Rapimgab, Ketua DPRD DKI: Reklamasi Bukan Wewenang Kita
Kamis, 12 Oktober 2017 - 17:20 WIB
Rapimgab, Ketua DPRD DKI: Reklamasi Bukan Wewenang Kita
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar hari ini tidak membahasan soal reklamasi. Alasannya, reklamasi adalah urusan pemerintah pusat bukan daerah.
"(Reklamasi) itu tanyakan pada pemerintah pusat. Bukan wewenang kita (DKI). Kita kan menyediakan setelah menjadi daratan itu yang ngatur siapa? Entar kalau tiba-tiba semua yang dipakai pengembang, di mana masyarakatnya" kata pria yang kerap disapa Pras ini di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).
Meski demikian, kata dia, DPRD DKI mempunyai hak untuk membahasa tempat tinggal masyarakat yang terkena dampak reklamasi itu.
"Kan kita harus memikirkan di mana rumah nelayan, di mana nelayan bisa mencari uang, di mana cara penjualan ikannya, di mana hasilnya, kan harus ada tempatnya. Di situ ada kelurahan, ada kecamatan, ada koramil, ada dandim, ada polsek, ada polres, kan jadi satu tempat yang baru," lanjut Pras.
Maka itu, kata dia, sebagai anggota dewan dirinya mempunyai hak untuk masyarakat Jakarta. "Jadi di situ yang kita sekarang saya sebagai wakil daripada masyarakat itu yang saya bisa sekarang kerjakan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengirimkan surat No 2054/-1.794.2 tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
"(Reklamasi) itu tanyakan pada pemerintah pusat. Bukan wewenang kita (DKI). Kita kan menyediakan setelah menjadi daratan itu yang ngatur siapa? Entar kalau tiba-tiba semua yang dipakai pengembang, di mana masyarakatnya" kata pria yang kerap disapa Pras ini di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).
Meski demikian, kata dia, DPRD DKI mempunyai hak untuk membahasa tempat tinggal masyarakat yang terkena dampak reklamasi itu.
"Kan kita harus memikirkan di mana rumah nelayan, di mana nelayan bisa mencari uang, di mana cara penjualan ikannya, di mana hasilnya, kan harus ada tempatnya. Di situ ada kelurahan, ada kecamatan, ada koramil, ada dandim, ada polsek, ada polres, kan jadi satu tempat yang baru," lanjut Pras.
Maka itu, kata dia, sebagai anggota dewan dirinya mempunyai hak untuk masyarakat Jakarta. "Jadi di situ yang kita sekarang saya sebagai wakil daripada masyarakat itu yang saya bisa sekarang kerjakan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengirimkan surat No 2054/-1.794.2 tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
(mhd)
