KNTI: Djarot Harus Hormati Gubernur Terpilih yang Tolak Reklamasi
Rabu, 11 Oktober 2017 - 12:34 WIB
KNTI: Djarot Harus Hormati Gubernur Terpilih yang Tolak Reklamasi
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghormati Gubernur terpilih yang memiliki janji untuk menghentikan reklamasi. Djarot seharusnya tak menerbitkan surat No 2054/-1.794.2 tentang pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dan Raperdah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, secara politis Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat seharusnya menghormati Gubernur terpilih yang memiliki janji untuk menghentikan reklamasi. "Jika Raperda RTR KS Pantura dan Raperda RZWP3K dipaksakan lanjut, DPRD hanya akan menambah masalah bagi pemerintah terbaru. Sehingga sudah seharusnya DPRD DKI Jakarta menolak permintaan dari Gubernur Djarot," kata Marthin saat dihubungi SINDOnews, Rabu (11/10/2017).
Menurut Marthin, pembahasan Raperda RTR KS Pantura dan Raperda RZWP3K yang telah jadi adalah bertentangan dengan prinsip anti-korupsi."Karena Raperda RTR KS dan Raperda RZWP3K diselimuti jual beli pasal dan kemudian menjadi dasar untuk pemulus reklamasi berjalan," ujarnya.
Terlebih, lanjut Marthin, KLHS dari Raperda RZWP3K tidak memiliki kajian lingkungan hidup strategis dan KLHS sebelumnya telah dibuat diduga kuat tidak melalui proses yang benar dan hanya berisikan hasil-hasil rapat. "Alhasil KLHS tidak dapat menjadi pembenar proyek reklamasi. Selain itu KLHS juga tidak berdasarkan daya dukung dan daya tampung Teluk Jakarta," ucapnya.
Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, secara politis Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat seharusnya menghormati Gubernur terpilih yang memiliki janji untuk menghentikan reklamasi. "Jika Raperda RTR KS Pantura dan Raperda RZWP3K dipaksakan lanjut, DPRD hanya akan menambah masalah bagi pemerintah terbaru. Sehingga sudah seharusnya DPRD DKI Jakarta menolak permintaan dari Gubernur Djarot," kata Marthin saat dihubungi SINDOnews, Rabu (11/10/2017).
Menurut Marthin, pembahasan Raperda RTR KS Pantura dan Raperda RZWP3K yang telah jadi adalah bertentangan dengan prinsip anti-korupsi."Karena Raperda RTR KS dan Raperda RZWP3K diselimuti jual beli pasal dan kemudian menjadi dasar untuk pemulus reklamasi berjalan," ujarnya.
Terlebih, lanjut Marthin, KLHS dari Raperda RZWP3K tidak memiliki kajian lingkungan hidup strategis dan KLHS sebelumnya telah dibuat diduga kuat tidak melalui proses yang benar dan hanya berisikan hasil-hasil rapat. "Alhasil KLHS tidak dapat menjadi pembenar proyek reklamasi. Selain itu KLHS juga tidak berdasarkan daya dukung dan daya tampung Teluk Jakarta," ucapnya.
(whb)
