Tuntut Transparansi, LSM Demo Kantor Pertanahan Sarolangun Jambi
Selasa, 10 Oktober 2017 - 20:06 WIB
Tuntut Transparansi, LSM Demo Kantor Pertanahan Sarolangun Jambi
A
A
A
SAROLANGUN - Massa dari Aliansi Penyambung Lidah Rakyat (Pilar) menggelar unjuk rasa di Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Selasa (10/10/2017).
Massa menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap, terkait kinerja Kantor Pertanahan atau yang sering disebut Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Beberapa poin tersebut diantaranya, masalah transparansi dan akuntabel dalam pelayanan pengurusan sertifikat tanah. Kemudian penyelesaian konflik tanah agraria atau sengketa tanah terutama antara masyarakat dengan perusahaan.
"Kami juga minta Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun harus segera melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab dokumen HGU adalah salah satu dokumen yang bisa dikases oleh masyarakat umum yang memerlukannya," ujar Iskandar, koordinator aksi.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten sarolangun Mubarokuzzaman yang menemui pengunjuk rasa mengaku siap menjalin komunikasi dari pihak mana pun.
"Kita juga siap menerima dari pihak mana pun yang ingin melakukan komunikasi dengan kita, karena sudah ada bagian-bagian yang malayani," katanya.
Soal isu Pungli katanya, Kantor pertanahan Sarolangun berjanji akan menindak setiap tindakan pungli. "Tidak ada ampun bagi pelaku pungli, termasuk bagi saya. Jika ada oknum BPN yang lakukan pungli laporkan langsung ke saya," pungkasnya.
Massa menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap, terkait kinerja Kantor Pertanahan atau yang sering disebut Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Beberapa poin tersebut diantaranya, masalah transparansi dan akuntabel dalam pelayanan pengurusan sertifikat tanah. Kemudian penyelesaian konflik tanah agraria atau sengketa tanah terutama antara masyarakat dengan perusahaan.
"Kami juga minta Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun harus segera melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab dokumen HGU adalah salah satu dokumen yang bisa dikases oleh masyarakat umum yang memerlukannya," ujar Iskandar, koordinator aksi.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten sarolangun Mubarokuzzaman yang menemui pengunjuk rasa mengaku siap menjalin komunikasi dari pihak mana pun.
"Kita juga siap menerima dari pihak mana pun yang ingin melakukan komunikasi dengan kita, karena sudah ada bagian-bagian yang malayani," katanya.
Soal isu Pungli katanya, Kantor pertanahan Sarolangun berjanji akan menindak setiap tindakan pungli. "Tidak ada ampun bagi pelaku pungli, termasuk bagi saya. Jika ada oknum BPN yang lakukan pungli laporkan langsung ke saya," pungkasnya.
(nag)
