Pemkab Bekasi Pasang Alat Deteksi Bencana Banjir dan Kekeringan
Senin, 20 November 2017 - 16:35 WIB
Pemkab Bekasi Pasang Alat Deteksi Bencana Banjir dan Kekeringan
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memasang alat untuk antisipasi dini terjadinya bencana di wilayah tersebut. Sebab, sebagian wilayah Kabupaten Bekasi rawan diterjang bencana banjir apabila musim hujan tiba, dan kekeringan bila memasuki musim kemarau.
”Karena rawan bencana tersebut, kami pasang alat deteksi bencana banjir dan kekeringan,” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Aspuri pada Senin (20/11/2017). Menurut Aspuri, alat itu dipasang diwilayah rawan terjadinya banjir dan kekeringan.
Rencananya alat deteksi ini akan dipasang secara bertahap. Tahun ini, baru lima wilayah yang dipasang alat deteksi tersebut. Di antaranya, di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah; Kecamatan Muara Gembong; Kecamatan Cikarang Utara tepatnya di Desa Karang Asih, Kecamatan Babelan.
Aspuri menjelaskan, alasan Ridogalih dipasang alat deteksi bencana ini lantaran wilayah ini rawan dengan tingkat kekeringan tinggi. Bila musim kemarau tiba, akan kesulitan air. Akibatnya, tumbuhan tak dapat hidup.”Setiap musim kemarau jadi langganan kekeringan,” katanya.
Untuk itu, kata dia, dengan adanya alat tersebut, maka masyarakat lebih diuntungkan. Soalnya, pemerintah daerah maupun pengusaha dapat segera menyalurkan bantuan. Sedangkan di Muara Gembong, setiap bulan bisa dua-tiga kali berturut-turut mengalami banjir.
Bahkan, diwilayah Utara Bekasi banjir itu bisa dengan ketinggian hingga 10 meter atupun lebih. Sebab, daerah pertemuan arus buangan dari bendungan Sungai Citarum dengan air laut.”Biasanya banjir paling parah terjadi di wilayah Utara Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Aspuri menambahkan, upaya ini sebagai bentuk antisipasi BPBD bekerja sama dengan seluruh elemen pemerintahan dengan menyiapkan pusat kesehatan masyarakat, peralatan tanggap bahaya, dan sebagainya. Selain itu, peralatan ini juga akan memudahkan dalam mengontrol ke daerah bencana.
Rencananya, lanjut dia, alat ini akan kembali dipasang pada tahun depan secara bertahap dengan kucuran dari APBD Kabupaten Bekasi 2018.”Kita tambah alat deteksi itu tahun depan, tahun ini baru lima saja yang kita pasang diwilayah rawan bencana,” tegasnya.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi sebanyak 11 kecamatan rawan bencana banjir. Di antaranya, Muara Gembong, Cabangbungin, Tarumajaya, Pebayuran, Cibitung, Tambun Utara, Tambun Selatan, Kedungwaringin dan Cikarang Timur.
Kemudian Kecamatan Cikarang Utara dan Babelan. Sedangkan, untuk rawan kekeringan saat kemarau terjadi diwilayah Kecamatan Cibarusah dan Cikarang Selatan. Selain itu, wilayah rawan longsor itu berada di Kecamatan Cikarang Pusat, Serang Baru, Setu, dan Bojongmangu.
Anggota Komisi IV, DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan, alat itu berfungsi untuk deteksi secara dini bila banjir tiba maupun kekeringan yang terkoneksi langsung ke pemerintah daerah.”Jadi, kalau ada banjir tiba sudah ada pemberitahuan dahulu dari alat tersebut,” katanya.
Meski ada alat itu, Nyumarno meminta pemerintah untuk sigap ketika alat pedeteksi dini bencana itu memberi sinyal. Selain itu, rencananya ditahun 2018 pengadaan alat untuk deteksi bencana akan kembali dianggarkan.”Masih dalam pembahasan badan anggaran, kita belum tahu anggarannya,” ucapnya.
”Karena rawan bencana tersebut, kami pasang alat deteksi bencana banjir dan kekeringan,” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Aspuri pada Senin (20/11/2017). Menurut Aspuri, alat itu dipasang diwilayah rawan terjadinya banjir dan kekeringan.
Rencananya alat deteksi ini akan dipasang secara bertahap. Tahun ini, baru lima wilayah yang dipasang alat deteksi tersebut. Di antaranya, di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah; Kecamatan Muara Gembong; Kecamatan Cikarang Utara tepatnya di Desa Karang Asih, Kecamatan Babelan.
Aspuri menjelaskan, alasan Ridogalih dipasang alat deteksi bencana ini lantaran wilayah ini rawan dengan tingkat kekeringan tinggi. Bila musim kemarau tiba, akan kesulitan air. Akibatnya, tumbuhan tak dapat hidup.”Setiap musim kemarau jadi langganan kekeringan,” katanya.
Untuk itu, kata dia, dengan adanya alat tersebut, maka masyarakat lebih diuntungkan. Soalnya, pemerintah daerah maupun pengusaha dapat segera menyalurkan bantuan. Sedangkan di Muara Gembong, setiap bulan bisa dua-tiga kali berturut-turut mengalami banjir.
Bahkan, diwilayah Utara Bekasi banjir itu bisa dengan ketinggian hingga 10 meter atupun lebih. Sebab, daerah pertemuan arus buangan dari bendungan Sungai Citarum dengan air laut.”Biasanya banjir paling parah terjadi di wilayah Utara Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Aspuri menambahkan, upaya ini sebagai bentuk antisipasi BPBD bekerja sama dengan seluruh elemen pemerintahan dengan menyiapkan pusat kesehatan masyarakat, peralatan tanggap bahaya, dan sebagainya. Selain itu, peralatan ini juga akan memudahkan dalam mengontrol ke daerah bencana.
Rencananya, lanjut dia, alat ini akan kembali dipasang pada tahun depan secara bertahap dengan kucuran dari APBD Kabupaten Bekasi 2018.”Kita tambah alat deteksi itu tahun depan, tahun ini baru lima saja yang kita pasang diwilayah rawan bencana,” tegasnya.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi sebanyak 11 kecamatan rawan bencana banjir. Di antaranya, Muara Gembong, Cabangbungin, Tarumajaya, Pebayuran, Cibitung, Tambun Utara, Tambun Selatan, Kedungwaringin dan Cikarang Timur.
Kemudian Kecamatan Cikarang Utara dan Babelan. Sedangkan, untuk rawan kekeringan saat kemarau terjadi diwilayah Kecamatan Cibarusah dan Cikarang Selatan. Selain itu, wilayah rawan longsor itu berada di Kecamatan Cikarang Pusat, Serang Baru, Setu, dan Bojongmangu.
Anggota Komisi IV, DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan, alat itu berfungsi untuk deteksi secara dini bila banjir tiba maupun kekeringan yang terkoneksi langsung ke pemerintah daerah.”Jadi, kalau ada banjir tiba sudah ada pemberitahuan dahulu dari alat tersebut,” katanya.
Meski ada alat itu, Nyumarno meminta pemerintah untuk sigap ketika alat pedeteksi dini bencana itu memberi sinyal. Selain itu, rencananya ditahun 2018 pengadaan alat untuk deteksi bencana akan kembali dianggarkan.”Masih dalam pembahasan badan anggaran, kita belum tahu anggarannya,” ucapnya.
(whb)
