari sejumlah daerah di Jateng yang menggelar pesta demokrasi untuk memilih pemimpin lokal tersebut.
Menurutnya, penduduk Jateng heterogen dan jumlahnya besar. Meski begitu, selama ini Jateng mampu menjadi salah satu daerah percontohan di Indonesia terkait merawat keberagaman dan memupuk kebhinekaan di Indonesia.
Dia menambahkan, kandidat yang berlaga dalam Pilgub Jateng maupun pilkada tujuh kabupaten/kota harus memiliki konsep yang mengacu hal tersebut. Kandidat dan tim sukses diimbau tidak menghalalkan segala cara hanya untuk memenangkan pertarungan.
"Jateng ini salah satu jangkar Indonesia. Peran kandidat penting. Pilkada ini ujian bagi mereka bagaimana mengedepankan tema-tema memperkuat kebhinekaan. Proses demokrasi yang berkeadaban dan membangun bukan malah memecah belah," ujar politisi PDIP dari Dapil Jateng II ini.
Tak hanya itu, kandidat juga diharapkan mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding dirinya atau kelompok. Mereka dituntut memberi contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
"Pemimpin yang Pancasilais tak akan membiarkan atau apalagi menyulut konflik di tengah masyarakat. Nilai-nilai luhur Pancasila harus menjadi pijakan dan acuan, terlebih jika terjadi sengketa hasil pilkada. Jangan malah bertindak anarkis. Kalau memang tak puas ada mekanisme yang bisa ditempuh sesuai aturan," timpalnya.
Dosen Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Turtiantoro mengatakan semangat 4 Pilar MPR RI harus terus didekatkan kepada berbagai elemen masyarakat. Menurutnya 4 Pilar MPR RI ini harus menjadi penuntun yang melindungi dan menerangi masyarakat.
Hal ini disampaikan anggota MPR RI, Daryatmo Mardiyanto saat Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar di Balai Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Kamis (21/12/2017). Hadir dalam kegiatan ini, sekitar 80 orang dari tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK dan lain sebagainya.
Kegiatan serupa juga digelar pada hari yang sama di Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan dihadiri berbagai elemen masyarakat setempat.
Menurut Daryatmo, pilkada berpotensi membuat masyarakat terkotak-kotak bahkan terpecah dalam kelompok tertentu. Potensi konflik seiring pilkada ini harus diantisipasi sejak dini.
Idealnya, kata Daryatmo, Pancasila harus menjiwai proses gawe demokrasi kita. Karena demokrasi yang dipakai di Tanah Air adalah Demokrasi Pancasila.
"Itu harus jadi ruh. Ujung dari Demokrasi Pancasila ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi mestinya pilkada ibarat lomba untuk mewujudkan itu. Makanya harus teduh, adem dan tidak membuat masyarakat terpecah seperti di Jakarta," kata Daryatmo Mardiyanto, di Desa Berugenjang yang berbatasan dengan Kabupaten Pati, Jateng, Kamis (21/12/2017).
Pilkada serentak di Jateng digelar 27 Juni 2018. Selain Pemilihan Gubernur dan Wagub (Pilgub) Jateng, juga ada 7 kabupaten atau kota di provinsi ini yang menggelar pilkada serentak.
Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari sejumlah daerah di Jateng yang menggelar pesta demokrasi untuk memilih pemimpin lokal tersebut.
Menurutnya, penduduk Jateng heterogen dan jumlahnya besar. Meski begitu, selama ini Jateng mampu menjadi salah satu daerah percontohan di Indonesia terkait merawat keberagaman dan memupuk kebhinekaan di Indonesia.
Dia menambahkan, kandidat yang berlaga dalam Pilgub Jateng maupun pilkada tujuh kabupaten/kota harus memiliki konsep yang mengacu hal tersebut. Kandidat dan tim sukses diimbau tidak menghalalkan segala cara hanya untuk memenangkan pertarungan.
"Jateng ini salah satu jangkar Indonesia. Peran kandidat penting. Pilkada ini ujian bagi mereka bagaimana mengedepankan tema-tema memperkuat kebhinekaan. Proses demokrasi yang berkeadaban dan membangun bukan malah memecah belah," ujar politisi PDIP dari Dapil Jateng II ini.
Tak hanya itu, kandidat juga diharapkan mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding dirinya atau kelompok. Mereka dituntut memberi contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
"Pemimpin yang Pancasilais tak akan membiarkan atau apalagi menyulut konflik di tengah masyarakat. Nilai-nilai luhur Pancasila harus menjadi pijakan dan acuan, terlebih jika terjadi sengketa hasil pilkada. Jangan malah bertindak anarkis. Kalau memang tak puas ada mekanisme yang bisa ditempuh sesuai aturan," timpalnya.
Dosen Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Turtiantoro mengatakan semangat 4 Pilar MPR RI harus terus didekatkan kepada berbagai elemen masyarakat. Menurutnya 4 Pilar MPR RI ini harus menjadi penuntun yang melindungi dan menerangi masyarakat.
(sms)