Forum RT/RW Tolak Imbauan Gubernur DKI Soal LPG 3 Kg
Senin, 25 September 2017 - 22:17 WIB
Forum RT/RW Tolak Imbauan Gubernur DKI Soal LPG 3 Kg
A
A
A
JAKARTA - Keinginan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk melibatkan RT RW dalam pengawasan pembagian gas dari 3 Kg ke 5 Kg ditentang oleh Forum RT RW. Menurut forum itu keinginan gubernur tersebut tak ubahnya membenturkan RT RW dengan warganya.
"Ini mah sama saja cari ribut, sama saja membenturkan kami (RT RW) dengan warga," ujar Sekjen Forum RT RW DKI Jakarta, Andi Pane menanggapi keinginan Gubernur melibatkan forum RT RW dalam pemindahan gas 3 Kg ke 5 Kg di Jakarta, Senin 25 September 2017.
Meskipun tak mengetahui secara teknis pola pengawasannya seperti apa. Namun, dia menyarankan agar Gubernur mengkaji ulang hal tersebut. Sebab, bila pada nantinya gas 5 Kg tidak disubsidi akan memberatkan masyarakat. Terutama masyarakat yang menengah bawah yang berpenghasilan pas pasan.
"Sekarang saja PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) gajinya UMR (Upah Minimum Provinsi) masih saja kurang," tuturnya.
Selain itu, untuk melakukan penyisiran dan pengawasan, dirinya mengatakan, akan cukup sulit membedakan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp1,5 juta dengan berpenghasilan UMR yakni Rp3,3 juta.
"Kalau kita cek gaji satu per satu bakal ribet. Urusan RT RW bukan itu saja," tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan telah menyerukan kepada para pejabat dilingkunganya untuk mensosialisasikan surat edaran larangan LPG 3 Kg. Dia pun mendoakan apabila masih ada PNS dan orang mampu yang menggunakan gas 3 kg menjadi orang yang benar-benar tidak mampu.
"Ini kan buat orang mampu, kalau ada orang mampu yang gunakan gas subsidi, saya doakan jadi orang tidak mampu," tegasnya.
"Ini mah sama saja cari ribut, sama saja membenturkan kami (RT RW) dengan warga," ujar Sekjen Forum RT RW DKI Jakarta, Andi Pane menanggapi keinginan Gubernur melibatkan forum RT RW dalam pemindahan gas 3 Kg ke 5 Kg di Jakarta, Senin 25 September 2017.
Meskipun tak mengetahui secara teknis pola pengawasannya seperti apa. Namun, dia menyarankan agar Gubernur mengkaji ulang hal tersebut. Sebab, bila pada nantinya gas 5 Kg tidak disubsidi akan memberatkan masyarakat. Terutama masyarakat yang menengah bawah yang berpenghasilan pas pasan.
"Sekarang saja PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) gajinya UMR (Upah Minimum Provinsi) masih saja kurang," tuturnya.
Selain itu, untuk melakukan penyisiran dan pengawasan, dirinya mengatakan, akan cukup sulit membedakan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp1,5 juta dengan berpenghasilan UMR yakni Rp3,3 juta.
"Kalau kita cek gaji satu per satu bakal ribet. Urusan RT RW bukan itu saja," tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan telah menyerukan kepada para pejabat dilingkunganya untuk mensosialisasikan surat edaran larangan LPG 3 Kg. Dia pun mendoakan apabila masih ada PNS dan orang mampu yang menggunakan gas 3 kg menjadi orang yang benar-benar tidak mampu.
"Ini kan buat orang mampu, kalau ada orang mampu yang gunakan gas subsidi, saya doakan jadi orang tidak mampu," tegasnya.
(mhd)
