Penerapan e-Government di Banyuwangi Menjadi Rujukan
Penerapan e-Government di Banyuwangi Menjadi Rujukan
A
A
A
JAKARTA - Penerapan e-Government, atau tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi sukses diterapkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut menjadikan Kabupaten yang dipimpin Bupati Abdullah Azwar Anas sebagai rujukan daerah lain di Indonesia.
Terbaru di awal Oktober 2017, Kabupaten Bandung Barat mengirim para pejabatnya ke Banyuwangi. Mereka merupakan pimpinan dan administrator program di 30 SKPD. Khusus untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pejabat yang mengikuti studi banding berjumlah lebih banyak.
Kenapa ke Banyuwangi? Karena Banyuwangi ialah salah satu kabupaten yang terbaik dalam urusan e-Government. Ini juga hasil arahan dari pemerintah pusat. Pemkab Banyuwangi sukses mendapatkan Nilai A dalam urusan tata kelola pemerintahan berbasis IT.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Dodi Faedlulloh beranggapan segala perubahan di dunia ini adalah sebuah keniscayaan.
"Termasuk pelayanan publik. Di era teknologi dan informasi yang terus berkembang, birokrasi jangan sampai gagap dengan jaman," cetusnya saat dihubungi, Rabu (1/11/2017).
Smart City, dikatakan Dodi, hanya bisa dilakukan oleh smart bureaucracy. Banyuwangi saat ini sudah melaksanakan beragam inovasi pemerintahan yang berbasis e-government.
"Ada e-office, e-budgeting, e-village, e-education sampai e-audit. Tentu langkah ini bisa jadi role model bagi pemerintahan daerah lainnya. Kebaikan itu kekuatannya harus dilipatgandakan," harapnya.
Seperti diketahui, Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah yang ingin belajar kepada Banyuwangi akan menerapkan beberapa aplikasi e-Government yang diimplementasikan di Pemkab Banyuwangi. Studi banding ke Banyuwangi juga akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
Sejumlah tenaga ahli teknologi informasi dari Pemkab Banyuwangi bahkan bakal diperbantukan untuk sementara waktu di Pemkab Bandung Barat.Beberapa aplikasi dari sistem ini juga ditiru di beberapa daerah lain di Indonesia. Yang jadi rujukan utama daerah lain adalah penghematan anggaran penerapan aplikasi dan program IT.
Di Banyuwangi anggaran untuk membangun e-Government ini terhitung paling murah. Tidak lebih dari Rp 8 miliar. Dalam penyelenggaraannya, e-Government tersebut juga tidak terlalu banyak menggunakan jasa pihak ketiga.
Terbaru di awal Oktober 2017, Kabupaten Bandung Barat mengirim para pejabatnya ke Banyuwangi. Mereka merupakan pimpinan dan administrator program di 30 SKPD. Khusus untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pejabat yang mengikuti studi banding berjumlah lebih banyak.
Kenapa ke Banyuwangi? Karena Banyuwangi ialah salah satu kabupaten yang terbaik dalam urusan e-Government. Ini juga hasil arahan dari pemerintah pusat. Pemkab Banyuwangi sukses mendapatkan Nilai A dalam urusan tata kelola pemerintahan berbasis IT.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Dodi Faedlulloh beranggapan segala perubahan di dunia ini adalah sebuah keniscayaan.
"Termasuk pelayanan publik. Di era teknologi dan informasi yang terus berkembang, birokrasi jangan sampai gagap dengan jaman," cetusnya saat dihubungi, Rabu (1/11/2017).
Smart City, dikatakan Dodi, hanya bisa dilakukan oleh smart bureaucracy. Banyuwangi saat ini sudah melaksanakan beragam inovasi pemerintahan yang berbasis e-government.
"Ada e-office, e-budgeting, e-village, e-education sampai e-audit. Tentu langkah ini bisa jadi role model bagi pemerintahan daerah lainnya. Kebaikan itu kekuatannya harus dilipatgandakan," harapnya.
Seperti diketahui, Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah yang ingin belajar kepada Banyuwangi akan menerapkan beberapa aplikasi e-Government yang diimplementasikan di Pemkab Banyuwangi. Studi banding ke Banyuwangi juga akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
Sejumlah tenaga ahli teknologi informasi dari Pemkab Banyuwangi bahkan bakal diperbantukan untuk sementara waktu di Pemkab Bandung Barat.Beberapa aplikasi dari sistem ini juga ditiru di beberapa daerah lain di Indonesia. Yang jadi rujukan utama daerah lain adalah penghematan anggaran penerapan aplikasi dan program IT.
Di Banyuwangi anggaran untuk membangun e-Government ini terhitung paling murah. Tidak lebih dari Rp 8 miliar. Dalam penyelenggaraannya, e-Government tersebut juga tidak terlalu banyak menggunakan jasa pihak ketiga.
(nag)
Explore More