Pilgub Jateng, Peneliti LIPI: Tak Ada Jaminan Petahana Dulang Kemenangan

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah mengingatkan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2018 tidak korupsi dan menjadikan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini diamini Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.

Menurut Siti, peringatan Mega dianggap penting agar PDIP tidak mendapatkan masalah seperti yang dihadapi Partai Golkar saat ini. Terkait Pilkada serentak 2018, Siti menyarankan PDIP mengusung kadernya sendiri, yang memiliki integritas mumpuni. (Baca juga: Mega Tegaskan Calon Pemimpin Daerah PDIP Harus Bebas Korupsi )

"Karena integritas yang dikedepankan mau tidak mau memang urusan jujur, tidak melanggar norma, tidak melanggar hukum, tidak melakukan tindak korupsi menjadi sangat relevan," kata Siti usai menjadi narasumber sebuah lembaga survei di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Siti mengatakan, integritas menjadi modal sangat penting dipunyai calon kepala daerah yang diusung PDIP. Maka itu, Siti meyakini PDIP akan mengedepankan hal tersebut.

"Nah memang dalam konteks Pilkada, persyaratan utamanya adalah lulus integritas, kalau menurut pertimbangan integritas PDIP oke, tidak ada liku-liku masalah pelanggaran etika hukumnya, atau pelanggaran hukumnya itu adalah calon (yang akan diusung), apalagi yang sudah berprestasi," ujarnya.

Terkait Ganjar Pranowo yang kembali maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah, Siti menilai integritasnya tengah menjadi sorotan publik. Hal ini karena nama Ganjar disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

Menurut Siti, Jawa Tengah merupakan basis atau kandang dari PDIP. Dengan demikian, kans Ganjar sebagai petahana untuk diusung PDIP tetap besar. Yang jadi persoalan, integritas yang dimiliki Ganjar saat ini dinilai akan memengaruhi kans untuk menang.

"Jadi PDI Perjuangan jangan victim miss (cek lagi) dirinya sendiri, mengorbankan dirinya karena jabatan gitu ya. Karena katakan bahwa asumsinya petahana itu pasti bisa memenangkan pilkada, tidak. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa petana menjadi sumber kemenangan,” tandasnya.

Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang M.Yulianto memperkirakan rekomendasi bakal calon gubernur dari PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum turun akan disampaikan saat injury time menjelang waktu pendaftaran Pilkada 2018. (Baca juga: Januari, Megawati Akan Umumkan Paslon Jabar dan Jateng )

Menurut dia, strategi tersebut nantinya menjadi kunci PDIP dalam mengusung calon yang akan menjadi kekuatan politis. "Sebagai strategi politik PDIP, rekomendasi akan disampaikan pada saat terakhir menjelang pendaftaran," kata Yulianto di Semarang, Kamis 14 Desember 2017.

Saat ini, lanjut dia, Partai Gerindra telah memastikan mengusung mantan Menteri ESDM Sudirman Said sebagai bakal calon gubernur. Ia memperkirakan keputusan Gerindra tersebut akan mengubah peta politik yang berjalan selama ini menjelang pilgub.

Sementara itu jika dilihat dari tingkat elektabilitas para kandidat gubernur yang mendaftar melalui PDIP, menurut dia, terdapat nama Gubernur Ganjar Pranowo dan Bupati Kudus Musthofa di posisi pertama dan kedua. Ganjar Pranowo merupakan petahana yang sudah memerintah hampir lima tahun pada periode pertama itu.

Sementara Musthofa merupakan bupati dua periode dengan berbagai prestasi dalam membangun Kabupaten Kudus. Meski demikian, lanjut Yulianto, keputusan akhir bakal calon yang akan diusung merupakan hak prerogratif Megawati. "Ada petahana, ada pendatang baru. Semua itu hak prerogratif Ketua Umum PDIP," katanya.

Selain itu, ia juga memperkirakan PDIP yang mempunyai cukup kursi di DPRD Jawa Tengah tidak akan berkoalisi dalam mengusung bakal calonnya nanti.