5 Tahun Gagal, Bekasi Kembali Targetkan Bangun Universitas Negeri
Kamis, 14 Desember 2017 - 02:30 WIB
5 Tahun Gagal, Bekasi Kembali Targetkan Bangun Universitas Negeri
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi gagal memiliki universitas negeri sendiri dalam jangka waktu lima tahun. Namun, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, program pembangunan tersebut tetap dimasukan dalam skala prioritas.
"Emang lima tahun terakhir kita gagal bangun, tapi lima tahun ke depan kita prioritaskan Kota Bekasi sudah punya universitas negeri," kata Asisten Daerah (Asda) III Kota Bekasi, Dadang Hidayat di Bekasi, Rabu 13 Desember 2017.
Menurutnya, rencana akuisisi Universitas Islam 45 memang belum menemukan titik temu. Karena itu, kata dia, pemerintah mencari jalan alternatif untuk membangun universitas negeri sendiri.
Saat ini, Pemkot Bekasi sudah menyiapkan dua lokasi yang untuk membangun kampus negeri tersebut. Di antaranya di wilayah Kecamatan Mustikajaya, dan Kranggan, Kecamatan Jatisampurna.
Dadang menjelaskan, sebetulnya pemerintah masih ingin melakukan akuisisi Unisma untuk ditingkatkan menjadi universitas negeri. Meskipun nantinya dua lokasi yang telah dipetakan sudah dibeli pemerintah, Unisma diharapkan menjadi gedung rektorat dan gedung utama Universitas Negeri Bekasi (UNB).
"Kami masih berusaha merundingkan dengan pihak yayasan, sampai menemukan titik temu," katanya.
Bahkan, kata dia, dalam pembentukan universitas negeri, pemerintah harus menyiapkan lahan minimal 30 hektar dalam satu hamparan dan dua lokasi itu sudah masuk kriteria.
Di daerah Mustika Jaya, pemerintah sedang bernegosiasi dengan pihak Institute Teknologi Bandung (ITB) untuk membeli lahan seluas 170 hektar milik mereka. Awalnya, lahan tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan kampus. Namun hal tersebut urung dilakukan.
Sedangkan, lanjut dua, di daerah Jati Sampurna lahan seluas 31 hektar telah ditawarkan pemiliknya pada pemerintah. Pemilik hanya mematok harga jual tanah sesuai dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku. "Kami harus siapkan anggaran Rp31 miliar," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) harus segera menyiapkan Detail Enginering Design (DED) pembangunan kawasan UNB. Sebab syarat pendiriannya, universitas negeri memiliki minimal 10 fakultas.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui, dalam waktu lima tahun pihaknya memang belum bisa memiliki universitas negeri. Namun pemerintah setempat sudah memasukan rencana itu dalam pembangunan daerah lima tahun mendatang. "Kemungkinan Unisma yang kita akuisisi," katanya singkat.
"Emang lima tahun terakhir kita gagal bangun, tapi lima tahun ke depan kita prioritaskan Kota Bekasi sudah punya universitas negeri," kata Asisten Daerah (Asda) III Kota Bekasi, Dadang Hidayat di Bekasi, Rabu 13 Desember 2017.
Menurutnya, rencana akuisisi Universitas Islam 45 memang belum menemukan titik temu. Karena itu, kata dia, pemerintah mencari jalan alternatif untuk membangun universitas negeri sendiri.
Saat ini, Pemkot Bekasi sudah menyiapkan dua lokasi yang untuk membangun kampus negeri tersebut. Di antaranya di wilayah Kecamatan Mustikajaya, dan Kranggan, Kecamatan Jatisampurna.
Dadang menjelaskan, sebetulnya pemerintah masih ingin melakukan akuisisi Unisma untuk ditingkatkan menjadi universitas negeri. Meskipun nantinya dua lokasi yang telah dipetakan sudah dibeli pemerintah, Unisma diharapkan menjadi gedung rektorat dan gedung utama Universitas Negeri Bekasi (UNB).
"Kami masih berusaha merundingkan dengan pihak yayasan, sampai menemukan titik temu," katanya.
Bahkan, kata dia, dalam pembentukan universitas negeri, pemerintah harus menyiapkan lahan minimal 30 hektar dalam satu hamparan dan dua lokasi itu sudah masuk kriteria.
Di daerah Mustika Jaya, pemerintah sedang bernegosiasi dengan pihak Institute Teknologi Bandung (ITB) untuk membeli lahan seluas 170 hektar milik mereka. Awalnya, lahan tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan kampus. Namun hal tersebut urung dilakukan.
Sedangkan, lanjut dua, di daerah Jati Sampurna lahan seluas 31 hektar telah ditawarkan pemiliknya pada pemerintah. Pemilik hanya mematok harga jual tanah sesuai dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku. "Kami harus siapkan anggaran Rp31 miliar," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) harus segera menyiapkan Detail Enginering Design (DED) pembangunan kawasan UNB. Sebab syarat pendiriannya, universitas negeri memiliki minimal 10 fakultas.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui, dalam waktu lima tahun pihaknya memang belum bisa memiliki universitas negeri. Namun pemerintah setempat sudah memasukan rencana itu dalam pembangunan daerah lima tahun mendatang. "Kemungkinan Unisma yang kita akuisisi," katanya singkat.
(mhd)
