Kelompok Bersenjata di Papua Juga Minta Saham Freeport
Kamis, 16 November 2017 - 16:57 WIB
Kelompok Bersenjata di Papua Juga Minta Saham Freeport
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menengarai ada beragam motif yang mendasari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyandera 1.300 warga di Desa Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua.
Selain masalah ekonomi, perebutan tempat pendulang, separatisme juga ada motif lain yakni minta saham Freeport. "Macam-macam motifnya, saya dengar-dengar mereka juga minta saham Freeport," kata Tito usai menjadi inspektur upacara sertijab Irwasum Polri dan Kabaharkam Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).
Hingga saat ini kata Tito, tim gabungan TNI-Polri masih menempuh upaya persuasif dengan KKB, baik melalui forum keagamaan, adat dan saluran lain guna menyelamatkan warga masyarakat yang disandera.
Apabila cara persuasif tidak berhasil dan menemui jalan buntu, jenderal bintang empat ini memastikan petugas tidak akan berdiam diri begitu saja. "Negara tidak boleh kalah. Kita harus lakukan tindakan," ujar Tito.
Tito juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk ikut memediasi aparat Polri dan TNI dengan KKB.
Menurut dia dengan Komnas HAM terlibat dalam proses mediasi dan upaya perdamaian, diharapkan mereka paham dengan situasi dan kondisi riil yang ada di lapangan. "Sehingga tidak menyalahkan segala upaya yang dilakukan oleh petugas," pungkasnya.
Selain masalah ekonomi, perebutan tempat pendulang, separatisme juga ada motif lain yakni minta saham Freeport. "Macam-macam motifnya, saya dengar-dengar mereka juga minta saham Freeport," kata Tito usai menjadi inspektur upacara sertijab Irwasum Polri dan Kabaharkam Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).
Hingga saat ini kata Tito, tim gabungan TNI-Polri masih menempuh upaya persuasif dengan KKB, baik melalui forum keagamaan, adat dan saluran lain guna menyelamatkan warga masyarakat yang disandera.
Apabila cara persuasif tidak berhasil dan menemui jalan buntu, jenderal bintang empat ini memastikan petugas tidak akan berdiam diri begitu saja. "Negara tidak boleh kalah. Kita harus lakukan tindakan," ujar Tito.
Tito juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk ikut memediasi aparat Polri dan TNI dengan KKB.
Menurut dia dengan Komnas HAM terlibat dalam proses mediasi dan upaya perdamaian, diharapkan mereka paham dengan situasi dan kondisi riil yang ada di lapangan. "Sehingga tidak menyalahkan segala upaya yang dilakukan oleh petugas," pungkasnya.
(nag)
