MTI Nilai Program OK OTRIP Mampu Kurangi Angkutan Umum
Jum'at, 20 Oktober 2017 - 07:12 WIB
MTI Nilai Program OK OTRIP Mampu Kurangi Angkutan Umum
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan program OK OTRIP yang dirancang Gubernur dan Wagub DKI Anies Baswedan- Sandiaga Uno akan dapat mengurangi jumlah angkutan umum di Jakarta. Pasalnya, masyarakat hanya cukup membayar ongkos Rp5.000 untuk perjalanan pulang pergi.
Wakil Ketua MTI Izzul Waro menyambut baik dengan program OK OTRIP yang dirancang Anies Sandi. "Ini akan mengurangi jumlah angkutan dan kendaraan di jalan. Karena OK OTRIP ini mengurangi jumlah trayek," kata Izzul ketika dihubungi KORAN SINDO pada Kamis, 19 Oktober 2017 kemarin.
Izzul mengungkapkan, saat ini kondisi angkutan umum di Jakarta tidak kondusif. Banyak trayek saling bertumpukan di beberapa titik jalan. Akibatnya banyak kendaraan kemudian bertumpuk dan tidak efektif.
Bila nantinya rerouting tercapai, Izzul melihat kondisi ini akan cukup signifikan di jalanan. Lalu lintas akan renggang dan kemudian angkutan di jalan menjadi efektif.
Sementara terhadap proses pembayaran nantinya, Izzul menilai DKI harus melakukan kerja sama dengan sejumlah provider seluler, dan perbankan. Penerapan e-money atau elektronik cash bisa dilakukan untuk membantu penyediaan dan sistem pembayaran.
"Jadi nantinya bisa dirancang sedemikian rupa. Bisa menggunakan deposit kartu," tuturnya.
Terpisah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Jogo menilai kendaraan pribadi wajib dikurangi untuk membuat Jakarta menjadi lenggang. Karena itu Izzul mengajak pemerintah daerah segera melakukan kegiatan mendorong masyrakat menggunakan transportasi murah.
Salah satunya dengan membuat kantong kantong parkir di sejumlah titik pinggiran Jakarta. Dengan demikian kantong parkir dengan tarif pelat. Dan daerah kota dengan tarif yang tinggi.
"Dengan demikian masyrakat kemudian akan menggunakan transportasi umum," tutur Nirwono. Selain itu pula, Nirwono meminta Gubernur baru untuk melakukan kajian ulang terhadap program 3 in 1 yang dihapuskan.
Sebab dengan penghapusan 3 in 1, ini membuat kendaraan kembali banyak. Malahan beberapa orang pekerja nekat membawa kendaraan secara sendiri. Lantaran sistem ganjil genap tak mendorong masyarakat menggunakan kendaraan minimal.
"Inilah yang kemudian harus diperbaiki. Kita harus melihat sisi efektif program dulu," ucap Nirwono. Sedangkan untuk kendaraan lainnya, Nirwono meminta agar pendorongan angkutan umum segera dibuatkan nyaman terhadap masyarakat.
Sebab selama ini dirinya menilai kendaraan umum yang tak nyaman. Selain banyak tindak kriminalitas, kendaraan umum juga diketahui belum terintegritas, sehingga membuat masyarakat menjadi malas.
Wakil Ketua MTI Izzul Waro menyambut baik dengan program OK OTRIP yang dirancang Anies Sandi. "Ini akan mengurangi jumlah angkutan dan kendaraan di jalan. Karena OK OTRIP ini mengurangi jumlah trayek," kata Izzul ketika dihubungi KORAN SINDO pada Kamis, 19 Oktober 2017 kemarin.
Izzul mengungkapkan, saat ini kondisi angkutan umum di Jakarta tidak kondusif. Banyak trayek saling bertumpukan di beberapa titik jalan. Akibatnya banyak kendaraan kemudian bertumpuk dan tidak efektif.
Bila nantinya rerouting tercapai, Izzul melihat kondisi ini akan cukup signifikan di jalanan. Lalu lintas akan renggang dan kemudian angkutan di jalan menjadi efektif.
Sementara terhadap proses pembayaran nantinya, Izzul menilai DKI harus melakukan kerja sama dengan sejumlah provider seluler, dan perbankan. Penerapan e-money atau elektronik cash bisa dilakukan untuk membantu penyediaan dan sistem pembayaran.
"Jadi nantinya bisa dirancang sedemikian rupa. Bisa menggunakan deposit kartu," tuturnya.
Terpisah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Jogo menilai kendaraan pribadi wajib dikurangi untuk membuat Jakarta menjadi lenggang. Karena itu Izzul mengajak pemerintah daerah segera melakukan kegiatan mendorong masyrakat menggunakan transportasi murah.
Salah satunya dengan membuat kantong kantong parkir di sejumlah titik pinggiran Jakarta. Dengan demikian kantong parkir dengan tarif pelat. Dan daerah kota dengan tarif yang tinggi.
"Dengan demikian masyrakat kemudian akan menggunakan transportasi umum," tutur Nirwono. Selain itu pula, Nirwono meminta Gubernur baru untuk melakukan kajian ulang terhadap program 3 in 1 yang dihapuskan.
Sebab dengan penghapusan 3 in 1, ini membuat kendaraan kembali banyak. Malahan beberapa orang pekerja nekat membawa kendaraan secara sendiri. Lantaran sistem ganjil genap tak mendorong masyarakat menggunakan kendaraan minimal.
"Inilah yang kemudian harus diperbaiki. Kita harus melihat sisi efektif program dulu," ucap Nirwono. Sedangkan untuk kendaraan lainnya, Nirwono meminta agar pendorongan angkutan umum segera dibuatkan nyaman terhadap masyarakat.
Sebab selama ini dirinya menilai kendaraan umum yang tak nyaman. Selain banyak tindak kriminalitas, kendaraan umum juga diketahui belum terintegritas, sehingga membuat masyarakat menjadi malas.
(whb)
