Ketua PP Probolinggo: Pilkada Jatim Harus Bebas Transaksional

JAKARTA - Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Probolinggo Suut Budi Raharjo menyesalkan adanya isu dugaan transaksi finansial terhadap proses Pilkada Jatim yang dimulai sejak pencalonan sampai dengan tahap pemilihan.

"Kepentingan dan kebutuhan masyarakat jangan dininabobokan dengan kesenangan sesaat waktu Pilkada saja, tapi dipenuhi sesuai dengan janji-janji Pilkada," tegas Suut di Probolinggo, Sabtu (16/12/2017).

Suut mengatakan, proses politik pilkada harus memperhatikan dan mempertimbangkan kedaulatan/kehendak konstituen sebagai wujud serapan aspirasi masyarakat terhadap calon pilihannya, bukan seberapa tebal kantong calon bisa memenuhi kemauan atau transaksi yang diinginkan partai-partai pengusung.

Menurut Suut, partai-partai pengusung haruslah bertindak atas sandaran dan mengedepankan high politik sebagai etika/norma politik tidak hanya pada perilaku politik praktis, menang kalah, berkuasa atau tidak berkuasa.

"Yang menjadi motivasi utama untuk diselenggarakan Pilkada bukan saja siapa yang harus diusung dan dimenangkan, namun juga siapa yang paling amanah memperjuangkan kebutuhan dasar konstituen, bukanlah hanya kepentingan partai pengusung," tegasnya.

Lebih lanjut menurut Suut, kerja dan berkarya untuk politik Pilkada bukanlah sekedar polesan sesaat untuk pencitraan seorang figur selama perhelatan berlangsung.

Tapi, sebuah pengabdian faktual yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat konstituen dalam jangka panjang atas kehadiran figur tersebut di tengah-tengah masyarakat.

"Kehadiran figur bukan sekedar 'membeli tiket', tapi sudah berkontribusi dan memberikan sumbangsih terhadap kepentingan partai pengusung. Sehingga tidak ada kesan jual beli partai pengusung, karena tidak adanya ikatan moral dan historis dari figur yang diusung," tandasnya.

Saat dikonfirmasi berkaitan dengan kesempatan La Nyalla dalam kontestasi Pilgub Jatim, Suut menilai, La Nyalla adalah profil seorang profesional organisatoris yang sudah matang ditempa pengalaman, yang tentu akan memberikan manfaat ketika kemampuannya digunakan untuk menerjemahkan kepentingan masyarakat Jatim dalam membuat kebijakan daerah.

Pada titik inilah, Suut berharap PAN dan PKS melihat realitas ini sebagai bagian ikhtiar untuk membangun Jatim ke depan yang lebih baik dan mengangkat Jatim sebagai bagian dari kutub pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kiprah Pak Nyalla sudah cukup nyata di bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia, apalagi yang mau dicari partai-partai ini jika memang mereka memiliki komitmen terhadap kemajuan Jatim," pungkasnya.