Reklamasi Teluk Jakarta Diyakini Mengurangi Ancaman di DKI
Jum'at, 08 Desember 2017 - 20:44 WIB
Reklamasi Teluk Jakarta Diyakini Mengurangi Ancaman di DKI
A
A
A
JAKARTA - Reklamasi Teluk Jakarta yang saat ini masih menuai pro kontra diyakini dapat mengurangi Jakarta dari ancaman banjir. Reklamasi pun dianggap
sebagai solusi paling konkret untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Teluk Jakarta.
Pakar Geoteknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Herman Wahyudi mengatakan, masyarakat tidak perlu alergi terhadap proyek reklamasi. "Secara teknis reklamasi aman dan tidak ada persoalan," kata Herman saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara di Jakarta pada Kamis, 7 Desember 2017 kemarin.
Menurut Herman, reklamasi Teluk Jakarta menyangkut berbagai aspek yaitu teknis, ekonomi, finansial, politik, sosial dan alam. Sayangnya, belakangan aspek politik lebih dominan dibandingkan dengan pembahasan mengenai teknis reklamasi itu sendiri.
Dia mencontohkan, untuk mengantisipasi kekeruhan perairan sementara saat proses pengurukan, pelaksana proyek dapat memasang penghalang lumpur (silt barricade). Selain itu, reklamasi yang dibangun dalam bentuk pulau-pulau yang terpisah dengan daratan juga sudah tepat.
Hal ini dapat menghindarkan daratan dari banjir akibat luapan air laut. Layout posisi lahan reklamasi dibuat terpisah terhadap daratan utama dengan jarak lebih dari 100 meter. Adapun penanggulangan banjir yang disebabkan sungai antara lain dapat dilakukan dengan pembuatan tanggul, normalisasi sungai, serta pembuatan waduk pengendali banjir.
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali menambahkan reklamasi merupakan bagian dari cara memperluas daya tangkap dan daya dukung lingkungan. Kota lain di dunia seperti Osaka dan Tokyo (Jepang), Shanghai (China), serta Singapura yang berada di pinggir laut juga melakukan reklamasi.
Sebagai perbandingan, negara Singapura memiliki luas hampir sama dengan Jakarta hanya memiliki penduduk 4,9 juta, sehingga ruang terbuka hijaunya mencapai 48%. Sementara Jakarta dengan penduduk 13 juta jiwa hanya memiliki ruang terbuka hijau 9,8%.
“Mau menambah menjadi 14% saja sulit karena tidak ada ruangnya," ujar Firdaus. Dia mengingatkan reklamasi merupakan solusi yang paling konkret untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Teluk Jakarta.
"Masalah lingkungan itu ada solusinya, di manapun masalah lingkungan ini ada, tetapi kalau ini dikapitalisasi menjadi fitnah itu tidak ada solusinya," tegas Firdaus.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfahri menuturkan, jika sebuah agenda dimasukkan ke pertarungan politik maka aspek teknis dan ekologis menjadi sulit dikaji.
“Harapannya reklamasi ke depan bukan hanya melakukan kepentingan berbau politis, tetapi juga manfaat untuk masyarakat sekitar," kata Ahlan.
sebagai solusi paling konkret untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Teluk Jakarta.
Pakar Geoteknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Herman Wahyudi mengatakan, masyarakat tidak perlu alergi terhadap proyek reklamasi. "Secara teknis reklamasi aman dan tidak ada persoalan," kata Herman saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara di Jakarta pada Kamis, 7 Desember 2017 kemarin.
Menurut Herman, reklamasi Teluk Jakarta menyangkut berbagai aspek yaitu teknis, ekonomi, finansial, politik, sosial dan alam. Sayangnya, belakangan aspek politik lebih dominan dibandingkan dengan pembahasan mengenai teknis reklamasi itu sendiri.
Dia mencontohkan, untuk mengantisipasi kekeruhan perairan sementara saat proses pengurukan, pelaksana proyek dapat memasang penghalang lumpur (silt barricade). Selain itu, reklamasi yang dibangun dalam bentuk pulau-pulau yang terpisah dengan daratan juga sudah tepat.
Hal ini dapat menghindarkan daratan dari banjir akibat luapan air laut. Layout posisi lahan reklamasi dibuat terpisah terhadap daratan utama dengan jarak lebih dari 100 meter. Adapun penanggulangan banjir yang disebabkan sungai antara lain dapat dilakukan dengan pembuatan tanggul, normalisasi sungai, serta pembuatan waduk pengendali banjir.
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali menambahkan reklamasi merupakan bagian dari cara memperluas daya tangkap dan daya dukung lingkungan. Kota lain di dunia seperti Osaka dan Tokyo (Jepang), Shanghai (China), serta Singapura yang berada di pinggir laut juga melakukan reklamasi.
Sebagai perbandingan, negara Singapura memiliki luas hampir sama dengan Jakarta hanya memiliki penduduk 4,9 juta, sehingga ruang terbuka hijaunya mencapai 48%. Sementara Jakarta dengan penduduk 13 juta jiwa hanya memiliki ruang terbuka hijau 9,8%.
“Mau menambah menjadi 14% saja sulit karena tidak ada ruangnya," ujar Firdaus. Dia mengingatkan reklamasi merupakan solusi yang paling konkret untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Teluk Jakarta.
"Masalah lingkungan itu ada solusinya, di manapun masalah lingkungan ini ada, tetapi kalau ini dikapitalisasi menjadi fitnah itu tidak ada solusinya," tegas Firdaus.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfahri menuturkan, jika sebuah agenda dimasukkan ke pertarungan politik maka aspek teknis dan ekologis menjadi sulit dikaji.
“Harapannya reklamasi ke depan bukan hanya melakukan kepentingan berbau politis, tetapi juga manfaat untuk masyarakat sekitar," kata Ahlan.
(whb)
