DPR Minta Kemenaker Investigasi Kasus Pabrik Petasan Meledak
Jum'at, 27 Oktober 2017 - 22:32 WIB
DPR Minta Kemenaker Investigasi Kasus Pabrik Petasan Meledak
A
A
A
JAKARTA - Insiden ledakan disertai kebakaran di sebuah pabrik petasan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kamis (26/10/2017), sangat mengagetkan publik karena menewaskan puluhan orang dengan kondisi mengenaskan. Kejadian ini pun mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Komisi IX DPR meminta pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan investigasi, termasuk menyelidiki izin usaha PT Panca Buana Cahaya Sukses.
"Ini adalah kecelakaan kerja yang menimbulkan duka mendalam bagi kita semua. Kementerian Tenaga Kerja harus segera melakukan penyelidikan terkait kejadian ini," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, Jumat (27/10/2017).
Menurut dia, kejadian ini termasuk kecelakaan kerja paling parah tahun ini di Indonesia karena jumlah korban cukup banyak. Karena itu, harus diusut secara tuntas agar diketahui siapa saja yang bertanggung jawab di balik kejadian tersebut.
"Kelihatannya aspek kesehatan dan keselamatan kerja tidak benar-benar diperhatikan dan diterapkan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan sepertinya tidak bekerja maksimal. Buktinya, keselamatan kerja di pabrik petasan ini luput dari pengawasan mereka," ungkapnya.
Selain itu, pembangunan pabrik petasan di kawasan padat penduduk dinilai tidak selayaknya diberikan izin. Secara faktual, kawasan tersebut terdapat fasilitas umum seperti sekolah yang betul-betul harus aman dari potensi kecelakaan seperti ini.
"Ada kesan bahwa izin operasional pabrik tersebut dikeluarkan tanpa kajian yang baik. Saya meminta agar Menaker langsung turun ke lokasi kejadian. Menteri harus melihat secara langsung dan bertemu dengan para korban dan keluarganya. Ini bagian dari tanggung jawab yang perlu ditunaikan," tandasya.
Nantinya hasil investigasi dan penyelidikan harus dibuka ke publik secara luas. Jika ada yang terbukti bersalah, harus dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku. "Dengan begitu, kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang agar memastikan hak-hak pekerja korban kebakaran di pabrik mercon milik PT Panca Buana Cahaya Sukses itui. Dia juga meminta kepolisian mengusut tuntas penyebab kejadian tersebut.
"Saya turut berduka pada korban. Sebanyak 47 pekerja tewas dan baru 1,5 bulan mereka bekerja, sungguh menyedihkan. Peristiwa ini menunjukkan masih sangat rentannya keselamatan pekerja kita. Perlu perbaikan sistem keamanan, kesehatan dan keselamatan selama bekerja," ucapnya saat dihubungi.
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, kata dia, sudah jelas tertulis kalimat mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Kemudian mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
"Artinya, UU kita telah melindungi hak-hak pekerja sehingga dalam pelaksanannya perlu perbaikan. Kasus ini menjadi alarm buat kita untuk memperhatikan sistem keamanan, kesehatan dan keselamatan di pabrik-pabrik, agar tenaga kerja kita benar-benar terlindungi dari kecelakaan atau musibah tak terduga," pungkasnya.
Komisi IX DPR meminta pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan investigasi, termasuk menyelidiki izin usaha PT Panca Buana Cahaya Sukses.
"Ini adalah kecelakaan kerja yang menimbulkan duka mendalam bagi kita semua. Kementerian Tenaga Kerja harus segera melakukan penyelidikan terkait kejadian ini," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, Jumat (27/10/2017).
Menurut dia, kejadian ini termasuk kecelakaan kerja paling parah tahun ini di Indonesia karena jumlah korban cukup banyak. Karena itu, harus diusut secara tuntas agar diketahui siapa saja yang bertanggung jawab di balik kejadian tersebut.
"Kelihatannya aspek kesehatan dan keselamatan kerja tidak benar-benar diperhatikan dan diterapkan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan sepertinya tidak bekerja maksimal. Buktinya, keselamatan kerja di pabrik petasan ini luput dari pengawasan mereka," ungkapnya.
Selain itu, pembangunan pabrik petasan di kawasan padat penduduk dinilai tidak selayaknya diberikan izin. Secara faktual, kawasan tersebut terdapat fasilitas umum seperti sekolah yang betul-betul harus aman dari potensi kecelakaan seperti ini.
"Ada kesan bahwa izin operasional pabrik tersebut dikeluarkan tanpa kajian yang baik. Saya meminta agar Menaker langsung turun ke lokasi kejadian. Menteri harus melihat secara langsung dan bertemu dengan para korban dan keluarganya. Ini bagian dari tanggung jawab yang perlu ditunaikan," tandasya.
Nantinya hasil investigasi dan penyelidikan harus dibuka ke publik secara luas. Jika ada yang terbukti bersalah, harus dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku. "Dengan begitu, kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang agar memastikan hak-hak pekerja korban kebakaran di pabrik mercon milik PT Panca Buana Cahaya Sukses itui. Dia juga meminta kepolisian mengusut tuntas penyebab kejadian tersebut.
"Saya turut berduka pada korban. Sebanyak 47 pekerja tewas dan baru 1,5 bulan mereka bekerja, sungguh menyedihkan. Peristiwa ini menunjukkan masih sangat rentannya keselamatan pekerja kita. Perlu perbaikan sistem keamanan, kesehatan dan keselamatan selama bekerja," ucapnya saat dihubungi.
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, kata dia, sudah jelas tertulis kalimat mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Kemudian mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
"Artinya, UU kita telah melindungi hak-hak pekerja sehingga dalam pelaksanannya perlu perbaikan. Kasus ini menjadi alarm buat kita untuk memperhatikan sistem keamanan, kesehatan dan keselamatan di pabrik-pabrik, agar tenaga kerja kita benar-benar terlindungi dari kecelakaan atau musibah tak terduga," pungkasnya.
(thm)
