Kampung KB Sentuh Warga Perbatasan Indonesia-Malaysia
A
A
A
KAPUAS HULU - Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan banyak wilayah yang sulit dijangkau tidak hanya dari ibukota negara, melainkan juga dari ibukota provinsi, bahkan ibukota kabupaten/kota. Seperti Desa Riam Tapang di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Daerah ini merupakan wilayah yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur. Desa yang dihuni oleh 769 jiwa, dengan jumlah laki-laki 389 jiwa dan perempuan 380 jiwa berjarak sangat jauh,dari Pontianak (ibukota Kalimatan Barat), yakni 572 km. Bahkan dari ibukota kabupaten saja menuju Riam Tapang saja harus menempuh perjalanan selama 6 jam dengan melalui jalur darat dan air. Sulitnya akses menyebabkan desa ini menjadi tertinggal dan terisolasi.
Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Desa Riam Tapang memenuhi kriteria untuk dicanangkan sebagai kampung KB. Kondisi pun kini sudah berubah. Sejak berjalannya program kampung KB, masyarakat di sana dapat menikmati akses layanan kesehatan, edukasi dan juga dukungan infrastruktur publik yang semakin baik.
“Perubahan yang dapat kami rasakan setelah ada kampung KB terutama di segi infrastruktur, Beberapa jalan telah dibuka dan dibuat untuk membuka akses menuju daerah kami karena awalnya daerah kami cukup terisolasi. Hal tersebut dapat membantu untuk perkembangan daerah kami,” ujar Petrus Melaban, Kepala Desa Riam Tapang.
“Selain itu kawasan kami yang awalnya kumuh, kini menjadi bersih karena melalui berbagai bantuan serta kesadaran masyarakat. Kini, sudah tidak ada lagi hewan liar yang berkeliaran di kampung. Melalui terbukanya akses jalan darat tersebut sudah bisa dilalui mobil truk yang dapat membawa hasil pencaharian kami di hutan dan hewan yang kami ternak untuk dijual,” lanjutnya.
Petrus juga menjelaskan program kampung KB terlebih memberikan perhatian kepada aspek kesehatan seperti kebersihan lingkungan pasangan di usia subur. Sepanjang pelaksanaan program kampung KB menunjukkan terdapat peningkatan kesadaran penggunaan alat kontrasepsi.
“Seperti kesadaran masyarakat dalam melakukan KB, di desa ini memiliki Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 170 orang yang menggunakan pil 46 orang, yang melakukan suntik 66 orang dan yang beralih ke implan 24 orang, sementara 34 orang lainnya menggunakan alat kontrasepsi lain,” jelas Petrus.
Ia mengatakan, kesadaran sudah muncul jadi karena masyarakat tidak perlu lagi dipaksa untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka sendiri datang ke balai kesehatan untuk melakukan metode Keluarga Berencana.
Selain aspek infrastruktur dan konseling, BKKBN dalam program KB juga memperhatikan aspek edukasi untuk para remajanya. Di Desa Riam Tapang juga disediakan layanan untuk konsultasi remaja dalam bentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja).
Pusat layanan konseling ini didirikan untuk membantu remaja menjalani masa mudanya dengan menghindari kerawanan serta menurunkan jumlah pernikahan usia dini.
“Para remaja sekolah menengah diberikan juga berbagai penyuluhan dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) untuk pengembangan diri dan pemecahan berbagai masalah yang cenderung terjadi di kalangan remaja,” jelas Petrus.
Program Kampung KB yang dimotori BKKBN merupakan strategi untuk menyasar daerah yang memiliki kerentanan. Kriteria wilayah yang bisa dijadikan kampung KB adalah wilayah daerah kumuh, daerah perbatasan, kampung pesisir atau nelayan, berada di daerah aliran sungai, daerah bataran kereta api, dan kawasan miskin perkotaan.
“Terdapat kriteria wilayah tertentu yang menjadi sasaran program Kampung KB, salah satunya adalah tingginya jumlah warga pra-sejahtera dan rendahnya akseptor KB di daerah tersebut,” jelas H. Nofrijal S.P.,M.A, Sekretaris Utama BKKBN.
Lebih lanjut Nofrijal menjelaskan untuk beberapa daerah dalam kategori kriteria khusus membutuhkan intervensi berbagai pihak. Guna melaksanakan hal tersebut, BKKBN juga didukung oleh lembaga negara lainnya serta BUMN.
“Melalui program kampung KB kami ingin mendorong program kerjasama lintas sektoral. Dengan bekal tersebut, BKKBN hingga hari ini sudah berhasil mencapai 6.000 kampung KB dari target 7.160 Kampung KB yang akan diselesaikan pada akhir tahun ini,” tutupnya.
Daerah ini merupakan wilayah yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur. Desa yang dihuni oleh 769 jiwa, dengan jumlah laki-laki 389 jiwa dan perempuan 380 jiwa berjarak sangat jauh,dari Pontianak (ibukota Kalimatan Barat), yakni 572 km. Bahkan dari ibukota kabupaten saja menuju Riam Tapang saja harus menempuh perjalanan selama 6 jam dengan melalui jalur darat dan air. Sulitnya akses menyebabkan desa ini menjadi tertinggal dan terisolasi.
Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Desa Riam Tapang memenuhi kriteria untuk dicanangkan sebagai kampung KB. Kondisi pun kini sudah berubah. Sejak berjalannya program kampung KB, masyarakat di sana dapat menikmati akses layanan kesehatan, edukasi dan juga dukungan infrastruktur publik yang semakin baik.
“Perubahan yang dapat kami rasakan setelah ada kampung KB terutama di segi infrastruktur, Beberapa jalan telah dibuka dan dibuat untuk membuka akses menuju daerah kami karena awalnya daerah kami cukup terisolasi. Hal tersebut dapat membantu untuk perkembangan daerah kami,” ujar Petrus Melaban, Kepala Desa Riam Tapang.
“Selain itu kawasan kami yang awalnya kumuh, kini menjadi bersih karena melalui berbagai bantuan serta kesadaran masyarakat. Kini, sudah tidak ada lagi hewan liar yang berkeliaran di kampung. Melalui terbukanya akses jalan darat tersebut sudah bisa dilalui mobil truk yang dapat membawa hasil pencaharian kami di hutan dan hewan yang kami ternak untuk dijual,” lanjutnya.
Petrus juga menjelaskan program kampung KB terlebih memberikan perhatian kepada aspek kesehatan seperti kebersihan lingkungan pasangan di usia subur. Sepanjang pelaksanaan program kampung KB menunjukkan terdapat peningkatan kesadaran penggunaan alat kontrasepsi.
“Seperti kesadaran masyarakat dalam melakukan KB, di desa ini memiliki Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 170 orang yang menggunakan pil 46 orang, yang melakukan suntik 66 orang dan yang beralih ke implan 24 orang, sementara 34 orang lainnya menggunakan alat kontrasepsi lain,” jelas Petrus.
Ia mengatakan, kesadaran sudah muncul jadi karena masyarakat tidak perlu lagi dipaksa untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka sendiri datang ke balai kesehatan untuk melakukan metode Keluarga Berencana.
Selain aspek infrastruktur dan konseling, BKKBN dalam program KB juga memperhatikan aspek edukasi untuk para remajanya. Di Desa Riam Tapang juga disediakan layanan untuk konsultasi remaja dalam bentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja).
Pusat layanan konseling ini didirikan untuk membantu remaja menjalani masa mudanya dengan menghindari kerawanan serta menurunkan jumlah pernikahan usia dini.
“Para remaja sekolah menengah diberikan juga berbagai penyuluhan dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) untuk pengembangan diri dan pemecahan berbagai masalah yang cenderung terjadi di kalangan remaja,” jelas Petrus.
Program Kampung KB yang dimotori BKKBN merupakan strategi untuk menyasar daerah yang memiliki kerentanan. Kriteria wilayah yang bisa dijadikan kampung KB adalah wilayah daerah kumuh, daerah perbatasan, kampung pesisir atau nelayan, berada di daerah aliran sungai, daerah bataran kereta api, dan kawasan miskin perkotaan.
“Terdapat kriteria wilayah tertentu yang menjadi sasaran program Kampung KB, salah satunya adalah tingginya jumlah warga pra-sejahtera dan rendahnya akseptor KB di daerah tersebut,” jelas H. Nofrijal S.P.,M.A, Sekretaris Utama BKKBN.
Lebih lanjut Nofrijal menjelaskan untuk beberapa daerah dalam kategori kriteria khusus membutuhkan intervensi berbagai pihak. Guna melaksanakan hal tersebut, BKKBN juga didukung oleh lembaga negara lainnya serta BUMN.
“Melalui program kampung KB kami ingin mendorong program kerjasama lintas sektoral. Dengan bekal tersebut, BKKBN hingga hari ini sudah berhasil mencapai 6.000 kampung KB dari target 7.160 Kampung KB yang akan diselesaikan pada akhir tahun ini,” tutupnya.
(nfl)