Ombudsman Jabar Buka Posko Pengaduan Tes CPNS
Senin, 11 September 2017 - 19:36 WIB
Ombudsman Jabar Buka Posko Pengaduan Tes CPNS
A
A
A
BANDUNG - Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat (Jabar) membuka posko pengaduan untuk proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017.
Asisten Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat Kartika Dewi mengatakan, posko pengaduan dibentuk untuk menampung aspirasi atau aduan masyarakat yang merasa dirugikan. Seleksi CPNS sendiri merupakan bagian dari layanan publik.
"Sampai sekarang sudah ada sekitar 10 orang yang melakukan aduan kepada Ombudsman terkait CPNS. Tetapi aduan itu lebih pada persoalan teknis, karena kurangnya informasi yang didapat peserta," kata Kartika Senin (11/9/2017).
Selain membuka posko aduan, Ombudsman juga melakukan pengawasan proses seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM kendati tidak ada laporan. Seleksi CPNS di Kemenhumham di Jabar, kemarin mulai proses seleksi kompetensi dasar menggunakan komputer.
Seleksi diikuti sekitar 17.500 peserta lulusan SMA dan 28.000 peserta lulusan S-1. Mereka sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya.
Pada proses seleksi CPNS 2017 ini, lanjut dia, Ombudsman melakukan pengawasan secara menyeluruh. Ombudsman mengantisipasi terjadinya pelanggaran maladministrasi baik berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, kecurangan, dan praktik ilegal lainnya.
"Bila dalam prosesnya ditemukan ada praktik kecurangan atau maladminsitrasi, pihaknya bisa merekomendasikan pembatalan. Tetapi proses itu dilakukan secara nasional," jelasnya.
Asisten Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat Kartika Dewi mengatakan, posko pengaduan dibentuk untuk menampung aspirasi atau aduan masyarakat yang merasa dirugikan. Seleksi CPNS sendiri merupakan bagian dari layanan publik.
"Sampai sekarang sudah ada sekitar 10 orang yang melakukan aduan kepada Ombudsman terkait CPNS. Tetapi aduan itu lebih pada persoalan teknis, karena kurangnya informasi yang didapat peserta," kata Kartika Senin (11/9/2017).
Selain membuka posko aduan, Ombudsman juga melakukan pengawasan proses seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM kendati tidak ada laporan. Seleksi CPNS di Kemenhumham di Jabar, kemarin mulai proses seleksi kompetensi dasar menggunakan komputer.
Seleksi diikuti sekitar 17.500 peserta lulusan SMA dan 28.000 peserta lulusan S-1. Mereka sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya.
Pada proses seleksi CPNS 2017 ini, lanjut dia, Ombudsman melakukan pengawasan secara menyeluruh. Ombudsman mengantisipasi terjadinya pelanggaran maladministrasi baik berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, kecurangan, dan praktik ilegal lainnya.
"Bila dalam prosesnya ditemukan ada praktik kecurangan atau maladminsitrasi, pihaknya bisa merekomendasikan pembatalan. Tetapi proses itu dilakukan secara nasional," jelasnya.
(rhs)
