APBD-P 2017 Padangsidimpuan, Tanpa Proyek Fisik
Jum'at, 24 November 2017 - 21:34 WIB
APBD-P 2017 Padangsidimpuan, Tanpa Proyek Fisik
A
A
A
PADANGSIDIMPUAN - APBD-P 2017 Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), tanpa penganggaran pengerjaan proyek fisik. Tindakan itu dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengerjaan proyek fisik.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padangsidimpuan, Khoiruddin Nasution menyebutkan, APBD-P 2017 hanya membahas anggaran untuk kegiatan rutin, karena pengerjaan proyek fisik tidak memungkinkan lagi.
"Kalau untuk fisik saya pastikan tidak ada, karena waktunya sangat singkat, sehingga rawan terjadi pelanggaran," ujarnya kepada SINDOnews ketika ditemui di ruangannya.
Fokus pembahasan APBD-P 2017 hanya untuk kegiatan rutin seperti, pembahasan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), uang makan ASN, hibah penyelenggara pemilihan kepala daerah baik tingkat Kota Padangsidimpuan maupun Sumatera Utara (Sumut). "Untuk proyek pengadaan barang dan jasa juga ada, tapi dalam jumlah kecil," ujar politisi asal Partai Demokrat itu.
Mantan aktivis mahasiswa itu menjelaskan, keterlambatan pembahasan APBD-P tersebut tidak terlepas dari banyaknya agenda di DPRD Padangsidimpuan seperti, pembahasan Laporan Pertanggung-Jawaban Wali Kota lima tahunan.
Menurutnya, Panja AMJ menyimpulkan bahwa Wali Kota Padangsidimpuan gagal memimpin Kota Salak itu. "Ada juga agenda penghitungan APBD 2016, jadi waktu tersita ke agenda itu," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pembahasan Peraturan Daerah (Perda) untuk tindaklanjut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2017 tentang hak keuangan DPRD."Semua menjadi agenda penting, sehingga pembahasan APBD-P terlambat," pungkasnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padangsidimpuan, Khoiruddin Nasution menyebutkan, APBD-P 2017 hanya membahas anggaran untuk kegiatan rutin, karena pengerjaan proyek fisik tidak memungkinkan lagi.
"Kalau untuk fisik saya pastikan tidak ada, karena waktunya sangat singkat, sehingga rawan terjadi pelanggaran," ujarnya kepada SINDOnews ketika ditemui di ruangannya.
Fokus pembahasan APBD-P 2017 hanya untuk kegiatan rutin seperti, pembahasan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), uang makan ASN, hibah penyelenggara pemilihan kepala daerah baik tingkat Kota Padangsidimpuan maupun Sumatera Utara (Sumut). "Untuk proyek pengadaan barang dan jasa juga ada, tapi dalam jumlah kecil," ujar politisi asal Partai Demokrat itu.
Mantan aktivis mahasiswa itu menjelaskan, keterlambatan pembahasan APBD-P tersebut tidak terlepas dari banyaknya agenda di DPRD Padangsidimpuan seperti, pembahasan Laporan Pertanggung-Jawaban Wali Kota lima tahunan.
Menurutnya, Panja AMJ menyimpulkan bahwa Wali Kota Padangsidimpuan gagal memimpin Kota Salak itu. "Ada juga agenda penghitungan APBD 2016, jadi waktu tersita ke agenda itu," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pembahasan Peraturan Daerah (Perda) untuk tindaklanjut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2017 tentang hak keuangan DPRD."Semua menjadi agenda penting, sehingga pembahasan APBD-P terlambat," pungkasnya.
(nag)
